Surabaya, JatimUPdate.id – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengatakan hingga saat ini tidak ada pembicaraan resmi antara Pemkot Surabaya dan DPRD terkait rencana hutang sebesar Rp5,6 triliun. Hal ini disampaikannya kepada media, Selasa (4/2).
Yona menegaskan pentingnya skala prioritas dalam penggunaan dana tersebut. Menurutnya, dana hutang seharusnya diarahkan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, bukan sekadar proyek infrastruktur yang lebih menguntungkan pengembang.
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
"Kalau berbicara hutang, skala prioritas harus jelas. Pendidikan dan kesehatan harus didahulukan. Kalau hanya untuk proyek seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan MERR, ini harus dikaji. Apakah benar-benar menguntungkan warga atau justru lebih menguntungkan pengembang?" tegas Yona.
Ia juga menyoroti dampak pembangunan MERR yang dianggap lebih memberikan keuntungan kepada pengembang dibanding masyarakat. "Saat MERR dibangun, harga tanah di sekitarnya naik tajam. Siapa yang untung? Pengembang, bukan warga," ujarnya.
Lebih jauh, Yona mengkritik Pemkot karena tidak pernah melibatkan DPRD dalam diskusi rencana hutang tersebut.
"Pemkot jangan memberi kesan seolah-olah DPRD sudah setuju. Bagaimana bisa setuju kalau kami tidak pernah diajak bicara?" katanya.
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Yona mengingatkan bahwa nominal Rp5,6 triliun bukan jumlah kecil. "Ini bukan uang receh untuk beli dawet. Akhirnya, warga yang harus menanggung beban hutang ini," tegasnya.
Selain itu, ia mempertanyakan kemampuan Pemkot dalam menambah hutang mengingat PAD Surabaya pada 2024 tercatat minus Rp1,5 triliun. "Kalau PAD saja minus, bagaimana bisa menambah hutang sebesar ini?" tanyanya.
Yona menyarankan agar Pemkot memaksimalkan penggunaan APBD yang ada tanpa memaksakan pinjaman. Apalagi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dianggarkan Rp1,1 triliun dari APBD kini ditanggung oleh APBN. "Jika MBG tidak jadi menggunakan APBD, ruang fiskal kita cukup besar untuk dimanfaatkan tanpa harus hutang," jelasnya.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II
Ia juga mengingatkan bahwa Pemkot masih memiliki hutang kepada sejumlah vendor, termasuk di dinas cipta karya. "Hutang baru ini jangan sampai justru memperburuk kondisi keuangan kota," katanya.
Meski memahami niat baik Wali Kota Surabaya, Yona meminta kebijakan yang lebih realistis. "Kita apresiasi niat baik wali kota, tapi kita harus realistis. Apakah hutang ini solusi terbaik untuk masalah kota?" ujarnya.
Sebagai alternatif, Yona menyarankan Pemkot mencontoh langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo. "Pak Prabowo bisa efisiensi Rp300 triliun dengan memperketat anggaran. Kenapa ini tidak dilakukan di pemerintah kota? Fokus pada program prioritas," pungkasnya.
Editor : Miftahul Rachman