Probolinggo, JatimUPdate.id – Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Anggaran (Pusaka) Probolinggo, Ponirin Mika, memberikan apresiasi terhadap wacana Bupati Probolinggo Gus Haris yang akan berkantor di setiap kecamatan.
Baca juga: Kiai Zuhri Zaini Sebut Memahami Konsekuensi Akhirat Adalah Kunci Ketenangan Hidup
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah positif untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
"Saya memberikan apresiasi terhadap wacana bupati Gus Haris yang akan ngantor di setiap kecamatan. Ini bisa menjadi upaya mendekatkan diri dengan rakyat serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah," ujar Ponirin Mika, Jumat (28/3).
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan penyelesaian berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada keseriusan dalam implementasi, bukan hanya sebagai simbol atau pencitraan semata.
“Jangan sampai ini hanya menjadi seremonial. Harus ada kebijakan nyata yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika tidak, maka ini hanya akan menjadi agenda populis tanpa dampak signifikan,” tegasnya.
Ponirin juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam mendukung kebijakan ini.
Ia menilai bahwa selain turun langsung ke kecamatan, bupati juga harus memperkuat peran perangkat desa dan kecamatan agar pelayanan publik semakin optimal.
“Pemerintahan di tingkat bawah harus diperkuat. Jangan sampai bupati aktif turun ke kecamatan, tapi perangkat desa dan kecamatan masih lemah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengganggu efektivitas administrasi pemerintahan di tingkat kabupaten.
Menurutnya, perlu ada sistem koordinasi yang baik agar pelayanan tetap berjalan lancar meskipun bupati sering berada di luar kantor pusat.
Baca juga: Kiai Zuhri Zaini Bedah Karakter Ulama Akhirat di Pengajian Ramadan Nurul Jadid
“Kalau mobilitas tinggi tanpa koordinasi yang baik, bisa-bisa malah menghambat jalannya roda pemerintahan. Harus ada sistem yang memastikan semua tetap berjalan efektif,” katanya.
Terkait anggaran, Ponirin juga meminta agar kebijakan ini tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan. Ia berharap agar alokasi anggaran tetap memprioritaskan program pembangunan yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Kita perlu melihat dari sisi anggaran juga. Jangan sampai kebijakan ini menghabiskan biaya operasional yang besar, sementara ada kebutuhan lain yang lebih prioritas,” jelasnya.
Ponirin juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kebijakan ini.
Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung saat bupati berkantor di kecamatan.
"Jangan hanya pertemuan satu arah. Masyarakat harus dilibatkan aktif agar ada solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi,” ungkapnya.
Baca juga: Pengurus LDNU Wilayah Pakubeton Resmi Dikukuhkan di PP Nurul Jadid
Ia juga berharap kebijakan ini dapat berkelanjutan dan tidak hanya berjalan selama periode kepemimpinan Gus Haris.
Menurutnya, perlu ada sistem yang memastikan kebijakan ini tetap berjalan meskipun kepemimpinan daerah berganti.
"Kalau hanya untuk satu periode, maka kebijakan ini tidak akan berdampak jangka panjang. Harus ada mekanisme agar program ini bisa berlanjut,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar teknologi juga dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas kebijakan ini.
Dengan sistem digital, bupati tetap bisa mengelola pemerintahan secara efisien meskipun sering berada di luar kantor pusat. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat