Angka Kematian Ibu dan Bayi Terus Meningkat di Kabupaten Jember

oleh : -
Angka Kematian Ibu dan Bayi Terus Meningkat di Kabupaten Jember
Angka Kematian Ibu dan Bayi Terus Meningkat di Kabupaten Jember

JEMBER (Jatimupdate.id) -Pasca penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Jember, Komisi D DPRD Kabupaten Jember menyoroti soal penanganan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) yang meningkat di tahun 2021.

Di kutip dari laman dprd.jemberkab Hal ini didasari dari hasil laporan LKPJ Akhir TA. 2021 AKI di Jember mencapai 333,58 per 100 ribu kelahiran, dibandingkan tahun 2020 lalu mencapai 173,59 per 100 ribu kelahiran. Untuk AKB tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 10,12 per 1000 kelahiran dan tahun 2020 sendiri tercatat sebanyak 9,22 per 1000 kelahiran.

Berdasarkan data yang mencolok tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyo Purnomo mengatakan, angka peningkatan terlihat sangat drastis tentang AKI dan AKB di Jember hal ini terlihat saat LKPJ tahun 2021. “Angkanya naiknya sangat tinggi sekali, hal ini terlihat bahwa Bupati Jember harus segera menekan visi dan misinya untuk mengurangi AKI dan AKB ini,” ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Kabupaten Jember, Jumat 15 Juli 2022.

Edi menjelaskan, hal ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani oleh Pemkab Jember, karena jika dibiarkan maka akan semakin besar persoalannya. “Bupati harus segera melakukan konsolidasi ke tingkat bawah mulai dari Camat, Desa hingga RT/RW untuk mengatasi persoalan ini,” tuturnya.

Tidak menutup kemungkinan ini disebabkan karena banyaknya pernikahan dini di Jember, dan anggaran yang disediakan Pemkab Jember untuk mengantisipasi hal ini juga sangat minim. “Anggaran untuk menekan AKI dan AKB ini sangat minim tidak sampai Rp. 2 miliar, maka kita pada tahun sebelumnya sudah menambah anggaran Rp. 3,1 miliar untuk penanganan persoalan ini,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa, masing-masing kecamatan ini mendapatkan tambahan 100 juta hal ini dimaksudkan untuk menekan tingginya AKI dan AKB di Jember. “Walaupun sudah ada anggaran, Pemkab Jember harus turun dan memeriksa persoalan ini terjadi karena apa saja sehingga langkah perencanaan penanganannya menjadi lebih jelas,” tutupnya.(yah)