Kupas Permasalahan PPDB, Komisi D Sebut Warga Surabaya Banyak Tak Sekolah
Surabaya,JatimUpdate.id - Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir mengatakan, pihaknya kerap mendengar putra-putri warga kota Pahlawan banyak belum bersekolah karena sejumlah alasan.
Ia menyebut, alasan paling banyak karena faktor biaya sekolah swasta mahal. Kemudian jarak sekolah jauh dari rumah.
Dua alasan ini, menurut Akmarawita merupakan kegagalan dinas pendidikan (Disependik) Surabaya melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
"Dua alasan ini menurut saya merupakan kegagalan dinas pendidikan dalam melaksanakan program PPDB ini, kami anggap gagal," ujar Akmarawita melalui keterangannya, Kamis (27/7).
Ia memaparkan banyak warga miskin (gamis) yang tidak dapat sekolah negeri. Nah ketika mendaftar ke swasta mereka harus bayar.
"Kalau misal waktu bisa di mundurkan sebaiknya ini di ulang saja. Kasihan, masih banyak warga miskin atau warga pra miskin yang tidak dapat sekolah negeri. Akhirnya sekolah swasta yang berbayar." tegasnya.
"Iya betul katanya gratis… kalau saya bilang gratis 'abang-abang lambe', kasihan mereka, akhirnya tetap membayar dengan alasan macam-macam, bahkan jangan sampai ini terjadi, mereka bisa dikucilkan karena mengikuti program gratis di sekolah swasta."urainya.
Terhadap hal itu, Akmarawita menagih komitmen pemerintah kota yang gembar-gembor melindungi warga kota Surabaya, khususnya warga miskin dan pra miskin.
"Apa sudah lupa visi misinya, atau dinas pendidikan yang tidak mampu menerjemahkan visi misi pak wali," sergah nya.
Padahal sesal legislator Golkar ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, anggaran pemerintah besar sangat untuk dunia pendidikan. Sehingga ia menekankan, pemkot harus memastikan semua putra-putri kota Pahlawan bisa mengenyam dunia pendidikan.
"Ya sudahlah kalau pak Kadis atau yang berwenang di dinas pendidikan kota kalau tidak sanggup, ya harusnya mundur saja, berikan yang mampu atau yang serius." imbau nya.
Belum lagi, tambah Akmarawita pihaknya juga menerima info tidak sedap mengenai kecurangan permasalahan sistem zonasi, sistem pindah tugas, dan sistem domisili, pengurangan rombel di sekolah-sekolah negeri.
"Ini bagaimana planingnya? Bagaimana peran serta masayarakat dan sekolah swasta dalam ikut menurunkan angka kemiskinan dalam akses pendidikan?" demikian Akmarawita. (roy)
Baca Juga: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Studi Tiru ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak
Editor : Ibrahim
