Oleh : Ferry Is Mirza Delimunthe
Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Jatim, Mantan Jurnalis Harian Jawa Pos.
Baca juga: Ulfatur Riski, Juara Lomba Menulis Esai HPN 2026 & HUT ke-80 PWI Kabupaten Pamekasan
Sidoarjo, JatimUPdate.id - Di era demokrasi digital, media tak lagi steril dari kepentingan. Idealisme bergeser menjadi proyek, kritik berubah jadi komoditas. Saatnya mengembalikan ruh moral agar nurani publik kembali bersuara.
----------------
Dalam sistem demokrasi modern, media ibarat pilar moral bangsa yang mengontrol jalannya kekuasaan.
Media menyuarakan fakta dan kepentingan publik; memperjuangkan kelompok rentan yang sering luput dari perhatian negara. Idealnya, media adalah “hati nurani” bangsa—penegak keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan.
Namun, fungsi luhur itu kian memudar. Perlahan tergelincir ke pragmatisme—idealisme tergantikan kepentingan ekonomi dan politik.
Suara kritis berubah menjadi alat transaksi; perjuangan sosial bergeser menjadi proyek komersial. Akibatnya, fungsi kontrol melemah dan moralitas publik kehilangan penopang.
Media: Dari Ruang Publik ke Ruang Dagang
Jürgen Habermas (1989) lewat konsep public sphere menggambarkan media sebagai ruang dialog rasional antara warga negara dan pemerintah—arena pertukaran gagasan dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Di Indonesia, fungsi ideal itu kerap surut.
Kepemilikan media yang terkonsentrasi pada segelintir elite politik-bisnis membuat independensi redaksi kian rapuh. Narasi berita kerap disusun bukan berdasarkan kebenaran, melainkan selera pemilik modal.
Fenomena ini menjauhkan media dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan fungsi media sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (Pasal 3 ayat 1).
Dalam teori penetapan agenda (McCombs & Shaw, 1972), media menentukan isu apa yang dianggap penting. Ketika kepentingan politik dan ekonomi mendominasi, agenda media kehilangan objektivitas. Jurnalisme pun bergeser: dari idealisme ke pragmatisme—dari penjaga kebenaran menjadi pengemas citra.
Kini banyak media terjebak logika proyek. Ketergantungan pada donor dan hibah mendorong orientasi administratif, bukan ideologis.
Dalam teori hegemoni Antonio Gramsci (1971), ini disebut “persetujuan ideologis”: aktor sosial tanpa sadar menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang mereka kritik.
Muncul pula “media gadungan” yang menekan pemerintah daerah, desa, atau pelaku usaha demi keuntungan pribadi. Tak heran publik kian sinis pada gerakan yang mestinya menjadi tumpuan keadilan.
Budaya Pragmatis dan Krisis Idealisme
Pragmatisme media adalah dampak liberalisasi ekonomi dan demokrasi elektoral yang transaksional.
Dalam ekonomi politik media (Mosco, 1996), media dan lembaga sosial tak lepas dari struktur kekuasaan dan pasar. Saat uang menjadi ukuran keberhasilan, nilai moral dan kejujuran sering dikorbankan.
Pada titik ini, idealisme dianggap beban. Media takut kehilangan iklan. Kritik sosial melemah. Padahal, demokrasi tanpa idealisme bagaikan tubuh tanpa jiwa: kekuasaan cenderung absolut, dan rakyat kehilangan suara moral yang membimbing arah kebijakan publik.
Pendidikan Karakter bagi pegiat Media
untuk mengembalikan ruh idealisme, diperlukan sebagai fondasi etika. Ini bukan sekadar pengajaran nilai, melainkan pembentukan kepribadian yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kepedulian sosial.
Baca juga: Semarakkan HPN 2026, PWI Pamekasan Gandeng Kusuma Hospital Cek Kesehatan Jantung Wartawan dan Kades
Thomas Lickona (1991) menyebut tiga dimensi karakter: moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan moral action (tindakan moral). Ketiganya harus hadir agar lahir perilaku etis dan bertanggung jawab.
Nilai-nilai karakter yang relevan bagi media antara lain:
Integritas dan kejujuran – berani menyampaikan kebenaran meski berisiko; sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Pasal 1–3 tentang akurasi dan independensi.
Empati dan kepedulian sosial – berpihak kepada masyarakat lemah, bukan pada kepentingan elite atau donor.
Tanggung jawab moral – setiap narasi dan tindakan dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan sponsor.
Keadilan dan objektivitas – menolak manipulasi serta ketimpangan informasi.
Keberanian moral (moral courage) – menantang arus pragmatisme dan tetap teguh pada kebenaran.
Pendidikan karakter dapat diwujudkan melalui pelatihan etik, refleksi nilai, dan penguatan spiritualitas publik.
Mengacu pada teori humanistik Abraham Maslow (1943), aktualisasi diri tertinggi adalah ketika seseorang berkontribusi bagi kemaslahatan.
Artinya, idealisme bukan kemewahan, melainkan kebutuhan eksistensial manusia beradab.
Baca juga: Empat Pilar Demokrasi Warnai Talkshow Pentahelix HPN 2026 PWI Pamekasan
Menghidupkan kembali idealisme tak cukup dengan retorika. Kita memerlukan ekosistem integritas.
Pemerintah perlu menegakkan UU Pers 1999 dan UU Ormas 2013 secara konsisten—bukan untuk membatasi, melainkan memastikan kebebasan disertai tanggung jawab.
Media harus memperkuat mekanisme swakelola etik (self-regulation) lewat Dewan Pers dan lembaga etik internal.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor—kampus, media, perlu dipacu. Advokasi sosial yang berbasis riset dan moral (bukan sekadar proyek) akan mengembalikan gerak pada tujuan mulia: membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan.
Mengembalikan Nurani Publik
Media lahir dari rahim idealisme, bukan kepentingan. Ketika media menjadi entitas pragmatis, demokrasi kehilangan penjaga moralnya.
Kini saatnya pegiat media kembali pada esensi perjuangan: menjadi pelita bagi masyarakat. Pendidikan karakter adalah jalan untuk menyalakan kembali api idealisme yang nyaris padam.
Sebagaimana pesan Ki Hajar Dewantara: “Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”—di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan.
Media seharusnya menjadi teladan moral bangsa. Sebab tanpa karakter, kekuasaan menjadi liar; tanpa idealisme, perjuangan kehilangan arah; dan tanpa keberanian moral, kebenaran akan tinggal sebagai arsip berita yang tak lagi dibaca siapa pun (fimdalimunthe55@com). (im/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat