Kemendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT dan Akan Reevaluasi Ajuan dari Seluruh PTN

Reporter : -
Kemendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT dan Akan Reevaluasi Ajuan dari Seluruh PTN
Kemendikbudristek

Jakarta, JatimUPdate.id,- Menindaklanjuti masukan masyarakat terkait implementasi uang kuliah tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025 dan sejumlah koordinasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengumumkan pembatalan kenaikan UKT.

"Terima kasih atas masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Saya mendengar sekali aspirasi mahasiswa, keluarga, dan masyarakat. Kemendikbudristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan alhamdulillah semua lancar. Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT. Dalam waktu dekat Kemendikbudristek akan mereevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN," kata Mendikbudristek selepas bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (27/5).

Baca Juga: Pemprov dan Kabupaten/Kota di Jatim Dominasi Raih Predikat 10 Terbaik Digital Government Award

"Saya bertemu Bapak Presiden untuk membahas berbagai hal di bidang pendidikan, salah satunya adalah perihal UKT. Saya mengajukan beberapa pendekatan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Terkait implementasi Permendikbudristek, Dirjen Diktiristek akan mengumumkan detil teknisnya," lanjut Mendikbudristek.

Sebagai latar belakang, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diterbitkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH. Penyesuaian SSBOPT juga mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran, mengingat perubahan pada dunia kerja yang semakin maju teknologinya, sementara SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019. Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa.

Baca Juga: Presiden Instruksikan Jajaran Pemerintahan Untuk Berhenti Menciptakan Platform Aplikasi Baru

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas.

Sebelumnya, sejumlah miskonsepsi terjadi di tengah masyarakat. Permendikbudristek tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Ada kemungkinan PTN keliru ketika menempatkan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan mahasiswa tidak akurat. Ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan UKT dirasa tidak wajar. Selain itu, terdapat kesalahpahaman bahwa kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa, padahal hanya 3,7% mahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi.

Baca Juga: Setelah Bertemu Jokowi, Nadiem Umumkan UKT Batal Naik Tahun Ini

Dengan keputusan ini, Mendikbudristek berharap dapat menjawab kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap terjangkau dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Reevaluasi UKT diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa serta kebutuhan operasional PTN.(NT)

Editor : Nasirudin