Palembang, JatimUPdate.id - Sejumlah pelaku usaha sektor sawit menyampaikan keluhan atas beragam hambatan regulasi yang mereka hadapi dalam memanfaatkan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB), terutama terkait ekspor produk turunan sawit. Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Sumatera Selatan, 16–18 Mei 2025.
Ketua Tim Kunker, H. Fauzi H. Amro, M.Si., mengatakan bahwa Komisi XI DPR RI menerima banyak aspirasi dari eksportir terkait kendala teknis maupun kebijakan yang dinilai tidak sinkron antarinstansi. “Komisi XI akan membawa aspirasi pelaku usaha ini ke pusat sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan kebijakan,” ujarnya.
Baca juga: Fauzi Amro : Siapkan Program Mudik Gratis dan Bantuan Sosial.
Keluhan yang muncul antara lain terkait kebijakan Permenperin No. 32/2024, yang menetapkan bahwa produk dengan kadar ALB (Asam Lemak Bebas) di atas 20% dikategorikan sebagai HAPOR (High Acid Palm Oil Residue). Kategori ini berdampak langsung pada pengenaan tarif pungutan ekspor sebesar 7,5% sesuai PMK No. 62/2024.
“Ini sangat memberatkan. Produk yang dulunya bisa diekspor dengan lancar, sekarang harus menunggu verifikasi dan membayar beban tambahan,” ungkap salah satu pelaku usaha.
Selain itu, sistem karantina yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan INSW (Indonesia National Single Window) juga menjadi sorotan. Beberapa eksportir mengeluhkan keterlambatan pengurusan sertifikat, antrean dokumen, hingga ketidakpastian waktu pengapalan.
Agus Yulianto, Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, mengakui masih adanya tantangan teknis di lapangan namun menegaskan komitmen untuk terus memperkuat layanan dan pengawasan. “Kami akan terus menjadi fasilitator antara dunia usaha dan instansi teknis agar proses logistik tetap efisien dan adil,” ujarnya
Dari sisi kinerja, DJBC mencatat penerimaan Rp1,32 triliun hingga April 2025, atau 113,05% dari target. Sementara neraca perdagangan Sumsel juga mencatat surplus USD 2,29 miliar. Namun, Komisi XI menilai capaian ini belum cukup jika para pelaku usaha masih terkendala di lapangan.
“Sudah saatnya semua kementerian duduk bersama untuk memastikan tidak ada regulasi yang saling bertabrakan,” tegas Fauzi Amro.
Komisi XI berkomitmen menjadikan evaluasi ini sebagai bahan untuk mendesain kebijakan yang lebih kontekstual dan berpihak pada dunia usaha, khususnya sektor sawit yang merupakan penyumbang devisa strategis nasional (*).
Editor : Redaksi