Pengamat: Pemkot Perlu Solusi Konkret, Bukan Cuma Blokir KK

Reporter : Ibrahim
Pemkot Surabaya, dok Istimewa

Surabaya, JatimUPdate.id - Pengamat Politik sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara), Jamil, menganggap kebijakan satu rumah tiga KK merupakan kepentingan pemkot menata administrasi kependudukan.

Pasalnya sebut Jamil jumlah KK dalam satu rumah di kota Pahlawan dari sidut pandang Pemkot dinilai sudah tumpang tindih.

Baca juga: WFH, DPRD Yakin Layanan Pemkot Optimal, Pengalaman Sejak Pandemi Covid-19 

"Ini kan ada beberapa kepentingan yang saya lihat. Di satu sisi Pemkot itu ingin menata KK yang ada di Surabaya, itu kan sudah overlapping, terlalu banyak." tutur Jamil, Selasa (29/7).

Jamil menyebut, tumpang tindihnya jumlah KK dalam satu rumah dianggap tidak ideal. 

Namun, papar Jamil memaksakan rumah kontrakan dijadikan alamat KK atau KTP itu menimbulkan masalah.

"Dalam satu rumah itu digunakan oleh beberapa KK dalam satu rumah, itu kan tidak ideal memang, Tetapi kalau solusinya mengklaim rumah kontrakan orang, itu kan harus dipikirkan lagi. " urainya.

Baca juga: Pakar: Jakarta Punya Pengalaman, Surabaya Perlu Ambil Pelajaran Bukan Antipati Urbanisasi 

Jamil menekankan, pemblokiran KK harus dikaji lebih ideal, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang ujung-ujungnya jadi senjata makan tuan bagi Pemkot sendiri.

Apalagi beber Jamil, pemblokiran KK yang dilakukan Pemkot cuma karena alasan bantuan sosial. 

"Silahkan dianalisa lagi lebih bijak, utamanya Dispendukcapil yang mempunyai data. Tapi jangan sampai kebijakan itu membuat rakyat melawan, karena belum ada solusi yang kongkret, apalagi dikaitkan dengan membebani terkait Pemkot terkait bansos,, itu pemikiran jumud, tegas Jamil.

Baca juga: DPRD Surabaya Kawal Target 10.000 PJU Baru, Dukung Tingkatkan Kualitas Pemeliharaan

Memang tutur Jamil pemblokir KK itu merupakan kewenangan Pemkot. Kendati begitu, ia mengingatkan jangan sekali-kali memanfaatkan kekuasaan untuk menindas warganya.

"Memang ini soal kewenangannya. Tetapi bagaimana penggunaan kewenangan itu bisa betul-betul tidak membuat warga dibikin resah dan merasa ditindas." demikian Jamil. (Roy)

Editor : Yuris. T. Hidayat

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru