Surabaya,JatimUPdate.id - Legislator Partai NasDem, Imam Syafi’i, menilai razia Pemkot Surabaya yang lebih menyasar kos-kosan ketimbang apartemen merupakan bentuk penggunaan kekuasaan yang justru menekan wong cilik.
"Menurut saya, selama ini yang saya ketahui pemerintah itu lebih banyak menggunakan pendekatan kekuasaan itu terhadap wong cilik," tutur Imam, melalui jaringan WhatsApp Jatimupdate, Senin (29/9).
Baca juga: Pengamat Ingatkan Pemkot: Abai Situs Sejarah Lemahkan Identitas Kota Pahlawan
Namun, urai Imam Pemkot malah minder ketika berhadapan dengan kategori masyarakat menengah ke atas.
Harusnya, sesal Imam Pemkot juga merazia bangunan hunian bertingkat itu, agar tak dianggap diskriminatif.
"Ketika menghadapi orang yang di apartemen, ini kan identik dengan masyarakat menengah ke atas. Itu pemerintah kota tidak percaya diri. Menurut saya kalau ada peraturannya tidak boleh di diskriminasi, harus diperlakukan sama" tegas anggota Komisi D DPRD Surabaya itu.
Imam meyakini, apartemen ada juga yang difungsikan sebagai Kos-kosan, serta bukan warga kota Pahlawan.
Baca juga: Reses di Kaliasin, Imam Syafi’i Diserbu Keluhan Beasiswa, Rutilahu, dan BPJS
"Pengamatan saya kok belum disasar apartemen. Padahal di situ juga fungsinya ada seperti kos-kosan ya. Tapi tidak semuanya, bahkan mungkin pastilah hampir pasti mereka kan juga bukan warga Surabaya." urai Imam.
Maka dari itu, papar Imam penertiban administrasi kependudukan juga harus dilakukan di apartemen untuk data kependudukan.
"Kalau niatnya baik untuk menjaring susila maupun administrasi kependudukan, harus dirazia, supaya punya data. Itu sama-sama manfaatnya kalau melakukan razia di tempat selain kos-kosan, yaitu apartemen." demikian Imam Syafi'i
Baca juga: Disorot Presiden AMI Tantang Pemkot Surabaya Klarifikasi Status Rumah Radio Bung Tomo
Melansir laman resmi Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, kos-kosan di Surabaya harus sesuai dengan filosofinya, ada ibu atau bapak kos yang tinggal di satu area indekos untuk memberikan pengawasan.
Menurutnya, ibu atau bapak kos itu harus bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap penghuni kos.
“Berarti, anak kos tadi bisa dipantau benar atau tidaknya, karena apa? Karena kosannya itu berada di pemukiman. Kalau kos itu berada di pemukiman, lalu tidak ada ibu kosnya, lihat saja pasti akan banyak tindak pencabulan di mana-mana,” ujarnya. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat