Setiap Tahun Permukaan Tanah Turun 20 CM

BANDUNG(Jatimupdate.id)-Lembaga Riset Kebencanaan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) bekerjasama dengan Laboratorium Geodesi ITB melakukan kajian terhadap banjir rob di Pantura. Hasil kajian tersebut menemukan, banjir rob di Pantura pada 23 Mei 2022 sangat erat kaitannya dengan penurunan tanah atau land subsidence.

Heri Andreas, Kepala Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB mengatakan, banjir rob diperparah oleh terjadinya gelombang tinggi dan jebolnya tanggul di beberapa tempat. "Laju atau kecepatan penurunan tanah di Semarang, Pekalongan, dan Demak saat ini ada yang mencapai 10 cm hingga 20 cm per tahun. Ini merupakan laju tercepat yang tercatat di Dunia," ujar Heri seperti dilansir Kompas.com, Senin (30/5/2022).
Sayangnya, penurunan tanah ini terlihat masih diabaikan dalam analisis pengurangan risiko banjir rob di Pantura. Dari catatan pemerintah seperti melalui BMKG, BRIN, BNPB hingga catatan Walhi Jateng, tidak ada satu pun yang menyinggung penurunan tanah sebagai faktor terpenting yang harus diperhatikan. Padahal jika penurunan tanah terus terjadi dengan laju yang mengkhawatirkan, maka banjir rob bukan tidak mungkin akan semakin parah kedepannya. Hasil investigasi berbeda Heri juga menggarisbawahi hasil hasil investigasi dari BMKG, BRIN, BNPB dan Walhi Jateng yang berbeda. Dikutip dari Kompas.com, lanjut Andreas, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang mengungkapkan, penyebab banjir rob 23 Mei 2022 adalah faktor astronomis adanya fenomena perigee atau jarak terdekat bumi dengan bulan.
Sementara itu BRIN mengungkap, faktor astronomis bukanlah penyebab dominan terjadinya banjir rob di Pantura.
Sedangkan BNPB menyatakan, banjir rob terjadi akibat adanya siklus tahunan yang lebih tinggi. Lain hal-nya dengan Walhi Jateng yang menyatakan pemindahan kawasan mangrove memicu bencana alam dimana salah satunya banjir rob yang terjadi di pesisir Pantura pada 23 mei 2022. "Mungkin tidak banyak yang menyadari atau bahkan mungkin hanya satu dua orang saja yang menyadari bahwa hasil investigasi penyebab banjir rob Pantura ini ternyata berbeda-beda. Dengan kata lain terjadi polemik," ungkap dia.

Heri mengungkapkan, polemik ini cukup memprihatinkan karena dasar dari pengurangan risiko suatu bencana melalui upaya prevensi mitigasi dan atau adaptasi harus berbasis investigasi faktor penyebab yang tepat. Jika hasilnya berbeda-beda dimungkinkan upaya pengurangan risikonya menjadi salah kaprah. Sebagai contoh, pemerintah telah membangun tanggul, namun ternyata banjir rob masih kerap terjadi karena air melimpasi tanggul atau air menjebol tanggul.
Ini pastinya buah investigasi yang belum sempurna. Heri menambahkan bahwa polemik yang terjadi mencerminkan masih lemahnya Indonesia dalam memahami bencana. Lebih jauh ia mencatat, upaya pengurangan risiko bencana banjir rob Pantura belum ditunjang regulasi yang cukup, sehingga akan berdampak ke kelembagaan, program, hingga anggaran. Bencana banjir rob belum secara tegas masuk ke dalam kategori bencana dalam Undang-Undang Kebencanaan. Hal ini menyulitkan Pemerintah Pusat hingga Daerah dalam membuat program yang komprehensif termasuk menentukan leading sektornya.

"Kondisi ini pasti akan menjadikan bencana hanya dilihat secara parsial, dari sudut pandang yang berbeda-beda, yang buktinya dapat dilihat dari polemik yang terjadi yang diungkap di atas. Mudah-mudahan Pemerintah dapat membaca situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat," pinta Heri. (Yok)

Editor : Redaksi