Bondowoso, JatimUPdate.id, – Dalam rangka mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Pendamping Desa Kabupaten Bondowoso bergerak cepat.
Baca juga: Retribusi Administrasi Dihapus, Raperda Pajak Baru di Bondowoso Permudah Layanan Publik
Para pendamping desa di daerah ini telah mulai menyiapkan langkah-langkah strategis guna memastikan program ini berjalan sesuai rencana.
Sebanyak 110 pendamping desa berkumpul dalam kegiatan halal bihalal yang dirangkai dengan koordinasi bersama Koordinator TPP Provinsi Jawa Timur, Rabu (24/4/2025), di Pendapa Raden Bagus Assra, Bondowoso.
Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan pemahaman terkait kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Koordinator TPP Bondowoso, Andiono Putra, menekankan pentingnya momen tersebut untuk memastikan bahwa setiap pendamping desa dapat mengadaptasi diri dengan kebijakan baru yang sangat dinamis.
"Kami harus segera beradaptasi dengan kebijakan yang ada. Koperasi Merah Putih bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar untuk mendorong ekonomi desa,” ujarnya.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa secara langsung.
Untuk mewujudkan target ini, para pendamping desa diminta untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Andiono menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pj Sekretaris Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso.
Ia mengungkapkan bahwa di daerah-daerah lain, Satgas pembentukan Koperasi Merah Putih bahkan diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah.
"Kami juga berkoordinasi dengan Diskoperindag untuk memastikan koperasi yang dibentuk tidak sekadar simbolis, tetapi benar-benar berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa," tambahnya.
Baca juga: Pemerintah Atur Ritel Modern, Fokus pada Penguatan Koperasi Desa
Terkait masalah pembiayaan, Andiono menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai apakah pembentukan koperasi akan didanai melalui Dana Desa atau sumber anggaran lain.
Namun demikian, TPP tetap berkomitmen untuk memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes), memastikan agar program ini berjalan secara partisipatif dan tidak melanggar ketentuan yang ada.
"Fokus kami bertambah. Selain tugas yang selama ini sudah kami jalankan, kami kini akan mengawal pembentukan koperasi dan peningkatan Indeks Desa," kata Andiono.
Sementara itu, Kahfi Hasan Alfi, PIC Bumdes dan Ekonomi Desa di TAPM Bondowoso, menambahkan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih seharusnya tidak dilihat sebagai pesaing bagi Bumdes yang sudah ada di desa-desa. Justru, keduanya diharapkan dapat bersinergi untuk mendorong perekonomian desa.
“Bumdes dan Koperasi Merah Putih akan saling mendukung dalam upaya meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa dan pengelola Bumdes tidak perlu khawatir atau ragu untuk segera memulai inisiasi pembentukan koperasi ini,” jelas Kahfi.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah merancang regulasi yang berkaitan dengan pemberian insentif afirmasi bagi desa-desa yang berhasil membentuk Koperasi Merah Putih. Ini tentu saja akan memberikan dorongan lebih bagi desa untuk segera memulai pembentukan koperasi.
Baca juga: Mendes Dorong Pertumbuhan Kopdes, Minimarket Diminta Stop Ekspansi
Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil oleh para pendamping desa.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendamping desa untuk aktif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program agar tidak terjadi kesalahan, seperti yang terjadi pada program SILPA tahun sebelumnya.
"Pendamping harus hadir dan mengawal setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program desa," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, memastikan bahwa Pemkab Bondowoso akan mendukung penuh pelaksanaan pembentukan Koperasi Merah Putih ini.
Bahkan, ia menyatakan bahwa Pemkab akan segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk memberikan landasan hukum lokal bagi pelaksanaan program tersebut.
"Pembangunan Bondowoso harus dimulai dari desa. Peran TPP sangat vital dalam hal ini. Kami membutuhkan pendamping yang solid, aktif, dan siap mengawal program ini hingga ke akar rumput," tegas Wabup As’ad. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat