jatimupdate.id, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak di Jawa Timur (Jatim). Hari ini, Kamis (2/9) bergerak ke Probolinggo dan mengadakan pertemuan dengan gubernur serta bupati/walikota se-Jatim.

KPK menggeledah rumah dinas Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. Puput bersama suaminya, Hasan Aminudin ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan perkara penerimaan suap lelang jabatan di tingkat kepala desa (kades).

"Penyidik mengagendakan penggeledahan pada beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Adapun salah satu tempat yang dilakukan upaya paksa penggeledahan yaitu rumah dinas Jabatan Bupati Probolinggo," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Kamis (2/9).

Disaat yang bersamaan komisi anti rasuah ini juga melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah beserta jajarannya se-Provinsi Jawa Timur secara daring.

Hadir dalam rapat Direktur Korsup Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama, Kasatgas Korsup Wilayah III KPK Edi Suryanto, Walikota Malang Sutiaji, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta bupati/walikota se-Jatim.

Catatan KPK, sejak 2014 sampai hari ini sudah 16 kepala daerah Jatim terjaring OTT KPK. 2 kepala daerah di Jatim yang tersangkut tindak pidana korupsi terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Probolinggo.



"KPK menegaskan bahwa setiap area intervensi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) itu ada tujuannya, Khusus Jatim, permasalahannya masih terkait manajemen ASN & PBJ. Selain itu, hubungan afiliasi menurutnya sangat kuat di Jawa Timur. Terbukti dari masih banyaknya pengaduan masyarakat yang KPK terima," tulis pernyataan KPK.

Perlu penguatan Inspektur pada implementasi program pencegahan korupsi mengingat tugas & wewenangnya sebagai pintu gerbang pertama dalam pengawasan. Berdayakan Inspektur, dukung dengan regulasi yang kuat libatkan Kejaksaan & Kepolisian melakukan inspeksi/reviu terhadap OPD. (*)

Berita Terkait