Wadul Blokir KK, Gerindra Minta Dispendukcapil Tak Sepihak Blokir Warga Tidak Sesuai Domisili

Reporter : -
Wadul Blokir KK, Gerindra Minta Dispendukcapil Tak Sepihak Blokir Warga Tidak Sesuai Domisili
RW se Kelurahan Simolawang saat wadul pemblokiran KK ke Fraksi Gerindra Surabaya, dok Jatimupdate.id/Roy

Surabaya, JatimUPdate.id - Delapan Ketua RW se Kelurahan Simolawang mengadukan pemblokiran Kartu Keluarga (KK), ke Fraksi Partai Gerindra Surabaya, di Lantai VII Gedung DPRD Surabaya, pada Selasa (25/6).

Ketua RW II Simolawang, Agus Zainal Arifin mengatakan, pindah data kependudukan persyaratannya saat ini berbelit-belit, salah satunya harus punya surat tanah.

Baca Juga: Mudahkan Intervensi Pemkot Lakukan Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data

Padahal urai dia, Dispenduk seyogianya mengetahui, kondisi tanah di Surabaya itu ada yang dimilik PTKAI juga tanah negara

"Jadi kalau enggak bisa memenuhi surat tanah yang legalitas seperti Petok D atau sertifikat ini enggak bisa masuk (Adminduk). Banyak warga saya yang sudah pindah ke Surabaya karena dia enggak memenuhi surat itu jadi enggak bisa masuk (Adminduk)," kata Agus.

Sehingga, tutur Agus ada warga yang berdomisili di Surabaya memindahkan anaknya ke tempat semula, akibat terdampak peraturan tersebut.

"Akibat peraturan ini, anaknya sampai dipindah domisilinya ke tempat awal," sergah dia. 

Selain itu, dia menyebut Dispendukcapil main blokir KK warga secara sepihak tanpa ada koordinasi dengan pihak RW. 

"Masalah blokir, kita tidak diberitahu oleh Dispenduk, dan tidak bisa dibuka karena orangnya enggak domisili di sini," bebernya.

Harusnya tegas Agus, Dispendukcapil menginformasikan kepada RW bila ada pembelokiran NIK warga, agar mudah membuka blokir kendati orangnya tidak berdomisili di tempat.

Baca Juga: Pemblokiran KK Dianggap Bikin Gaduh, AMI Tantang Kepala Dispendukcapil Surabaya Mundur 

"Seandainya saya tahu dia terblokir kan enak, kita bisa bantu, tahu-tahu sudah sudah terblokir. Ditanya belum masuk ke saya kok sudah dibokir." keluhnya.

Bendara Fraksi Gerindra Surabaya Ajeng Wira Wati mengatakan, warga merasa resah dan kebingungan dengan peraturan satu rumah tiga KK.

"Ini juknisnya seperti apa? Kenapa harus ada 3 KK seperti itu," sergah Ajeng.

Fraksi Gerindra menganggap, kebijakan ini kurang populis karena tidak bisa melihat permasalahan Kota Surabaya, yang mana warganya banyak yang kos maupun ngontrak.

Pun sebut Fraksi Gerindra persyaratan untuk masuk ke dalam KK juga masih berbelit-belit.

Baca Juga: Fraksi Gerindra: KK yang Diblokir Harusnya Warga yang Pindah ke Luar Kota, Bukan yang Ngontrak

"Kebijakan ini kurang bisa melihat permasalahan Kota Surabaya yang memang banyak yang masih kos, ngontrak dan persyaratannya untuk masuk KK pun juga masih sulit" jelas Ajeng.

Maka dari itu, Fraksi Gerindra menekankan, Dispendukcapil tidak cuma pandai mencatat warga tidak sesuai domisili. Akan tetapi juga hadir memberikan solusi.

Pun Fraksi Gerindra mendesak penghapusan KK per 1 Agustus hendaknya menjadi pertimbangan. 

"Sehingga batas waktu pemblokiran KK per 1 Agustus ini masyarakat harus mendapatkan sosialisasi dan juga musyawarah dulu, Dispendukcapil dengan RT/RW," demikian Ajeng Wira Wati. (Roy)

Editor : Miftahul Rachman