Mahfudz geram dengan dijumpai selebaran yang menyebut 'Eri Cahyadi Melanjutkan Kebaikan Bu Risma'

Surabaya - Munculnya selebaran yang menampilkan sosok Kepala Bappeko Surabaya, Eri Cahyadi, memantik reaksi keras dari Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz. Pasalnya, dalam selebaran tersebut bernada ajakan untuk memilih Eri Cahyadi pada kontestasi pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020.  

Mahfudz menyebut, jika dia mendapat selebaran itu di kawasan kampung Kalibokor, Kecamatan Gubeng, dimana dia bertempat tinggal. Dan dia yakin jika selebaran tersebut juga diedarkan secara sengaja di sejumlah kampung di Surabaya.

Ini tidak beretika sebagai pejabat negara. Etika moralnya, Eri wajib mundur dari Kepala Bappeko. Berperilaku jantanlah, jangan banci... Nanti alasan tiba-tiba direkom, dia kan selama ini pakai dana APBD," tukas Mahfudz, di Gedung DPRD Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Selasa (11/2/2020).

Dengan tegas Mahfudz meminta agar jika Eri hendak maju pada persaingan Pilwali, maka langsung dan terbuka ke publik. "Kalau memang mau maju-maju ya. Tak usah berlindung di bawah ketiaknya," imbuh politisi yang juga sekretaris Komisi B DPRD Surabaya itu.

Mahfudz yakin jika selebaran yang diduga berjumlah banyak itu, tidak tersebar begitu saja. Pasti ada yang mendesain. "Kepala Bappeko wajib mundur. Sudah tak etis begini," kecam Mahfudz.

Disebutkan Mahfudz, selama ini Eri selalu beralibi tidak maju pada Pilwali Surabaya mendatang. Meski poster maupun baliho yang bergambar Eri tersebar di mana-mana.

"Kalau nanti tiba-tiba direkom, apa perlu dikepruki cangkeme," tukas Mahfudz.

Menurut Mahfudz, modus seperti itu adalah cara lama. Pura-pura tidak maju, namun ada niatan. "Makanya alasan selalu seperti ini. Tak ada rekom, tak daftar. Tapi apabila direkom, diberi tugas jadi Wali Kota mau bagaimana lagi," ujar ketua DKC Garda Bangsa Surabaya itu bernada tanya.

Karena itu, Mahfudz kembali menegaskan agar Eri bersikap jantan. "Jangan cara masang spanduk di mana-mana tapi bikin pernyataan itu bukan saya yang masang. Terus siapa?!," lanjut Mahfudz.

Mahfudz menilai cara tersebut tidak fair. Dia selama ini ke mana-mana atas nama Bappeko, ada RT kekurangan langsung dikasih besoknya, ada RW kurang dikasih. Tak ubahnya seperti dewa saja," terang Mahfudz.

Hal yang mendasar, kata Mahfudz, Eri adalah seorang ASN (apatur sipil negara) yang harus bersikal netral.

"Eri Cahyadi ke mana-mana melekat sebagai ASN dan menggunakan fasilitas APBD. Ketika dia kampanye dalam tanda kutip, otomatis dia pakai dana APBD, kan haram hukumnya," sergah Mahfudz.

Meski begitu, Mahfudz mengaku jika dirinya belum pernah secara langsung menjumpai Eri berkampanye. Dengan penyebutan Eri pengganti Bu Risma, kata Mahfudz, kalimat itu bisa menggiring warga untuk memilih dia pada Pilwali mendatang.

"Kalau kampanye secara terbuka tidak ada memang. Tapi banyak orang Eri pengganti bu Risma. Membangun opini, membangun narasi, sudah lah kita tahu. Itu bukan saya," pungkas Mahfudz.

 

sumber: ininusantara.com

Berita Terkait

Berita Terpopuler