Surabaya,JatimUPdate.id – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Faris Abidin, mengatakan penertiban bangunan liar di bantaran Sungai Kalianak sejalan dengan misi Pemkot mengurangi risiko banjir.
Kendati begitu, Faris menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pemkot harus menyediakan solusi bagi warga terdampak, utamanya yang KTP Surabaya.
Baca juga: KBS Resmi Jadi Perumda, Manajemen Kebun Binatang Surabaya Siap Benahi Legalitas
"Pemkot bisa mengarahkan warga ke hunian sementara seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Prinsipnya, penertiban tetap harus memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan," kata Faris, kepada wartawan, Rabu (21/5).
Faris memaparkan, penertiban merupakan bagian dari penataan ruang kota sesuai dengan aturan hukum dan sangat penting dalam upaya pengendalian banjir di Surabaya.
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
Dasar hukum penertiban diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009.
"Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa ruang sempadan sungai merupakan kawasan lindung. Tidak boleh ada aktivitas atau pembangunan yang mengganggu fungsi sungai, seperti permukiman maupun bangunan liar," demikian Faris Abidin.
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Diketahui, Satpol PP Kota Surabaya telah menertibkan bangunan liar (bangli) yang menyasar area sepanjang 200 meter pertama di wilayah RW 01 Genting Kalianak, pada Kamis (15/5).
Penertiban ini dilakukan setelah Pemkot Surabaya melayangkan Surat Peringatan (SP) ketiga kepada warga di wilayah Kecamatan Asemrowo. (*Roy)
Editor : Miftahul Rachman