Surabaya,JatimUPdate.id - Fenomena kunjungan kerja ke luar daerah yang dilakukan oleh para wakil daerah makin sering terlihat. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, rombongan ini kerap berangkat bersamaan ke kota atau provinsi lain. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, bisa belasan orang.
Agenda yang dibawa selalu dibungkus dengan istilah “belajar” atau “studi banding”. Namun publik bertanya: apa hasilnya? Mana laporan yang bisa dibaca masyarakat? Tidak ada. Yang tersisa hanya foto-foto seremoni dan dokumentasi belaka.
Baca juga: Sejumlah Raperda Belum Rampung, Bahtiyar Tegaskan Bukan karena Kunker
Setelah pulang, tak ada perubahan yang terasa. Layanan publik tetap begitu-begitu saja. Infrastruktur jalan tetap rusak. Belanja daerah untuk rakyat tetap minim. Lalu sebenarnya apa yang mereka pelajari?
Lebih ironis, publik tidak pernah tahu siapa yang membiayai perjalanan itu. Apakah dari kantong pribadi, atau pakai uang rakyat? Tidak ada rincian anggaran yang dibuka ke publik. Bahkan wartawan daerah pun kerap kesulitan menembus informasi itu.
Baca juga: Kunker DPRD: Publik Nunggu Dampak Nyata Bukan Rutinitas Menghabiskan Anggaran
Ini bukan hanya soal jalan-jalan berkedok dinas. Ini soal tanggung jawab moral. Jika setiap perjalanan tidak berdampak pada pembangunan, maka apa gunanya mereka pergi?
“Rakyat tidak butuh dokumentasi. Rakyat butuh bukti.”
Baca juga: Pansus Hunian Layak DPRD Surabaya Kunjungi Kendal, Pelajari Skema Rumah Murah untuk MBR
*) Oleh Yuris P Hidayat, CEO JatimUpdate.id
Editor : Yuris. T. Hidayat