Gerindra Minta Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 juta Dikaji Ulang: Terlalu Berat untuk Rakyat

Reporter : -
Gerindra Minta Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 juta Dikaji Ulang: Terlalu Berat untuk Rakyat
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung pada Senin (30/1/2023)

JatimUPdate.id,- Partai Gerindra meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan ongkos naik haji (ONH) Rp 69 juta. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung pada Senin (30/1/2023), meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan ongkos naik haji (ONH) Rp 69 juta. 

"Sebagai bentuk kesungguhan dari Partai Gerindra ingin terus bersama rakyat dalam usia 15 tahun kami ingin memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Baru-baru ini misalnya Kementerian Agama menyampaikan kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) menjadi Rp 69 juta untuk calon jemaah haji reguler. Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat," ujar Muzani.

Baca Juga: Hadiri Kampanye Gerindra di Surabaya, Ahmad Dhani Optimis Menangkan Prabowo - Gibran Pemilu 2024

"Rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH. Jadi, kalau ONH naik menjadi 69 juta rasanya masih terlalu tinggi. Itu sebabnya Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah guna membicarakan masalah ini. Sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji," tambah Wakil Ketua MPR itu.

Baca Juga: Gelar Konsolidasi Akbar: TKD Prabowo Gibran Jatim Kuatkan Sinergi Tim Pemenangan

Muzani mengatakan, partai politik adalah wadah menempa bagi calon-calon pemimpin mendatang. Untuk itu, Partai Gerindra akan terus belajar dari partai politik lainnya yang telah lebih dulu berkuasa. Belajar untuk bagaimana melayani rakyat sebaik-baiknya dan bagaimana mengelola kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat. (yah)

Editor : Redaksi