Surabaya,JatimUPdate.id – Gerakan Rakyat Jawa Timur Menggugat berencana menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Grahadi Surabaya pada 3 September 2025. Namun, langkah tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kelompok, di antaranya PPK Surabaya, FPK Jatim, MAKI Jatim, hingga Gempar Jatim.
Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni menilai gejolak ini tidak lepas dari dinamika politik sebelumnya di Kabupaten Pati.
“Kalau menurut saya, dinamika yang terjadi di Jawa Timur ini mengikuti semangat yang ada di Pati awalnya, yakni aksi demonstrasi terhadap Sudewo,” kata Bimo, melalui saluran saluran WhatsApp, JatimUPdate, Selasa (26/8).
Meski terdapat perbedaan pendapat, Bimo menegaskan kondisi itu merupakan hal yang sehat dalam demokrasi.
Ia menilai, suara pro dan kontra justru memperlihatkan adanya partisipasi politik masyarakat.
“Menurut saya itu sangat sehat dalam konteks demokrasi. Tetapi kalau narasi yang terbentuk mengarah pada pemakzulan, semua ada prosedurnya. Tahapannya panjang, bahkan hingga ke tingkat nasional, apalagi ini menyangkut jabatan gubernur,” tegasnya.
Baca juga: Khofifah Dorong IKA FH UNAIR Perkuat Jejaring dan Kontribusi Alumni
Lebih lanjut, Bimo menyebut kelompok kontra bisa jadi menilai kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bermasalah dari sisi kebijakan, pembangunan, hingga komunikasi politik.
Namun, ia menegaskan wacana pemakzulan terlalu jauh untuk dilakukan.
“Kalau statement nya sampai pemakzulan, menurut saya terlalu jauh. Dari tingkat pusat pun tidak akan semudah itu memproses upaya pemakzulan seorang kepala daerah, khususnya gubernur,” jelasnya
Bimo menambahkan, tuntutan masyarakat yang muncul tetap harus dipandang sebagai bagian dari dinamika politik yang berkembang di Jawa Timur.
“Itu bagian dari dinamika politik yang sehat, di saat masyarakat melihat pembangunan atau kebijakan tidak sesuai harapan,” demikian Ken Bimo Sultoni. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat