Surabaya,JatimUPdate.id - Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni,meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dengan catatan harus dilakukan penyempurnaan lagi.
Hal itu disampaikan Fathoni menyikapi laporan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menyebut, sebanyak 4.000 siswa keracunan makanan akibat program MBG dalam delapan bulan terakhir.
Baca juga: KBS Resmi Jadi Perumda, Manajemen Kebun Binatang Surabaya Siap Benahi Legalitas
"Saya rasa program (MBG) ini sangat bagus untuk menghapus disparitas pemenuhan gizi semua anak bangsa. Karena program baru wajar perlu dilakukan penyempurnaan yang berkesinambungan," kata Fathoni, kepada wartawan, Jum'at (12/9).
Fathoni menyampaikan, MBG tidak boleh berhenti di tengah jalan meskipun banyak pro dan kontra, termasuk masukan atau kritik dari INDEF
Pasalnya sebut Legislator Partai Golkar itu, MBG selain untuk memenuhi upaya pemenuhan gizi anak Indonesia, juga banyak orang tua merasa terbantu oleh program tersebut.
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
"Saya pikir yang perlu disempurnakan di masa mendatang adalah tata kelolanya. Mulai dari kandungan higienitas makanan, distribusi, dan evaluasi pemerataan program agar tepat sasaran," ungkap dia.
Ditanya usulan agar penerima manfaat diasuransikan, Fathoni menganggap berpotensi akan membebani keuangan negara.
"Saya rasa cukup kolaborasi dengan Pemda yang perlu ditingkatkan. Sehingga program ini bisa berlangsung sukses," tambah dia.
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Melansir Liputan6, Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM INDEF, Izzudin Al Farras, memaparkan hingga 28 Agustus 2025, program MBG tercatat telah menelan lebih dari 4.000 korban keracunan.
"Jadi, dari total 8 bulan pelaksanaan program MBG, Per 28 Agustus Pak Presiden menyampaikan bahwa MBG telah diterima oleh 23 juta penerima manfaat. Namun, dalam 8 bulan pelaksanaannya MBG telah memakan lebih dari 4 ribu korban keracunan dan berbagai permasalahan tata kelola yang buruk," kata Izzudin dalam Diskusi Publik INDEF: Menakar RAPBN 2026, Kamis (4/9).
Editor : Miftahul Rachman