Berani Suarakan Kebenaran, LaNyalla Dapat Gelar Ma Eli Ra Disa dari Kesultanan Dompu

DOMPU (Jatimupdate.id) -Berani Suarakan Kebenaran, LaNyalla Dapat Gelar Ma Eli Ra Disa dari Kesultanan Dompu saat berkunjung ke Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Selasa (7/6/2022). Gelar tersebut diberikan di Pendopo Kabupaten Dompu oleh Ketua Yayasan Kesultanan Dompu (YKD) H. Syaiful Islam.

Ma Eli Ra Disa bermakna pribadi yang mampu bersuara lantang dengan gema yang kuat dan didasari pada niat baik dan keberanian untuk katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah.

"Gelar ini sangat berat dan bernilai sejarah tinggi. Tapi gelar tersebut sangat tepat untuk beliau. Karena kami melihat Bapak merupakan elite bangsa yang pro rakyat. Dari pernyataan-pernyataannya selalu bijak dan berpihak pada kepentingan rakyat. Berani suarakan ketidakadilan yang terjadi," ucap H. Syaiful Islam.

Karena itu, Kesultanan dan masyarakat Dompu berharap Ketua DPD RI selalu ingat Dompu. Sehingga berani juga memperjuangkan Dompu agar menjadi lebih baik di berbagai bidang.

"Kami juga yakin Bapak akan diberi kemudahan menjadi pemimpin nasional ke depan," kata H. Syaiful Islam.

Kesultanan Dompu diceritakan oleh H. Syaiful Islam bukan kerajaan sembarangan. Di bawah Sultan Muhammad Siradjuddin, Kesultanan Dompu berani melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda sampai beliau ditangkap dan diasingkan ke Kupang pada tahun 1934.

"Kemudian penerusnya, Sultan Muhammad Tadjul Arifin Siradjuddin merupakan sosok pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau menyerahkan kedaulatan ke Republik Indonesia," tegasnya.

Sementara itu Bupati Dompu, Kader Jalani, berharap kehadiran Ketua DPD RI ke Dompu membawa berkah dan manfaat. Setidaknya bisa menyampaikan usulan dari Dompu ke pusat agar bisa lari kencang dalam pembangunan.

"Kami minta Ketua DPD RI mengusulkan ke pemerintah pusat agar bantuan pangan non tunai Kemensos bukan berupa uang, tetapi dikembalikan ke raskin. Ini agar gabah dari petani di Dompu saat musim panen diserap oleh Bulog. Kami ini 40 persennya di sektor pangan dan pertanian," katanya.

"Kami juga usulkan agar harga acuan jagung di tingkat petani dalam aturan Menteri Perdagangan direvisi tidak di bawah 4000 rupiah per kilo gram," imbuhnya.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara pribadi mengucapkan terima kasih atas penganugerahan gelar kehormatan.

LaNyalla menegaskan DPD RI membuka lebar-lebar saluran aspirasi untuk masyarakat yang menghadapi permasalahan di daerah.

"DPD RI sangat terbuka. Banyak sekali elemen masyarakat yang datang ke DPD RI mengadu. DPD RI adalah alatnya masyarakat untuk memajukan daerah, jadi manfaatkan lah. Insya Allah akan saya perjuangkan sesuai kewenangan DPD," tukas dia.

Dalam kunjungan tersebut Ketua DPD RI didampingi senator asal NTB yaitu

Evi Apita Maya, Achmad Sukisman Azmy, TGH. Ibnu Halil dan Lalu Suhaimi Ismy, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.

Selain Ketua Yayasan Kesultanan Dompu (YKD) H. Syaiful Islam dan Bupati Dompu Kader Jaelani, hadir juga Wakil Bupati Dompu Syahrul Parsan, Kepala Kejari Dompu Carel MW, Ketua PN Dompu Subai, Dandim Dompu Letkol Kav Taufik, Ketua DPRD Dompu Andi Baktiar, para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Bijak Mengambil Keputusan soal Borobudur

Pada Kesempatan lain, LaNyalla meminta pemerintah harus lebih bijak sebelum mengambil keputusan terkait Candi Borobudur. "Candi Borobudur sudah lebih dari sekadar destinasi wisata. Karena bagi saudara-saudara kita umat Budha, candi ini adalah tempat melaksanakan ibadah. Regulasi ini jelas akan mengganggu mereka," kata LaNyalla..

Senator asal Jawa Timur mengaku sangat mendukung upaya untuk melestarikan candi bersejarah tersebut.

"Hanya saja, menaikkan harga setinggi-tingginya jelas bukan solusi," ujarnya.

Dengan regulasi ini, LaNyalla menilai peluang masyarakat bawah untuk menikmati candi ini sudah tertutup.

"Artinya tidak semua orang bisa menikmatinya. Saya sangat menyayangkan hal itu. Karena seharusnya candi ini bisa dinikmati masyarakat luas," katanya.

LaNyalla mengatakan pembatasan jumlah wisatawan melalui kuota ditambah regulasi yang mengatur agar wisatawan tidak merusak candi jauh lebih penting.

"Pembatasan kuota 1.200 orang per hari bisa menjadi solusi terbaik. Jika kuota itu terpenuhi, berarti wisatawan lain bisa datang lagi hari berikutnya. Hal ini lebih memungkinkan apalagi jika didukung pendaftaran online," ujar LaNyalla.

Ia menjelaskan, regulasi kuota seperti yang diterapkan pada ibadah haji bisa menjadi solusi.

"Ada masa tunggu di situ berdasarkan pendaftaran wisatawan. Jadi wisatawan pun bisa mengatur waktu kapan harus berkunjung ke Borobudur," katanya.(yah)

Berani Suarakan Kebenaran, LaNyalla Dapat Gelar Ma Eli Ra Disa dari Kesultanan Dompu