Mendagri : Optimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Pangan Monitor Harga Bahan Pokok
(JatimUpdate.id) -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memonitor harga bahan pokok di pasar setiap hari. alam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar melalui video conference di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/10/2022).
"Kepada Kepala Daerah, jangan ragu-ragu menggunakan instrument keuangan APBD, disamping mengaktifkan satgas pangan dan TAPD masing-masing,” imbuhnya.
Baca Juga: Kades dan Lurah Bisa Disanksi, Mendagri Desak Pemda Percepat Pembentukan Kopdes-kel Merah Putih
Tito mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI. Pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengendalikan inflasi. “Kita tahu bahwa tanpa menakut-nakuti kita semua, diera globalisasi ini, dunia menjadi satu sistem. Dimana negara satu dengan yang lain akan saling mempengaruhi, begitupun daerah satu dengan daerah lain dan saling tergantung. Hari ini, di eropa protes terhadap inflasi terjadi dimana-dimana, oleh karena itulah kita terus melakukan monitor inflasi kita,” ujar Tito
Ia juga berharap dengan adanya rakor ini, dapat mengantisipasi adanya inflasi. Tito menjelaskan Inflasi di Indonesia masih cukup baik yakni 5,95% walaupun naik.
“Ini terjadi karena sumber daya alam dan pembangunan kita merata, adanya dana desa, dan masyarakat kita yang ada dipedasaan masih belum terdampak. Karena mereka menanam sayur, padi dan gerakan pemerintah daerah secara serenpak untuk menangani ini, sehingga tidak terjadi krisis,” jelas Tito
Tito mendorong semua Kepala Daerah kabupaten/kota untuk menjadikan isu inflasi ini sebagai fokus utama. Ia juga menyebut, inflasi yang terjadi saat ini diakibatkan oleh COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina yang belum usai.
Baca Juga: Terjadi Deflasi, Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Melambat
“Perang ini berimbas pada situasi ekonomi dunia dan juga keadaan keuangan dunia, banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyatnya,” ucapnya.
Dalam rapat pengendalian inflasi ini, terdapat materi yang disampaikan oleh Badan Pusat Statisik, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan. Seperti trend kenaikan harga yang naik, mana yang stabil dan daerah mana saja, intervensi apa yang dilakukan bahan pangan untuk menekan inflasi, dan apa saran untuk daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Margo Yuwono membeberkan sejalan dengan inflasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, maka ditetapkan 20 komoditas pangan terpilih yang dijadikan patokan kinerja pengendalian inflasi TPIP dan TPID.
Baca Juga: Pemkot Blitar Terima Penghargaan Insentif Fiskal dari Kemendagri
“Kita perlu berkonsentrasi pada 20 komunitas pangan yang trennya naik seperti beras, bawang di beberapa daerah dan ini bisa menjadi catatan kita sebagai data mingguan dalam pencegahan inflasi,” jelasnya.
Margo menambahkan inflasi bahan makanan perlu menjadi perhatian lebih. “Komoditas cabai merah dan bawang merah, kedelai, tahu dan tempe perlu dipantau perkembangan harganya agar di bulan berikutnya tidak memberikan dorongan inflasi,” ungkapnya. (yah)
Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si bersama kepala perangkat daerah terkait mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/10/2022) di Madinah Command Center.
Editor : Redaksi