Surabaya, JatimUPdate.id – Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya, Ken Bimo Sultoni, menegaskan penundaan aksi 3 September Rakyat Jawa Timur Menggugat tidak menutup ruang bagi gerakan itu untuk tetap menyuarakan aspirasinya. Justru, ada peluang baru yang bisa ditempuh melalui jalur konsolidasi.
Ia menilai, konsolidasi dengan lembaga negara merupakan pilihan realistis setelah aksi ditunda.
Baca juga: UNESA Dampingi PKK Desa Ngogri Jombang Tingkatkan Daya Saing Abon Lele dengan Teknologi Spinner
“Gerakan ini bisa melanjutkan aspirasi lewat forum formal, sehingga lebih efektif,” katanya, Rabu (3/9).
Ia mencontohkan langkah serupa yang dilakukan masyarakat di Pati. Setelah aksi di daerah itu, gerakan dilanjutkan melalui pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, pola itu tidak hanya legal, tapi juga memberi dampak langsung pada isu yang diperjuangkan.
Baca juga: Tim PKM S1 Pariwisata UNESA Latih Warga Wethan Wonderland Jadi Pemandu Wisata Berbahasa Asing
“Cara tersebut baik karena tidak menimbulkan kerusakan, tapi tetap menekan persoalan inti lewat prosedur yang benar,” jelasnya.
Bimo mengingatkan, gerakan rakyat perlu menimbang risiko jika terus menempuh jalur jalanan. Sebab, demonstrasi belakangan sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk membikin kericuhan dan vandalisme.
Baca juga: Prabowo Target Tutup 700-800 BUMN Merugi Tahun Ini, Klaim Hemat Anggaran hingga Triliunan Rupiah
Dengan jalur konsolidasi, kata dia, tuntutan bisa lebih fokus pada pokok masalah. Ia menegaskan, setiap aspirasi harus tetap disampaikan secara arif dan demokratis.
“Gerakan ini jangan sampai terjebak dalam aksi simbolik, sementara substansi aspirasi justru kabur. Kalau mengerti hukum, pasti bisa memilih cara yang bijak tanpa harus turun pada tindakan anarkis,” demikian Ken Bimo Sultoni. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat