Korupsi Ekspor CPO Diduga Untuk Biayai Penundaan Pilpres 2024

oleh : -
Korupsi Ekspor CPO Diduga Untuk Biayai  Penundaan Pilpres 2024
Masinton Pasaribu

JAKARTA(JATIMUPDATE.ID)-Isu penundaan Pemilu 2024 direm Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat pernyataan tegasnya kepada para menteri. Riak-riak kehebohan tunda pemilu ini masih hidup, terbaru muncul kabar yang mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi ekspor bahan baku minyak goreng.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu yang mengaku memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton Pasaribu akhir pekan lalu. Jakarta.
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap ide 'wacana 3 periode' yang dilontarkan sejumlah petani plasma. Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.
"Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, gitu loh, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya," imbuhnyta.
Lebih lanjut, dia menilai informasi yang dia dapat perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) minyak goreng. Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng.

Fokus Penegakan Hukum

Kejagung yang mengusut kasus ini tak mau menanggapi lebih jauh karena tengah fokus pada penegakan hukumnya. Kejagung meminta tidak ada isu liar dari pihak mana pun mengenai kasus ini agar proses penyidikan yang tengah dilakukan Korps Adhyaksa tidak menyimpang.
"Saya tidak menanggapi, kita fokus dengan penegakan hukum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Minggu (24/4).
Sementara iyu, Partai NasDem meyakini tak ada kaitan antara kasus dugaan korupsi minyak goreng dan pendanaan wacana penundaan pemilu. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali mendorong Kejagung terus mengusut kasus tersebut.
"Nggak adalah. Jadi gini, korupsi minyak goreng di Kemendag itu lebih kepada keserakahan orang per orang. Jadi tidak ada hubungannya. Terlalu jauh kemudian kalau korupsi yang dilakukan personal Dirjen dan koleganya di Kemendag lalu dihubungkan dengan isu penundaan pemilu," kata Ali. (Yok)