Surabaya,JatimUPdate.id - Komisi D DPRD Surabaya kembali menggelar rapat evaluasi menyangkut persoalan distribusi seragam sekolah.
Dalam rapat itu, anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, mengungkap program ini sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu.
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
"Jadi pembagian untuk seragam ini kan sejak tahun 2022, untuk tahun 2025 ini untuk gamis dan pragamis kurang lebih sudah ada 15.000 untuk SD, untuk kelas 1 hingga III, kemudian 5.714 untuk anak SMP, swasta dan juga negeri," ungkap Ajeng.
Namun, menurutnya, pelaksanaan di tingkat SMA dan SMK justru menghadapi tantangan tersendiri.
Salah satunya sebut Ajeng karena perbedaan bahan seragam yang tidak selaras antar sekolah.
"Kemudian juga dari kita komunikasi dengan bidang KESRA ada sekitar 6.144 untuk seragam SMA-SMK di Surabaya. Nah ini mungkin kendalanya ini ternyata di beberapa sekolah ya khususnya tingkat SMA-SMK ini ada perbedaan bahan dasarnya mungkin warna ataupun coraknya," jelasnya.
Hal itu, kata dia, menimbulkan masalah baru. Banyak siswa yang akhirnya tidak menggunakan seragam yang telah dibagikan karena tidak sesuai dengan ketentuan sekolah masing-masing.
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
"Nah itu akhirnya menimbulkan tidak dipakai seragamnya, itu kan menjadi evaluasi dari kita memastikan kalau untuk SD-SMP karena ada aplikasinya SIPlah, kemudian juga untuk sosialisasi dan juga info mengenai seragam yang terbaru update kan harus satu pintu ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya," terangnya.
Ajeng menyebut distribusi seragam untuk jenjang SMA dan SMK sejauh ini belum berjalan dengan pola yang seragam.
Faktor tersebut tambah Ajeng disebabkan jumlah sekolah yang cukup banyak, dan proses pemesanan pun tidak bisa dilakukan dalam jumlah kecil.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II
"Tetapi ya untuk SMA-SMK ini kita agak kewalahan karena memang dengan gamis, pragamis 6.144 yang tersebar di 316 sekolah pastinya berbeda. Padahal kita kalau pesan tidak bisa hanya untuk 10 ataupun 5, ada minimalnya. Supaya memudahkan untuk pengerjaannya," jelasnya lebih lanjut.
Maka dari itu, Ketua Fraksi Gerindra tersebut meminta Pemkot Surabaya melalui dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh, agar anggaran yang telah digelontorkan tidak sia-sia.
"Nah ini kita meminta dari seluruh pemerintah kota baik Dinas Kooperasi ataupun bidang KESRA mengevaluasi memastikan anggaran yang telah diberikan dibelanjakan di e-katalog benar-benar bisa dipakai untuk warga gamis dan pragamis khususnya di tingkat SMA dan SMK negeri dan swasta," demikian Ajeng Wira Wati. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman