Sri Mulyani vs Purbaya: Dua Cara Negara Mengelola Uang, Dua Cara Negara Mengelola Takut

Oleh : Ulika T. Putrawardana, SH (WKKT Bidang Migas Kadin Jatim)

Di Indonesia, Menteri Keuangan bukan sekadar pemegang kunci brankas. Ia pemegang kunci psikologi negara. Ia mengatur bukan hanya arus rupiah, tapi arus “percaya”—percaya investor, percaya rakyat, percaya birokrasi, percaya DPR, percaya rating agency, percaya bank, percaya pasar. Maka, ketika Sri Mulyani Indrawati diganti Purbaya Yudhi Sadewa pada awal September 2025, yang bergeser bukan sekadar nama di pintu kantor. Yang bergeser adalah cara negara bernapas. Bahkan, lebih tepat: cara negara mengelola ketakutannya sendiri.

Sri Mulyani adalah figur yang selama bertahun-tahun diasosiasikan dengan “jangkar”. Jangkar itu kadang terasa berat bagi mereka yang ingin kapal melaju cepat. Tapi jangkar juga satu-satunya benda yang membuat kapal tak hanyut saat badai datang. Dalam episode di Oxford—percakapan yang dibingkai tentang kepemimpinan, manajemen krisis, dan strategi ekonomi—Sri Mulyani menekankan disiplin fiskal, keputusan-keputusan sulit, dan pertumbuhan jangka panjang. Dengan bahasa lembut akademik, ia mengatakan sesuatu yang pada dasarnya keras: negara tidak boleh mabuk tepuk tangan ketika angka-angka sedang tampak indah. Karena angka bisa indah justru ketika bahaya mendekat.

Lalu datang Purbaya. Dalam hitungan hari, ia menandai gaya berbeda: Rp200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya mengendap dialihkan untuk mengalir melalui bank-bank BUMN. Sebuah kebijakan yang, dalam bahasa sederhana, berkata: uang yang diam adalah kemewahan. Dan di tengah ekonomi yang butuh bergerak, kemewahan adalah dosa. Ia mengubah wacana: dari “jaga defisit agar negara dipercaya” menjadi “aktifkan kas agar ekonomi hidup.”

Dua pendekatan. Dua cara negara memandang APBN. Dan dua cara negara memandang rakyat.

*Negara sebagai Neraca: Cara Sri Mulyani Melihat Dunia*

Ada jenis politisi yang melihat negara sebagai panggung. Ada jenis ekonom yang melihat negara sebagai mesin. Dan Sri Mulyani, sepanjang kariernya, selalu terlihat seperti orang yang melihat negara sebagai neraca—bukan neraca untuk menimbang dosa-pahala, melainkan neraca akuntansi: sisi aset dan sisi kewajiban. Di sana, “kredibilitas” adalah aset tak berwujud yang nilainya lebih tinggi dari angka kas. Karena kas bisa habis, tetapi kredibilitas, jika runtuh, membuat kas pun tak lagi berguna.

Kalimat-kalimat yang sering muncul dalam narasi Sri Mulyani—baik di forum global maupun di ruang rapat domestik—berputar pada disiplin, reformasi, ketahanan. Disiplin fiskal bukan sekadar aturan teknis. Ia diperlakukan sebagai moralitas: negara yang baik adalah negara yang tidak menipu dirinya sendiri. Negara yang kuat adalah negara yang mampu berkata “tidak” pada godaan belanja ketika tepuk tangan publik sedang ramai. Negara yang berdaulat bukan negara yang paling banyak membelanjakan, tetapi negara yang bisa membelanjakan tanpa membuat dirinya tergantung.

Dalam logika ini, APBN adalah sabuk pengaman. Ketika krisis datang, sabuk itu menahan tubuh agar tidak terlempar. Tapi sabuk juga membatasi gerak. Orang yang lapar akselerasi akan menganggap sabuk itu sebagai penghalang.

Persoalannya, Indonesia bukan negara yang hidup di ruang hampa. Kita negara berkembang yang sensitif terhadap guncangan eksternal: harga komoditas, suku bunga global, tensi geopolitik, arus modal. Di ruang seperti itu, kebijakan yang sembrono membuat biaya utang naik, nilai tukar bergetar, inflasi menari. Dan ketika inflasi menari, yang pertama kali jatuh bukan investor, melainkan rumah tangga kelas menengah ke bawah: harga pangan, harga transport, harga listrik, harga sewa. Maka disiplin fiskal bagi Sri Mulyani bukan hanya urusan pasar; ia juga urusan keadilan yang ditunda demi mencegah ketidakadilan yang lebih besar.

Tetapi ada harga sosial dari “menahan diri.” Pada masa ekonomi melambat atau ketika tuntutan kesejahteraan meningkat, kebijakan disiplin mudah diberi label: teknokratis, dingin, jauh dari rakyat. Sri Mulyani sering dipuja pasar, tetapi kerap dijadikan sasaran keluhan domestik: kenapa pajak ketat? kenapa belanja terasa lambat? kenapa negara seperti terlalu sibuk menjaga angka daripada menjaga perut?

Di titik itu, Sri Mulyani adalah simbol sebuah keyakinan lama: negara dipercaya dulu, baru negara bisa menolong banyak.

*Negara sebagai Pompa: Cara Purbaya Menghidupkan Mesin*

Lalu, Purbaya. Ia hadir dengan semacam energi “operasional.” Jika Sri Mulyani identik dengan neraca, Purbaya lebih identik dengan pompa. Pompa tidak suka uang diam. Pompa ingin aliran. Pompa ingin debit. Pompa ingin tekanan. Dan di negara yang sedang dikejar target pertumbuhan, pompa terasa lebih “masuk akal” daripada neraca.

Kebijakan Rp200 triliun yang dialirkan ke bank-bank BUMN adalah sinyal paling jelas. Di satu sisi, ia bisa dibaca sebagai manuver likuiditas: mengaktifkan kas negara untuk memperkuat kredit. Di sisi lain, ia bisa dibaca sebagai pernyataan ideologis: ekonomi tidak bisa menunggu ritme birokrasi. Ketika pertumbuhan stagnan, negara harus menekan pedal.

Di sinilah perbedaan terbesar: Sri Mulyani menjaga “kepercayaan” agar ruang fiskal tetap luas. Purbaya mencoba menghidupkan ruang itu secepat mungkin. Namun, aktivasi kas negara melalui bank bukan obat tanpa efek samping. Ini bukan sekadar soal uang mengalir. Ini soal ke mana uang itu mengalir.

Jika kredit mengalir ke sektor produktif—manufaktur yang menyerap tenaga kerja, rantai pasok pangan, UMKM yang benar-benar butuh modal—maka kebijakan ini seperti membuka ventilasi bagi ekonomi. Tetapi jika kredit mengalir ke sektor spekulatif, konsumsi mewah, atau proyek yang hanya menguntungkan segelintir jaringan, maka ia berubah menjadi “bensin untuk api” yang membakar stabilitas: inflasi aset, moral hazard, pembengkakan NPL di masa depan.

Karena itu, rezim akselerasi selalu membawa pertanyaan: siapa memegang rem?

Sri Mulyani sering dikritik karena lambat. Purbaya akan dikritik jika terlalu cepat. Dan dalam politik ekonomi, terlalu cepat bisa lebih berbahaya daripada terlalu lambat—karena dampaknya tiba-tiba, memaksa negara berputar arah dengan biaya tinggi.

*Dua Pandangan tentang APBN: Sabuk Pengaman vs Pedal Gas*

Mari kita sederhanakan:
• Sri Mulyani memperlakukan APBN sebagai sabuk pengaman.
• Purbaya memperlakukan APBN sebagai pedal gas.

Dua-duanya penting. Masalahnya, sabuk pengaman tidak membuat mobil sampai tujuan. Pedal gas tanpa sabuk pengaman membuat mobil berpotensi jadi petaka. Perbedaan mereka juga terlihat dalam bahasa: Sri Mulyani cenderung menggunakan bahasa ketahanan, disiplin, kredibilitas, reformasi. Purbaya muncul dengan bahasa akselerasi, aktivasi, likuiditas, pertumbuhan.

Perbedaan ini bukan sekadar gaya. Ini perbedaan cara melihat risiko:
• Bagi Sri Mulyani, risiko utama adalah hilangnya kredibilitas—karena begitu hilang, biaya pembiayaan naik, ruang fiskal menyempit, dan ujungnya rakyat menanggung.
• Bagi Purbaya, risiko utama adalah stagnasi pertumbuhan—karena stagnasi memperbesar pengangguran, memperlebar ketimpangan, dan ujungnya negara kehilangan legitimasi.

Di sinilah pertarungan diam-diam terjadi: kredibilitas versus legitimasi.

Kredibilitas di mata pasar internasional sering tak terdengar di warung kopi. Legitimasi di mata publik sering tak terbaca di terminal Bloomberg. Tetapi negara membutuhkan keduanya. Negara yang hanya dipercaya pasar bisa kehilangan rakyat. Negara yang hanya memanjakan rakyat bisa kehilangan pasar. Dan ketika keduanya hilang, negara kehilangan segalanya.

*Soal “Hard Decisions”: Versi Sri Mulyani dan Versi Purbaya*

Dalam percakapan Oxford, Sri Mulyani menekankan “hard decisions.” Dalam bahasa kebijakan, “hard decisions” biasanya berarti: memotong yang tidak produktif, menutup kebocoran, memperluas basis pajak, menahan belanja, memprioritaskan yang betul-betul penting. Keputusan sulit ala Sri Mulyani sering bersifat “menahan”—menahan diri, menahan godaan, menahan belanja populis. Tetapi Purbaya juga punya “hard decisions” versinya sendiri: keputusan untuk menggerakkan dana, memaksa birokrasi mempercepat realisasi, mendorong bank menyalurkan kredit. Keputusan sulit ala Purbaya bukan menahan, melainkan mendorong. Bukan mengurangi gerak, tetapi menambah tekanan.

Dua keputusan sulit. Dua jenis keberanian.
• Keberanian Sri Mulyani: berani tidak populer demi stabilitas.
• Keberanian Purbaya: berani mengambil risiko demi pertumbuhan.

Keduanya punya logika moral. Dan keduanya bisa jadi bumerang jika salah konteks.

*Pertanyaan Kelas Menengah: “Yang Dibela Siapa?”*

Di Indonesia, debat fiskal sering terlihat seperti debat teknis. Defisit berapa? Utang berapa? Rasio pajak berapa? Tetapi bagi publik, pertanyaan yang lebih sederhana muncul: yang dibela siapa?

Sri Mulyani sering dipandang “pembela kredibilitas.” Publik bisa menerjemahkan itu sebagai pembela investor. Padahal, kredibilitas fiskal pada akhirnya juga melindungi publik dari krisis nilai tukar dan inflasi. Namun, karena manfaatnya tidak langsung, ia kalah dalam perang narasi.

Purbaya, dengan kebijakan aktivasi kas, memberi narasi yang lebih mudah dimengerti: uang negara tidak boleh tidur. Jika uang negara mengalir, ekonomi bergerak, lapangan kerja tercipta. Narasi ini cepat masuk ke kepala, karena ia dekat dengan pengalaman sehari-hari.

Tapi inilah perangkapnya: kebijakan yang mudah dipahami tidak selalu kebijakan yang benar. Ia bisa benar, bisa juga sekadar terasa benar.

*Jika Negara Terlalu Mencintai Kecepatan*

Purbaya membawa etika baru: kecepatan. Tapi sejarah kebijakan ekonomi penuh dengan tragedi yang lahir dari cinta berlebihan pada kecepatan. Kecepatan bisa menutup ruang evaluasi. Kecepatan bisa mengabaikan desain institusi. Kecepatan bisa membuat kebijakan ditunggangi jaringan rente, karena jaringan rente selalu lebih cepat daripada prosedur negara. Mereka lebih cepat memetakan celah. Lebih cepat membentuk kartel. Lebih cepat memindahkan kredit menjadi aset.

Di sinilah publik perlu bertanya: “Rp200 triliun itu mengalir ke mana?”
Ke UMKM? Ke manufaktur? Ke pangan? Ke perumahan rakyat? Atau ke proyek-proyek yang hanya berganti nama tetapi tetap satu pola: privat profit, public risk?

Jika aktivasi kas hanya memperbesar kredit konsumsi dan memompa harga aset, maka ia akan menciptakan “pertumbuhan semu.” Dan pertumbuhan semu selalu berakhir pada satu titik: tagihan.

*Jika Negara Terlalu Mencintai Disiplin*

Namun, Sri Mulyani juga punya risiko. Disiplin yang terlalu dicintai bisa membuat negara kehilangan momentum.

Ketika ekonomi membutuhkan dorongan, negara yang terlalu hati-hati akan terlihat tidak hadir. Ketika biaya hidup naik, negara yang terlalu fokus pada kredibilitas akan dianggap buta. Dan ketika publik mulai menganggap negara tidak hadir, maka legitimasi merosot. Kredibilitas memang penting. Tetapi legitimasi sosial juga aset. Negara yang kredibel tetapi tidak dicintai rakyatnya akan rapuh di dalam. Dan kerapuhan internal bisa lebih berbahaya daripada guncangan eksternal.

*Kebutuhan Indonesia: Menyatukan Rem dan Gas*

Maka, yang dibutuhkan Indonesia bukan memilih Sri Mulyani atau Purbaya sebagai tokoh, tetapi memaksa negara menyatukan DNA mereka: disiplin dan aktivasi.

Akselerasi yang sehat butuh pagar:
1. Tujuan yang jelas: kredit produktif, bukan kredit spekulatif.
2. Indikator keberhasilan: bukan sekadar “uang tersalurkan”, tetapi “output meningkat” dan “pekerjaan tercipta.”
3. Transparansi: siapa menerima, sektor apa, skema apa, risiko apa.
4. Koordinasi dengan otoritas moneter agar tidak menciptakan sinyal campur aduk.

Di sisi lain, disiplin yang sehat butuh empati:
1. kebijakan pajak yang adil dan komunikatif,
2. belanja sosial yang cepat dan tepat,
3. reformasi yang tidak menghukum mereka yang paling lemah.

Jika tidak, maka kita akan terjebak dalam siklus klasik: teknokrasi yang dingin memancing populisme yang panas. Lalu populisme yang panas memancing krisis yang dingin.

*Sri Mulyani vs Purbaya: Pertarungan yang Sebenarnya*

Pertarungan yang sebenarnya bukan antara dua individu. Ini pertarungan antara dua cara negara memandang masa depan:
• Masa depan sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan kehati-hatian.
• Masa depan sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan kecepatan.

Sri Mulyani mewakili logika “jangan sampai runtuh.” Purbaya mewakili logika “jangan sampai mandek.” Dan Indonesia—dengan demografinya, kebutuhan lapangan kerja, tekanan biaya hidup, serta ketergantungannya pada ekonomi global—memiliki risiko keduanya: bisa runtuh karena kehilangan kredibilitas, bisa mandek karena kehilangan momentum.

Itulah mengapa diskusi tentang Menkeu bukan diskusi birokrasi, melainkan diskusi peradaban: kita ingin negara yang seperti apa?

Negara yang selalu hati-hati, tetapi lambat menolong? Atau negara yang cepat menolong, tetapi mudah tergelincir?

Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan meme. Ia harus dijawab dengan desain institusi. Karena pada akhirnya, urusan fiskal bukan sekadar urusan angka. Ini urusan siapa yang menanggung risiko. Dan dalam sejarah Indonesia, risiko sering dipindahkan diam-diam dari ruang rapat ke dapur rumah tangga.

Kalau ada satu pelajaran dari dua tokoh ini, itu adalah: kredibilitas tanpa kesejahteraan adalah aristokrasi angka,
kesejahteraan tanpa kredibilitas adalah pesta yang dibayar dengan utang masa depan. Dan negara yang dewasa adalah negara yang tahu kapan harus menahan, kapan harus mendorong—tanpa lupa bahwa yang paling rapuh selalu berada di depan antrian saat krisis datang.

Editor : Redaksi