Oleh: Ponirin Mika
Jurnalis JatimUPdate.id, Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Research
Baca juga: Runtuhnya Benteng Moral HMI : 79 Tahun Mengasah Diri dan Menjaga Arah
Paiton, Probolinggo, JatimUPdate.id : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bukan organisasi biasa. Ia adalah entitas ideologis, historis, dan kultural yang lahir dari keprihatinan atas nasib umat dan bangsa.
Saat didirikan oleh Lafran Pane dan kawan-kawan pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta, HMI membawa visi besar: mencetak insan akademis yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Kini, marwah itu menghadapi tantangan serius.
Pertama, dari sisi sejarah, HMI berdiri di tengah pergolakan kemerdekaan, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari denyut nadi perjuangan bangsa. HMI tidak hanya mewarnai sejarah pergerakan mahasiswa, tetapi juga menjadi kawah candradimuka lahirnya intelektual Muslim yang terlibat aktif dalam transformasi sosial-politik Indonesia.
Mengembalikan marwah HMI berarti menghidupkan kembali semangat sejarah itu—bahwa kader HMI bukan penonton, melainkan pelaku sejarah.
Kedua, dari aspek keislaman, HMI menawarkan Islam yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada peradaban. Islam yang tidak semata ritualistik, tetapi mendorong lahirnya kesalehan sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap realitas umat.
Baca juga: HMI dan GMNI: Survival dalam Gerak Zaman, Melawan “Serakahnomics” sebagai Musuh Baru Republik
Keislaman dalam HMI adalah dialektika antara iman, ilmu, dan amal. Dalam situasi Islam kerap dijadikan alat politik identitas, HMI harus teguh dalam memperjuangkan Islam sebagai rahmat bagi semesta.
Ketiga, HMI dan keindonesiaan adalah satu tarikan nafas. HMI sejak awal menolak dikotomi antara agama dan nasionalisme. Bagi HMI, menjadi Muslim sejati adalah juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kader HMI harus mampu menempatkan diri sebagai penjaga keutuhan NKRI, pelestari nilai Pancasila, dan penggerak demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural.
Keempat, dalam konteks kemodernan, tantangan abad ke-21 menuntut kader HMI untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu.
Baca juga: Dies Natalis ke-79, HMI Bondowoso Tegaskan Komitmen Perkuat Nilai Perjuangan dan Perkaderan
HMI harus hadir sebagai laboratorium kaderisasi yang menjawab isu-isu kontemporer: krisis ekologi, ketimpangan digital, kecerdasan buatan, hingga ancaman disinformasi. Marwah HMI akan kembali kuat jika kader-kadernya menjadi aktor transformasi, bukan korban zaman.
Kelima, cita-cita luhur HMI adalah barometer yang harus terus dievaluasi. Apakah HMI masih setia mencetak insan akademis pencipta dan pengabdi? Apakah orientasinya masih masyarakat adil makmur yang diridhai Allah? Atau justru terseret dalam arus pragmatisme politik dan kepentingan sesaat? Mengembalikan marwah HMI adalah kerja kebudayaan dan kerja kesadaran: menyatukan idealisme dengan aksi nyata.
Penutup, HMI harus kembali menjadi rumah kaderisasi pemikir, pejuang, dan pelayan umat. Bukan menjadi arena perebutan kekuasaan sempit. Sejarah, keislaman, keindonesiaan, kemodernan, dan cita-cita luhur bukan sekadar slogan, tetapi ruh yang harus dihidupkan kembali. Dan tugas kita semua—baik kader aktif, alumni, maupun simpatisan—adalah memastikan bahwa marwah itu tidak sekadar tinggal nama, tapi menjadi cahaya perubahan bagi umat dan bangsa. (pm/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat