Jakarta, JatimUpdate.id - Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menjumpai Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad serta pimpinan DPR RI lainnya di Gedung DPR-RI, pada Selasa (04/11/2025).
Kades Kasegaran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang juga Wakil Ketua Umum DPP AKSI Saifuddin Achmad membenarkan bahwa pihak telah beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRRI.
Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Rehabilitasi Mantan Dirut ASDP Ira Puspa Dewi
"Benar, kami telah beraudiensi dengan DPR-RI," kata Kades Kasegaran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas itu kepada JatimUPdate.id pada Selasa Malam (4/11/2025).
Saifuddin, yang kini menjabat sebagai Kepala Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas itu, menjelaskan beberapa materi udiensi yang disampaikan kepada DPR-RI.
"Kami menyampaikan percepatan Rancangan Peraturan Pemerintah Atas undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, Tentang Desa, mengingat sangat ugent," ujarnya.
Sejak diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2024, hingga sekarang Rancangan Peraturan Perintah terkait dengan pelaksanaan UU tersebut belum disahkan.
"Hal ini akan berimplikasi serius, terhadap pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2024," ujarnya.
AKSI juga menyampaikan permasalahan yang terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
"Kami ingin, Pemerintah Desa dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan MBG," katanya.
Selain itu, AKSI menyampaikan terkait dengan kewenangan desa dalam hal penggunaan Dana Desa.
Baca juga: PB HMI Usul 28 Agustus Jadi Hari Supremasi Sipil
"Agar aspek rekognisi dan subsiodioritas betul betul diakui dan dihormati oleh para supra desa," tegasnya.
Kepada sejumlah media, Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa kehadiran AKSI dalam rangka memberikan dukungan terhadap program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
"Mereka juga memberikan dukungan terhadap program MBG dan Koperasi merah putih," ujar Dasco.
Namun, para kepala desa itu juga menyampaikan keluhan, kesulitan dalam melaksanakan program pemerintah.
"Diantara sola ketersediaan tanah, untuk membangun gerai untuk koperasi," ujarnya.
Baca juga: Mimpi Anak Desa di Lamongan Jadi Nyata: dr. Latif, Putra Guru Madrasah dan Petani
Persoalan ini, kata Dasco akan segera dikoordinasikan bersama Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.
"Sehingga untuk ketersediaan tanah tersebut segera ada solusinya, untuk kami sampaikan kepada para kepala desa," ujarnya.
Sedangkan keinginan para kepala desa untuk melibatkan BUMDes dalam kegiatan MBG, agar perputaran keuangan terjadi di tingkat desa.
"Sehingga dapat menimbulkan efek meningkatkan pendapatan dan perputaran ekonomi," pungkasnya. (mmt/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat