LPPI Deklarasi Soroti Rasio Pajak Indonesia Hanya 12 Persen

Reporter : Shofa
Ketua Umum Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia (LPPI), Harianto Minda saat diwawancara awak media

Jakarta, JatimUPdate.id - Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia (LPPI) resmi dideklarasikan pada Selasa (9/9/2025) sebagai lembaga independen yang berkomitmen melakukan pengawasan transparan dan berintegritas terhadap kebijakan, insentif, serta praktik perpajakan di Indonesia.

Ketua Umum LPPI, Harianto Minda, menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia yang masih stagnan di kisaran 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik sebesar 19–20%. Ia juga menyinggung belanja perpajakan (tax expenditure) sebesar Rp362,5 triliun pada 2024 atau 1,73% PDB yang efektivitasnya dinilai belum optimal dalam mendorong pembangunan dan investasi produktif.

Baca juga: Ekonomisasi Jasa Pelayanan, Ibarat Pungli Menjadi Beban

“Selain rendahnya kepatuhan pajak badan usaha yang hanya sekitar 6% dari total wajib pajak badan pada 2024, praktik perencanaan pajak agresif juga masih marak, termasuk melalui transfer pricing dan penyalahgunaan fasilitas insentif,” tegas Harianto.

Baca juga: Soal Tunggakan Pajak Afif Minta PD Pasar Lebih Produktif 

Ia juga menyinggung kasus yang mencoreng tata kelola perpajakan, mulai dari kebijakan pajak daerah oleh Bupati Pati yang dinilai tumpang tindih dengan regulasi pusat, hingga kasus gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang meruntuhkan kepercayaan publik terhadap aparat pajak.

Dalam diskusi LPPI, Abdul Ghofur, COO Pajakind, menekankan perlunya mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P5L) yang akuntabel untuk mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Sementara itu, Rifqi Nurul Huda, Direktur Eksekutif IEDS, menyoroti pentingnya pajak karbon sebagai instrumen fiskal sekaligus pengendali emisi dalam mendorong transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Tagihan Pajak Reklame Dikoreksi, Pengusaha SPBU Surabaya Akan Surati Dispenda Lagi

Harianto menutup dengan penegasan bahwa LPPI siap menjadi garda terdepan dalam upaya menekan kebocoran pajak dan mendukung agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (*)

Editor : Redaksi

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru