Pemprov Jatim Punya 505 Pejabat Administrator dan Pengawas Baru
Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran dan pengisian Jabatan Administrator serta Pengawas yang kosong. Baik karena pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah unit kerja atau pindah jabatan menjadi pejabat fungsional
Surabaya, JatimUPdate.id,- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 505 orang Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim, di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (10/5) sore.
Baca Juga: Qiyamul Lail dan Lomba Masak Bandeng, Cara Unik Pj. Gubernur Adhy Tingkatkan Keguyuban
Rinciannya, Pejabat Administrator sebanyak 222 orang, dan Pejabat Pengawas 283 orang. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/1845/204/2023 tanggal 9 Mei 2023.
Turut hadir pada pelantikan tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.
Kepada 505 Pejabat Eselon III dan IV yang dilantik, Gubernur Khofifah berpesan agar senantiasa menjaga integritas dan memberikan dedikasi terbaiknya sesuai core values ASN ‘BerAKHLAK’. Yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
“Apa yang tadi sudah saudara ucapkan pada sumpah / janji adalah menjaga integritas. Bagaimana integritas sebagai ASN dan sebagai keluarga besar Pemprov Jawa Timur. Ini semua harus kita jaga dan terus bisa dibangun, termasuk memberikan dedikasi terbaik sebagaimana core values ASN ‘BerAKHLAK’,” katanya.
Baca Juga: PJ Gubernur Jawa Timur Memulai Program Mudik Bareng Gratis dari Jakarta
Khofifah mengatakan, dalam core values ASN ‘BerAKHLAK’ ini terdapat nilai-nilai yang harus dijadikan referensi dalam menjalankan tugas pada semua lini dan jabatan.
“Bagaimana kita berorientasi pelayanan, dan mampu melakukan proses adaptasi serta kolaborasi. Bagaimana menjaga loyalitas, kemudian menjaga harmoni dan menjaga akuntabilitas. Ini yang kita harus jaga di posisi manapun saudara mendapatkan mandat sesuai dengan SK Gubernur,” katanya.
Menurutnya, pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran dan pengisian Jabatan Administrator serta Pengawas yang kosong. Baik karena pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah unit kerja atau pindah jabatan menjadi pejabat fungsional. Oleh karena itu, pelantikan ini menjadi bagian dari kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Baca Juga: Pj Sekdaprov Bobby Apresiasi Peran Pilar Sosial Jatim Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
“Proses rotasi dan mutasi ini bagian dari abdi negara yang harus siap melaksanakan tugas di tempat manapun. Untuk terus bisa memberikan dedikasi yang terbaik dalam melayani masyarakat dan memajukan Jawa Timur serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Di akhir, Khofifah meminta kepada para Kepala OPD untuk memastikan para pejabat administrator dan pejabat pengawas yang ada di OPD-nya agar segera mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Baik pelatihan kepemimpinan bagi pejabat administrator maupun pejabat pengawas. Sehingga kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi-posisi tersebut telah tersertifikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. (Yah)
Editor : Nasirudin
