Oleh : Ishadi Ishak, S.Kom., M.M
Baca juga: Catatan Ihwal Pengumuman Swasembada Pangan
Founder Legona Tau Ugi
Jakarta, JatimUPdate.id - Ketahanan energi kerap dianggap sebagai isu besar yang hanya bisa dipecahkan lewat proyek raksasa seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala industri, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) lintas provinsi, atau kilang minyak modern.
Namun, pengalaman lapangan menunjukkan bahwa transisi energi bisa dimulai dari hal sederhana di desa. Kampung Energi Berdikari Bacukiki di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, adalah contoh nyata bagaimana energi bersih dapat lahir dari kandang sapi, bukan dari gedung-gedung megah di pusat kota.
Sejak 2021, warga Kelurahan Watang Bacukiki mengolah kotoran sapi menjadi biogas untuk kebutuhan rumah tangga.
Program ini lahir dari inisiatif tanggung jawab sosial (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Parepare yang menggandeng kelompok lokal bernama kelompok peternak tangguh. Kolaborasi ini berhasil mengubah limbah yang dulu dianggap masalah seperti bau, pencemaran, dan konflik antara petani dan peternak menjadi bahan bakar bersih yang menghidupkan dapur-dapur rumah tangga.
Kisah Bacukiki membuktikan bahwa transisi energi tidak harus menunggu teknologi canggih impor atau investasi bernilai miliaran rupiah. Dengan inovasi sederhana dan kolaborasi komunitas, energi bersih bisa lahir di tengah masyarakat.
Potensi limbah sapi di Indonesia menurut Kementerian Pertanian RI (2024), populasi sapi di Indonesia mencapai sekitar 19,8 juta ekor. Rata-rata, seekor sapi menghasilkan 10–15 kilogram kotoran per hari.
Data dari Food and Agriculture Organization (FAO, 2023) memperkuat angka tersebut dengan menyebutkan bahwa sapi potong dan sapi perah menjadi salah satu sumber utama limbah organik di sektor peternakan global.
Jika dihitung secara nasional, total limbah sapi di Indonesia bisa mencapai lebih dari 72 juta ton per tahun. Angka ini tampak menakutkan jika hanya dipandang sebagai masalah lingkungan.
Namun, jika dikelola, limbah tersebut justru menjadi aset energi terbarukan. Misalnya, jika hanya 10 persen saja dari total limbah sapi diolah menjadi biogas, Indonesia bisa menghasilkan energi setara 3,6 juta tabung LPG 3 kilogram setiap bulan.
Potensi ini bukan hanya soal angka. Ia berarti penghematan belanja negara untuk subsidi LPG yang setiap tahun membengkak, sekaligus memperkuat kemandirian energi di pedesaan.
Pemanfaatan biogas dari kotoran sapi menawarkan manfaat ganda. Dari sisi energi, biogas menyediakan alternatif pengganti LPG, minyak tanah, atau kayu bakar. Dari sisi lingkungan, ia mencegah pencemaran tanah dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.
Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories), setiap ton kotoran sapi yang diolah menjadi biogas dapat mencegah emisi metana setara dengan 2,75 ton karbon dioksida (CO).
Jika Indonesia mampu mengolah 10 persen dari total limbah sapi nasional, potensi pengurangan emisi bisa mencapai lebih dari 198 juta ton CO ekuivalen per tahun.
Angka ini bukan hanya statistik, melainkan kontribusi signifikan terhadap target Net Zero Emissions 2060 yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia.
Selain itu, sisa pengolahan biogas menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan petani di wilayah pedesaan yang kerap bergantung pada pupuk kimia bersubsidi. Dengan pupuk organik, produktivitas pertanian meningkat sekaligus menjaga kesuburan tanah.
Dari sisi ekonomi, biogas memberi kemandirian energi pada rumah tangga. Warga tidak lagi tergantung sepenuhnya pada LPG yang harganya fluktuatif dan sering langka.
Baca juga: Pemdes Mulyoagung Dorong Budaya Membiasakan Hidup Sehat dengan Makan buah Organik
Pengeluaran rumah tangga bisa ditekan, sementara peternak mendapatkan nilai tambah dari limbah yang sebelumnya dianggap beban.
Namun, implementasi biogas bukan tanpa tantangan. Pertama, masalah teknis. Tidak semua masyarakat paham cara mengoperasikan dan merawat instalasi biogas. Jika tidak ada pendampingan, reaktor bisa macet atau bahkan rusak permanen.
Kedua, persoalan pembiayaan. Meski biaya instalasi biogas relatif lebih murah dibandingkan proyek energi skala besar, tetap saja masyarakat miskin desa membutuhkan dukungan dana awal. Tanpa insentif dari pemerintah atau BUMN, sulit membangun instalasi dalam skala luas.
Ketiga, persoalan budaya dan kebiasaan. Tidak semua orang langsung mau beralih dari LPG ke biogas. Sebagian warga masih merasa ragu dengan keamanan atau kualitas api biogas. Perlu edukasi berkelanjutan agar masyarakat benar-benar percaya dan mau beralih.
Kampung Energi Berdikari Bacukiki adalah contoh bagaimana tantangan bisa diatasi dengan kolaborasi. Reaktor biogas dibangun dengan desain efisien, kotoran sapi langsung masuk ke dalam digester anaerobik tanpa harus dipindahkan manual. Dari situ, gas metana yang dihasilkan dialirkan ke rumah-rumah warga.
Menurut laporan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Parepare (2023), instalasi biogas di Bacukiki kini tersebar dari RW 1 hingga RW 7.
Dampaknya terasa nyata, dapur warga tidak lagi bergantung pada LPG, udara lebih bersih karena kotoran tidak menumpuk, dan petani mendapatkan pupuk organik. Konflik lama antara petani dan peternak pun berkurang.
Kisah Bacukiki membuktikan bahwa energi bersih bisa lahir dari kolaborasi BUMN, masyarakat, dan pemerintah daerah. Ia juga membuktikan bahwa teknologi sederhana bisa membawa dampak besar jika didukung oleh kesadaran sosial.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, RUEN 2021). Selain itu, target jangka panjang adalah mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sering menekankan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
Baca juga: Banser Dorong Kedaulatan Pangan Lewat Jeruk Dau, Kasatkornas Tekankan Pembatasan Impor
Namun, pengalaman Bacukiki menunjukkan bahwa energi terbarukan skala kecil di desa tidak kalah penting. Justru di tingkat komunitas inilah transisi energi menemukan wajahnya yang paling nyata, energi yang dekat dengan warga, terjangkau, dan berkelanjutan.
Menurut International Renewable Energy Agency (IRENA, 2022), biogas dari sektor peternakan adalah salah satu pilar transisi energi berkeadilan di negara-negara berkembang. Dengan biaya relatif rendah dan teknologi sederhana, biogas bisa menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses energi modern.
Agar inisiatif seperti Bacukiki bisa berkembang, ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah pusat perlu memberi insentif berupa subsidi instalasi biogas di desa-desa dengan populasi ternak besar.
Kedua, pemerintah daerah perlu memasukkan program energi terbarukan komunitas ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dengan begitu, program tidak berhenti sebagai proyek CSR semata, tetapi menjadi kebijakan berkelanjutan.
Ketiga, perlu ada pelatihan teknis bagi peternak dan masyarakat agar mereka mampu mengoperasikan dan merawat instalasi biogas secara mandiri.
Keempat, integrasi antara energi dan pertanian hrus diperkuat. Pupuk organik hasil biogas harus dimasukkan dalam ekosistem pertanian berkelanjutan agar manfaat ekonomi makin terasa.
Bacukiki adalah cermin bahwa transisi energi bukan sekadar urusan kilowatt dan megaproyek, melainkan soal manusia, komunitas, dan keberanian mengubah masalah menjadi solusi. Dari karbon sapi lahir energi bersih, dari limbah lahir berkah.
Jika pemerintah mau melihat serius, perjalanan menuju Indonesia bebas energi fosil bisa dimulai bukan dari gedung pencakar langit di Jakarta, melainkan dari desa kecil di Sulawesi Selatan.
Bacukiki bukan hanya cerita lokal di pesisir gunung tolong, melainkan inspirasi nasional untuk membangun kemandirian energi dari bawah. (sof/ya)
Editor : Yoyok Ajar