Oleh: Hadi Prasetyo
Baca juga: Seni Berkhianat
Pemerhati Sosial, Politik, Ekonomi dan Budaya
Surabaya, JatimUPdate.id : Dalam persaingan politik kekuasaan, waktu yang terbuang mempunyai dua sisi: merugikan karena inefisiensi, dan menguntungkan karena waktu adalah 'mata uang' transaksi kekuasaan.
Setiap hari penundaan adalah hari longgar pengawasan, hari untuk menghapus jejak kotor sebanyak-banyaknya, dan hari untuk menjahit aliansi baru di balik layar dengan penuh senyum hipokrit.
Pergantian Kekuasaan
Pergantian kekuasaan dalam sistem kekuasaan oligarkis adalah pergantian dari patron lama ke patron baru. Proses suksesi yang 'damai' bukan berarti proses transisi telah tuntas, karena pengaruh patron lama secara konsep politik masih terus 'menggerogoti leadership' patron baru, langsung atau tidak langsung.
Patron baru hasil pilihan rakyat, dituntut harus menjadikan negeri menjadi jauh lebih baik dan bersih, tapi secara konsep niscaya masih harus menanggung warisan beban 'skandal' bertumpuk, dalam tradisi ‘mikul dhuwur mendem jero’, hal-hal yang mengecewakan dan membuat marah hati rakyat, sambil harus menjaga stabilitas nasional.
Maka proses transisi akan berlarut-larut, entah sampai kapan, dan kinerja pemerintah menjadi kurang maksimal. Banyak waktu terbuang mengurus 'kompromi'; waku yang mempunyai dua sisi seperti diawal tulisan.
Transisi Tidak Tuntas
Tarik ulur hampir selalu mewarnai proses transisi kekuasaan yang tidak tuntas. Maka dalam memahami tarik ulur kekuasaan, untuk tujuan literasi publik, diperlukan penjelasan berpendekatan multidimensi: teori politik, sosiologi kekuasaan, dan ekonomi politik.
Kekuasaan oligarki selalu berusaha mempertahankan dominasi melalui kontrol sumber daya ekonomi dalam masa transisi (teori oligarki, Jeffrey Winters & Vladimir Gel'man), umumnya bertema konsolidasi kekuasaan material.
Transisi tidak tuntas terjadi karena elite lama tetap menguasai aset strategis (misal tambang, lahan, infrastruktur), dan memaksa elite baru berkompromi agar masa kepemimpinan yang relatif pendek memberikan arti bagi masyarakat.
Ada pola ‘displacement, not replacement’ dimana elite baru tidak mau menghancurkan struktur lama, melainkan 'mengintegrasikan diri' ke dalam jaringan oligarki yang ada dengan konsep ‘perubahan’ untuk merespon situasi terakhir dinamika politik rakyat yang berkembang.
Janji ‘perubahan kearah lebih baik’ memerlukan ‘political engineering’ melalui semacam ‘akad kerjasama baru’ secara sistemik, mengandung "biaya transaksi" untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
Situasi ini membentuk semacam transisi palsu (Façade Transation) yang merujuk teori transisi demokratis (O'Donnell & Schmitter). Istilah 'façade' meminjam konsep dalam arsitektur-desain tentang perubahan atau transformasi pada fasad (bagian depan) bangunan.
Proses suksesi sering hanya simbolis tanpa perubahan struktural dimana elite lama cenderung mempertahankan pengaruh melalui:
a. Veto Power Informal yaitu kontrol atas birokrasi, militer, atau media
b. Institusi "hybrid" dimana lembaga anti-korupsi dibentuk-dipertahankan, tetapi dikooptasi untuk melindungi patron lama,
c. "Prisoner's Dilemma" dimana elite baru dihambat dalam menuntaskan korupsi karena ancaman dan risiko kehilangan dukungan koalisi yang terafiliasi dengan korupsi.
Sistem Patronase
Dalam pendekatan ekonomi politik (Susan Rose-Ackerman), korupsi dianggap sebagai fenomena yang terkait dengan struktur kekuasaan dan institusi politik, bukan hanya sebagai tindakan individu yang melanggar hukum. Sebagai fenomena korupsi yang terkait struktur kekuasaan dan institusi politk, bisa terwujud dalam mekanisme redistribusi kekuasaan:
a. Rent-seeking networks, dimana patron lama menggunakan dana korupsi dimasanya untuk "membeli" loyalitas elite baru.
b. Ekonomi Rente dimana elite baru bisa saja mengadopsi pola korupsi lama karena telah menjadi sumber utama akumulasi kekayaan dalam periode-periode sebelumnya.
c. Cost-benefit menjadi dasar pertimbangan elite baru, dimana upaya membersihkan korupsi secara tuntas sama saja dengan menghancurkan basis pendanaan politik. Mungkin lebih menguntungkan jika 'mengelola korupsi secara terkontrol' (korupsi "terinstitusionalisasi").
Terkait ‘cost-benefit’, sebagai catatan, negara yang paling bersih sekalipun tetap menyisakan ruang ‘non-budgeter’ untuk pendanaan politimk kekuasaan tetapi diatur dengan baik, menurut hukum bisnis yang legal, tidak rakus dan tidak menyengsarakan rakyat.
Negara demokrasi yang "bersih" seperti Skandinavia, Kanada, atau Selandia Baru memiliki mekanisme pendanaan politik di luar anggaran negara. Sumbernya bisa dari: sumbangan individu (dengan batas ketat), Iuran anggota partai, donasi perusahaan (yang diatur sangat ketat), dan pendapatan usaha legal partai.
Contoh: Jerman, donasi >€10.000 harus dipublikasikan, partai dapat dana negara proporsional dengan suara; di Swedia, ada lrangan donasi perusahaan, hanya individu dengan batas maksimum.
Tetapi menurut laporan Transparency International (Laporan Indeks Persepsi Korupsi 2023) menunjukkan negara bersih (Denmark) tetap menghadapi tantangan lobi korporasi. Sementara itu International IDEA (Political Finance Database), negara seperti Norwegia membatasi donasi korporasi, sementara Brasil (yang korupsinya tinggi) membolehkan dengan risiko penyalahgunaan.
Apapun sistem terbaiknya, tetap memerlukan kewaspadaan terus-menerus terhadap potensi penyalahgunaan.
Baca juga: Titi Kala Mangsa
Selanjutnya logika patrimonial (dalam sistem patronase) menurut Max Weber & Richard Robison menyatakan ada kecenderungan bahwa negara dianggap sebagai 'properti pribadi elite'. Suksesi yang terjadi hanya berarti pergantian "pemilik", bukan perubahan sistem.
Dalam hal ini, transisi akan menghadapi dualisme dalam perubahan kebijakan. Elite baru menerapkan kebijakan reformis secara simbolis (misal: e-governance), tetapi mengabaikan reformasi sektoral (perpajakan, perizinan) yang mungkin menjadi sumber korupsi patron lama.
Transisi berlarut-larut
Transisi tidak tuntas dan sistem patronase, menyebabkan transisi kekuasaan oligarki bisa berlarut-larut. Elite baru masih ‘ambigu’ dalam bersikap untuk merespon tuntutan perubahan, karena elite lama masih menguasai jaringan secara sistemik.
Hal ini bisa mengambil ilustrasi perubahan kabinet’ masih maju mundur (buying time?).
Jika ini terus berlarut-larut, maka kedepannya ada beberapa skenario:
a. Terjadi stagnasi (status quo), jika elite baru gagal membangun koalisi reformis, sistem akan tetap dalam "equilibrium korup" (Acemoglu & Robinson).
b. Terjadi Disintegrasi Elite. Konflik internal bisa memicu perpecahan, berpotensi membuka ruang bagi aktor eksternal (misal: masyarakat sipil).
c. Bisa terjadi revolusi dari dalam. Jika faksi reformis berhasil mengonsolidasi kekuatan dan mendapat dukungan publik, pemutusan dengan patron lama mungkin terjadi (contoh: Korea Selatan pasca-1987).
Transisi oligarkis yang tidak tuntas dan berlarut-larut bisa dilihat sebagai strategi kelangsungan kekuasaan, bukan kegagalan.
Elite baru menghadapi dilema dalam memutus rantai korupsi jika masih mengandalkan dukungan elite lama.
Kelanggengan sistem ini ditopang oleh fusi kapital politik-ekonomi dan lemahnya tekanan eksternal (oposisi/masyarakat sipil).
Tanpa disrupsi signifikan (krisis ekonomi, revolusi digital, tekanan internasional), siklus oligarki akan terus berulang dengan wajah baru yang berbagi rente dengan wajah lama.
Buying Time
Pergantian kabinet baru yang kurang berkinerja karena masih banyak elemen elite lama yang menghambat, bisa berlarut-larut (biasanya melampaui timeline normal) memang kerap dipandang sebagai strategi "buying time" yang disengaja, terutama bagi sistem oligarkis.
Baca juga: Seruan Ditengah Banjir Kebohongan
Berikut analisis teoretisnya:
a) Mekanisme "Buying Time" dalam teori kekuasaan bisa berupa pembekuan status quo (Teori Stasis Politik - T. Grzymala-Busse); dimana delay bisa mempertahankan ‘distribution of power’ sementara, memberi waktu bagi elite lama untuk:
- Mengamankan aset rente (alih dana, tutup rekening korup)
- Negosiasi jaminan imunitas politik/hukum
- Menarik dukungan koalisi kunci (parpol, pengusaha)
b) Mengontrol Transisi (Konsep "Controlled Chaos" - V. Gel'man), dimana elite baru sengaja memperpanjang proses untuk:
- Uji loyalitas calon menteri
- Pecah-belah lawan politik dengan tawaran posisi kabinet
- Ciptakan kesan "konsultasi luas" padahal negosiasi tertutup.
Dampak Sistemik
Jika transisi berlarut-larut, akan timbul dampak sbb:
a. Vakum Kebijakan; birokrasi stagnan karena tak ada menteri yang berwenang tanda tangani kebijakan strategis.
b. Terjadi Ekonomi Biaya Tinggi; Investor menunda keputusan karena ketidakpastian (regulatory limbo)
c. Fragilitas Kekuasaan, dimana elite baru dianggap lemah, memicu perpecahan koalisi pendukung.
d. Terjadi Legitimasi ‘Korupsi Institusional’ Terstruktur, dimana delay menjadi bukti bahwa suksesi hanya sirkulasi elite, bukan reformasi.
Kesimpulan Teoretis
Delay pembentukan dan pembenahan kabinet adalah seni mengelola ketidakpastian (manufactured uncertainty) dalam oligarki.
"Waktu yang terbuang bukanlah inefisiensi, melainkan mata uang transaksi kekuasaan. Setiap hari penundaan adalah hari longgar pengawasan, hari untuk menghapus jejak kotor, dan hari untuk menjahit aliansi baru di balik layar."
Dalam suatu sistem kekuasaan korup, kabinet yang cepat terbentuk justru mencurigakan karena berarti bagi-bagi rente telah tuntas tanpa konflik.
Sebaliknya, deadlock yang panjang mengungkap patahan-patahan kekuasaan yang bisa dibaca masyarakat untuk memetakan jaringan oligarki.
Sebagai penutup tulisan, dengan memahami berbagai teori disekitar transisi politik kekuasaan diatas, bisa dimaklumi betapa kompleks dan beresikonya persaingan dan pertempuran politik kekuasaan.
Masyarakat berharap kepada elite baru dibawah kepemimpinan pak Prabowo untuk membenahi carut-marut kondisi negeri yang lumayan banyak berisi berbagai skandal korupsi besar, manipulasi hukum, manipulasi investasi besar, judol dan sebagainya.
Elite lama masih terus bertahan dan melawan degradasi hegemoni mereka; dan itu yang tidak dikehendaki rakyat yang ingin justru perubahan yang jauh lebih baik, karena telah terluka oleh berbagai peristiwa yang sarat post-truth. Doa keselamatan dan kesuksesan untuk pak Prabowo. Semoga. (roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat