Surabaya, JatimUPdate.id - Komisi D DPRD Surabaya Menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kopri PMII Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Anggota Komisi D Johari Mustawan menjelaskan, RDP membahas tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Surabaya
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
"RDP terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Surabaya." kata Johari, Jumat (9/5).
Jahari mendorong untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, Kopri PMII Surabaya harus memiliki positioning. Selanjutnya melakukan langkah kecil secara bertahap menuju langkah yang lebih besar.
Pasalnya sebut Johari membangun pradaban negeri atau kota yang kuat dimulai dari konsen terhadap perlindungan kaum Hawa
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
"Karena begitu banyaknya permasalahan perlindungan perempuan, maka pada tahap awal KOPRI PMII menentukan positioning terlebih dahulu untuk mengerjakan hal yang paling mudah dan mampu dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas DP3APPKB," kata Johari.
Johari memaparkan, berdasarkan data tahun 2024 angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur mencapai 1762 korban.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II
Surabaya sebut dia, menjadi daerah memiliki angka kekerasan tertinggi 254 korban, sehingga Kopri didorong kolaborasi dengan DP3APPKB dan pihak terkait melakukan pendampingan.
"Agar semakin mantap dalam memberikan pendampingan dan perlindungan kepada perempuan, khususnya bagi perempuan yang mengalami kasus-kasus tertentu misal kejahatan dan pelecehan terhadap perempuan," demikian Johari Mustawan. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman