Jam Pidum Setuju Hentikan Penuntutan 5 Perkara Lewat Restorative Justice 

Reporter : -
Jam Pidum Setuju Hentikan Penuntutan 5 Perkara Lewat Restorative Justice 
Sumber foto: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Surabaya _ JatimUpdate.id _ Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), telah melaksanakan expose penanganan perkara melalui Restoratif Justice, secara daring dan luring, pada hari Rabu (08/05/2024),

Ekspose itu dilaksanakan, dihadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jam Pidum) Dr Fadil Zumhana, oleh Wakajati Jatim, Basuki Sukardjono, didampingi Aspidum, para Kasi pada Bidang Pidum Kejati Jatim bersama-sama dengan Kajari Surabaya, Kajari Blitar dan Kajari Tanjung Perak.

Mengutip laman resmi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terdapat 5 perkara orang dan harta benda (Orhanda) yang dimohonkan penghentian penuntutannya melalui Keadilan Restoratif (restorative justice), diantaranya: 

  • 3 Perkara Pencurian, sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP, diajukan oleh Kejari Surabaya dan Tanjung Perak.
  • 1 Perkara Penganiayaan, seperti ketentuan Pasal 351 KUHP, diajukan oleh Kejari Blitar, 
  • 1 Perkara Penggelapan atau penipuan, sebagaimana ketentuan Pasal 372 / 378 KUHP, diajukan oleh Kejari Tanjung Perak.

Menurut Basuki, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum, dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

"Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan," katanya .

Meski, kata Basuki, keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.

"Permohonan pengajuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut harus memenuhi beberapa syarat," katanya.

Lanjut Basuki, setidaknya 3 syarat, diantaranya, pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun penjara.

"Kedua, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan hak korban terlah dipulihkan kembali, ketiga masyarakat merespons positif upaya perdamaian," pungkasnya. (*)

Editor : Miftahul Rachman