Oleh : Muhlis Ali
Ketua Umum Himpunan Generasi Muda Madura (HIGEMURA), Founder Pusdiklat Graha Yakusa, Malang
Baca juga: Matangkan Program Sekolah Desa, Graha Yakusa Foundation Bedah Kurikulum
Malang, JatimUPdate.id - Persoalan yang melibatkan PT KEI di perairan Kepulauan Kangean kembali menyeruak ke permukaan. Penolakan warga terhadap aktivitas eksplorasi seismik di wilayah laut mereka bukan tanpa alasan.
Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, penurunan hasil tangkapan ikan, serta ancaman terhadap ekosistem laut menjadi alasan utama di balik gelombang protes yang terus menguat.
Bagi masyarakat Kangean, laut bukan sekadar hamparan air asin, melainkan sumber kehidupan. Mereka hidup dari hasil tangkapan, dari arus yang selama ini menafkahi keluarga.
Maka ketika datang kapal-kapal besar membawa alat eksplorasi dengan teknologi tinggi, yang suaranya memecah keheningan laut dan menimbulkan gelombang kecemasan, wajar bila masyarakat bersuara.
Menanggapi fenomena ini, Muhlis Ali, Ketua Umum Himpunan Generasi Muda Madura (HIGEMURA), angkat bicara.
Muhlis Ali yang leluhurnya berasal dari Pulau Madura itu menilai penolakan warga Kangean adalah bentuk perlawanan atas ketidakadilan pembangunan yang telah lama dirasakan masyarakat Madura.
Baca juga: Muhlis Ali dan Graha Yakusa: Rumah Belajar Aktivis Masa Depan
“Madura ini kaya, tapi warganya tetap miskin. Infrastrukturnya rusak, saat kemarau masih banyak daerah kekurangan air bersih, dan sekolah-sekolah banyak yang rusak. Tapi di saat yang sama, eksplorasi minyak dan gas dilakukan besar-besaran, baik di darat maupun di laut. Pertanyaannya: ke mana semua hasil itu mengalir?” tegas Muhlis.
Komentar tersebut menampar kesadaran publik tentang ketimpangan antara potensi dan realita. Di satu sisi, Madura dikenal sebagai salah satu kawasan dengan sumber daya energi melimpah. Di sisi lain, wajah kemiskinan dan keterbelakangan masih menjadi potret sehari-hari.
Jalan-jalan rusak, jembatan tak terawat, dan pelayanan publik terbatas menjadi pemandangan yang seolah lumrah.
Lebih dari itu, warga Madura juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar yang menyangkut tanah dan laut mereka. Perusahaan datang membawa izin dari pusat, sementara masyarakat hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
“Ini bukan semata soal eksplorasi, tapi soal martabat. Jangan jadikan Madura hanya sebagai ladang eksploitasi sumber daya, sementara rakyatnya dibiarkan tertinggal,” lanjut Muhlis Ali.
Baca juga: Higemura : KEK ataupun Zona Ekonomi Industri Tembakau Mesti Berkorelasi Dengan Keberadaan Suramadu
Suara penolakan dari Kangean bukan sekadar protes emosional, melainkan jeritan yang lahir dari rasa dikhianati oleh janji pembangunan yang tak kunjung datang.
Selama puluhan tahun, Madura telah menyumbang banyak bagi pundi-pundi energi nasional, namun tidak mendapatkan bagian yang layak dari kemakmuran itu.
Kini, masyarakat menuntut agar pemerintah benar-benar hadir—tidak hanya melindungi kepentingan korporasi, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat lokal terjamin.
Eksplorasi maupun eksploitasi boleh saja dilakukan, namun harus transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kelestarian alam serta kesejahteraan warga.
Karena pada akhirnya, bagi masyarakat Kangean, laut bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal kehidupan. Dan kehidupan tidak bisa digantikan dengan janji investasi yang hanya meninggalkan luka. (pm/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat