Oleh: Fauzin Ahmad (Direktur Indopol Jawa Timur)

Menakar Kekuatan Khofifah-Emil Versus Marzuki-Risma di Pilkada Jawa Timur 2024

Reporter : -
Menakar Kekuatan Khofifah-Emil Versus Marzuki-Risma di Pilkada Jawa Timur 2024
Kandidat Kuat Pilgub Jatim 2024

Semakin menarik melihat pergerakan para elit politik dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. Diantara yang teraktual tentu Keputusan Partai Golkar yang akan mengusung pasangan Khofifah bersama Emil kembali sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Airlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar juga menyatakan bahwa Khofifah – Emil akan diusung oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

Sementara dikubu yang lain, dalam hal ini PKB semakin terang ingin menghadirkan figur penantang, yaitu santer terdengar dengan mengusung Kyai Marzuki Mustamar. PKB sebagai partai pemenang pemilu 2024 di Jawa Timur dengan memperoleh kursi sebanyak 27 di DPRD Provinsi Jawa Timur tentu patut diperhitungkan oleh siapapun yang ingin berkompetisi di Pilgub 2024.

Baca Juga: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso Gelar Apel Kesiapan Pilkada 2024

Bagaimana sesungguhnya kekuatan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub 2024?

Jika mengacu pada hasil survei Indopol Survei and Consulting, dari aspek elektabilitasnya yang berada di angka 28,17 persen, maka kekuatan Khofifah sebagai Calon Petahana masih pada zona tidak aman atau dengan kata lain, sangat terbuka peluang untuk dikalahkan jika harus head to head dengan figur yang punya basis kultural kuat di Jawa Timur. Seperti figur Kyai Marzuki Mustamar yang digadang-gadang oleh PKB secara basis kultural di Jawa Timur sudah tidak diragukan, terutama di warga NU. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jawa Timur adalah basis NU nomor wahid di republic ini. Apalagi jika Kyai Marzuki ini berhasil dipasangkan dengan kader atau calon yang diusung PDI Perjuangan. Diantaranya yang dari kader PDI Perjuangan seperti Risma, Eri Cahyadi dan kader lainnya. Maka ketika pasangan Kyai Marzuki dengan Risma atau kader PDI Perjuangan lainnya benar-benar terwujud, tentu itu ancaman serius bagi pasangan petahana. Kyai Marzuki selaku salah satu tokoh Masyarakat atau ulama bagi Masyarakat Jawa Timur merupakan modal politik yang bagus. Sebab diantara kriteria figur yang diharapkan oleh Masyarakat jawa timur yang cocok menjadi Gubernur yaitu figur dengan latar belakang Tokoh Masyarakat atau Ulama (11,59%). Angka ini terbesar kedua setelah figur dengan latar belakang sudah pernah menjadi Kepala Daerah (calon petahana) yang angkanya sebesar 33,41%.

Baca Juga: Diseminasi Media yang Berkualitas, Demi Pilkada Serentak 2024 yang Aman dan Damai

Di sisi yang lain, kinerjanya Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur mendapatkan apresiasi positif dari warga Jawa Timur. Hal itu nampak dari angka kepuasan atas kinerja Gubernur Jawa Timur yang berada pada angka 87,2%. Tentu ini anomali yang terjadi di Jawa Timur. Dimana Khofifah sebagai Gubernur kinerjanya dapat mencapai Tingkat kepuasan yang tinggi yakni 87,2%, namun ternyata hal itu tidak linier dengan angka elektabilitasnya (yang hanya 28,17%). Mungkin publik Jawa Timur ingin menyatakan terima kasih kepada Khofifah yang telah mengabdi selama satu periode, namun kepercayaan warga Jawa Timur tidak untuk melanjutkan periode keduanya.

Gambaran kekuatan Khofifah yang demikian, maka menjadi wajar ketika terdapat pergerakan-pergerakan yang bersangkutan untuk berkomunikasi dengan semua Partai Politik. Jika komunikasi politik yang sudah terbangun mampu memonopoli rekomendasi partai politik, maka kepastian kemenangan sudah bisa didapatkan sebelum pada tanggal 17 November 2024. Aturan membuka peluang Calon Petahana berhadapan dengan bumbung kosong alias Masyarakat Jawa Timur tidak mendapatkan opsi pemimpin selain petahana di Pilgub 2024 jika semua rekomendasi Partai Politik benar-benar dimonopoli oleh Khofifah Indar Parawansa.  

Baca Juga: KPU Kota Blitar Luncurkan Tagline "Gembira" untuk Pilkada 2024

Tentu publik Jawa Timur sangat berharap semua Partai Politik yang telah diberi amanat konstitusi guna untuk menyiapkan calon-calon pemimpin di negara ini mampu menyodorkan opsi-opsi figur yang sekiranya layak memimpin Jawa Timur pada Pilgub 2024. Meskipun opsi calon Tunggal itu sah menurut hukum, namun secara substansi bahwa yang demikian itu bukan merupakan praktek berdemokrasi yang baik.

Editor : Redaksi