20 Juta Bidang Tanah Ditargerkan Ikuti Program PSTL Jatim
SURABAYA, JatimUPdate.id,- Sekdaprov Adhy juga mengapresiasi kerja nyata dari tim gugus tugas reforma agraria Jatim yang menargetkan 20 juta bidang tanah dapat mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL)
Menurutnya berkat kerja keras dari tim, hasil reviu capaian Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2022 berada pada posisi paling tertinggi untuk seluruh Indonesia.
Baca Juga: Tandai Tiga Tahun Kepemimpinan Yuhronur Efendi dengan Bakti Sosial, dan Hotmil Quran
"Sampai dengan tahun 2022 telah terselesaikan sejumlah 13.648.427 bidang atau sekitar 68,24%. Jumlah tersebut tersebar di 38 kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jatim," ungkapnya.
"Saya sangat mengapresiasi kerja keras dari tim gugus tugas reforma agraria ini. Capaian PTSL kita tertinggi se-Indonesia bahkan lebih tinggi dari nasional," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Adhy Karyono ketika memberikan arahan dalam Rapat Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 di Vasa Hotel Surabaya, Rabu (18/10).
"Saya ingin agar supaya tahun 2024, sisa bidang tanah yang belum PTSL segera terselesaikan. Ini memang kerja berat, namun saya percaya tim gugus tugas mampu selesaikan itu," ucapnya.
Baca Juga: Kepatuhan BUMD dan Badan Publik di Jatim Masih Rendah Dalam Pelayanan Informasi Publik
Guna mencapai PTSL yang holistik, Sekda Adhy menghimbau perlunya sistem kerja yang cepat, tepat dan berbasis digital. Pola kerja lama yang mengharuskan izin berkepanjangan dan perlunya pertemuan sebelum keputusan di ambil, dinilainya harus ditinggalkan.
"Kami pernah lakukan terobosan di Trenggalek. Biasanya perlu berbulan-bulan, dalam waktu 5 hari selesai. Ada bupati yang minta waktu ketemu pak sekda untuk relokasi, saya bilang gak usah WA saja. Sampaikan saja secara elektronik. Hal seperti ini reform bagi kami, karena reform itu sistemnya," ucapnya.
Tak hanya itu saja, menurutnya dalam sinergi PTSL, juga perlu diimplementasikan pola Trijuang yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, desa dan kelurahan serta kantor pertahanan.
Baca Juga: Indeks Kerukunan Umat Beragama Jatim 2023 Lampaui Rata-Rata Nasional
Tujuannya agar upaya percepatan pelayanan dalam menunjang kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) dapat tercapai. Disamping mewujudkan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertahanan demi kesejahtraan masyarakat di wilayah Jatim.
"Sinergi bersama perlu kita lakukan. Jadi tim gugus tugas jangan berpikir bergerak sendiri. Bu Gubernur selalu mengikuti perkembangan di ATR/BPN. Beliau selalu memanggil dan menanyakan soal PTSL, soal penataan aset dan penataan akses yang dilakukan tim gugus tugas," katanya.
"Jadi ketika kesulitan anggaran jangan takut untuk bicara. Karena ini sinergi kita bersama. Apa yang bisa kita bantu sehingga gugus tugas ini terus berjalan. Kalau butuh oli, butuh bensin pasti akan kita bantu sehingga gugus tugas ini dapat terus bergerak maju dan melakukan tugas yang bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya lagi. (Yah)
Editor : Yuris P Hidayat
