Oleh: Hadi Prasetyo
Baca juga: Tahun 2026, Prabowo Targetkan Pembangunan 1.000 Desa Nelayan
Pengamat Sosial, Politik, Ekonomi dan Budaya
Surabaya, JatimUPdate.id - Artikel ini disusun sebagai pembelajaran publik agar melek politik-ekonomi-sosbud dalam berbagai isu pembangunan.
Pada episode ini, pembelajaran publik terinspirasi oleh isu panas terkait statement “Negara dalam Negara” oleh Menteri Pertahanan (MenHan) beberapa waktu lalu.
Makna negara dalam negara diulas dalam kaitan konsep Deep State dan Komprador Modern yang dimungkinkan terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus Morowali.
Pada 19 November 2025, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan dengan tegas di hadapan prajurit TNI yang sedang latihan di Sulawesi Tengah: “Tidak boleh ada negara di dalam negara. Bandara yang tidak ada perangkat negara di dalamnya adalah anomali yang tidak bisa diterima”.
Pernyataan itu merujuk langsung pada Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, sebuah landasan pacu sepanjang 2.200 meter yang sempat diizinkan melayani penerbangan internasional melalui Kepmenhub KM 38 Tahun 2025 (ditetapkan 8 Agustus 2025), sebelum akhirnya dicabut melalui KM 55 Tahun 2025 setelah ramai dikritik.
Secara teknis-kronologis, kasus ini sudah sangat jelas dan gamblang (publik awampun mengerti makna dibalik semuanya). Artinya situasi yang ada mempunyai gesekan terhadap konstitusi Indonesia. Entah secara legalitas dan etika salah, setengah salah atau seperempat salah, dimata publik dan hukum harus ada penjelasan dan tindakan penegakan hukum yang adil dan transparan.
Dan sorotan publik akan terus mengikuti, mengawal dengan hati yang getir dan emosi yang tertahan, akankah ada tindakan yang sepadan. Kita tunggu saja.
Tetapi yang justru harus dicemaskan rakyat Indonesia adalah bahwa terkuaknya kasus Morowali tersebut, implikasi serius secara politik-ekonomi-struktural baru saja dimulai.
Di balik pernyataan Menhan — yang disampaikan atas nama Presiden Prabowo Subianto — tersimpan peringatan yang jauh lebih dalam bahwa dalam sistem politik kekuasaan di Indonesia telah muncul sebuah model deep state baru, yang dijalankan oleh kelas komprador modern dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai laboratoriumnya.
Deep state bukan lagi hanya intelijen dan militer yang bergerak di bayangan (seperti era Orde Baru). Deep state masa kini adalah jaringan lintas rezim yang terdiri dari:
oligark lokal yang menjadi mitra junior investor asing
birokrasi tinggi yang memberikan izin-izin strategis
politisi dan partai yang menikmati rente politik transaksional
pensiunan jenderal yang duduk di kursi komisaris
akademisi dan influencer yang mengemas rente sebagai “hilirisasi nasionalisme”
Jaringan ini tidak butuh kudeta. Mereka hanya butuh Proyek Strategis Nasional (PSN), tax holiday, dan kawasan ekonomi khusus yang dikecualikan dari hukum umum.
Sejak 2013, KEK Morowali telah diwacanakan untuk berubah dari kabupaten miskin dengan angka kemiskinan 28% menjadi “Silicon Valley Nikel” dunia. Tetapi siapa yang benar-benar menikmati?
Pembangunan KEK Morowali resmi ditandatangani (di akhir era Presiden SBY) dan mulai beroperasi pada 3 Oktober 2014, setahun setelah pendiriannya, dan berfokus pada industri pengolahan nikel.
Perusahaan pendiri terdiri atas 70% saham smelter utama yang dipegang perusahaan China (Tsingshan, GEM, Lygend, dll.). Tenaga kerja terampil dan manajerial didominasi warga TKA China (data Kemnaker 2024: 8.200 TKA China di Morowali).
Rata-rata upah buruh lokal Rp 3,2–4,1 juta/bulan di tengah inflasi bahan pokok dan biaya hidup tinggi 2025. Kecelakaan kerja fatal terjadi hampir tiap tahun (tercatat Desember 2023: 21 pekerja tewas; Juni 2025 terjadi ledakan lagi)
Dan kini ditambah satu fasilitas yang tidak dimiliki KEK lain di Indonesia: yaitu bandara internasional swasta IMIP tanpa imigrasi, bea cukai, dan karantina negara.
Bandara yang demikian ini merupalkan simbol ‘Enklave Komprador’.
Ketika Kepmenhub KM 38/2025 (Agustus 2025?) mengizinkan tiga bandara khusus (termasuk IMIP) melayani penerbangan langsung luar negeri “dalam keadaan tertentu”, pintu shadow economy terbuka lebar, seperti kemungkinan terjadinya kargo nikel olahan yang bisa keluar tanpa pencatatan resmi; Jet pribadi investor bisa mendarat tanpa pemeriksaan dan transfer dana lintas batas jadi tidak terlacak.
Ini bukan lagi. model standart foreign direct investment (FDI). Ini secara terang-terangan adalah ekstraksi sumber daya strategis dengan perlindungan hukum negara tuan rumah. Ini adalah formula klasik komprador abad ke-21.
Baca juga: Kebijakan Baru Dana Desa 2026: Fokus Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih
Mengapa rakyat tidak marah? Mengapa aparat penegak hukum seakan tutup mata?.
Bagi publik alasan yang jelas adalah karena narasi politik kekuasaan selalu menang.
Narasi yang tidak sendirian hadir, tetapi tentu (diduga) diikuti ‘intimidasi’, karena narasinya sangat retrorik dan demi kepentingan nasional.
Setiap kali ada kritik, narasi politik kekuasaan yang sama diulang: “Kalau IMIP ditutup, 70.000 pekerja menganggur.” “Tanpa China, hilirisasi nikel berhenti., karena negara-negara lain sedang mengalami resesi ekonomi”. “Ini demi devisa negara.”
Narasi ini efektif karena menyasar ketakutan masyarakat di kabupaten dengan tingkat pengangguran pemuda 14–18% dan rata-rata pendidikan hanya sampai SMP.
Mereka tidak ditawari alternatif, hanya ditawari pilihan antara “lapangan kerja murah” atau “tidak ada kerja sama sekali”.
Saat ini paralel dengan Latihan Gabungan TNI disekitar Morowali, sepertinya kasus KEK Morowali yang sempat berada diluar jangkauan kekuasaan pemerintahan, bisa dibaca publik sebagai sesuatu yang nyata dan serius.
Rupanya Presiden Prabowo benar-benar mulai bergerak untuk menertibkan shadow economy dan bisnis rente yang merugikan negara.
Lebih jauh dari itu publik bisa memahami, bahwa komprador modern yang sudah bergerak (mungkin sejak pasca reformasi 1998, dan makin mengganas dimasa kini) akan berpikir ribuan kali jika berani semena-mena melakukan bisnis ilegal yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Deep State hanya bisa dibongkar dan dihentikan melalu transparansi total. Agar publik tidak lagi ditipu narasi politik kekuasaan, beberapa langkah konkret bisa dilakukan segera:
Audit forensik independen terhadap semua aliran dana dan log penerbangan Bandara IMIP periode Agustus–November 2025
Publikasi daftar komisaris dan beneficial owner semua perusahaan smelter di KEK Morowali
Kewajiban 51% saham smelter strategis dipegang BUMN atau koperasi pekerja (bukan oligark individu)
Pencabutan permanen status internasional bandara swasta di kawasan industri strategis.
Baca juga: 10 Tahun Penggunaan Dana Desa Masih Belum Tepat Sasaran, Prabowo Subianto Bakal Rombak Kebijakan
Pembentukan Badan Pengawas Hilirisasi independen di bawah langsung Presiden, bukan di bawah kementerian.
Sebagai catatan penutup, publik perlu memahami bahwa kasus Bandara IMIP bukan sekadar salah satu kebijakan yang keliru. Ia adalah cermin dari sebuah sistem yang sudah terlalu lama dibiarkan: sistem di mana kedaulatan ekonomi dijual demi rente segelintir komprador, sementara rakyat disuruh bersyukur karena “ada sekedar lapangan kerja”.
Publik juga perlu waspada, Deep state tidak mati ketika rezim berganti. Ia hanya ganti baju.
Dan selama kita masih percaya bahwa “investor asing = berkah” tanpa meminta akuntabilitas, maka negara dalam negara seperti Morowali akan terus bertambah, satu KEK demi satu KEK.
Dalam menyeruaknya rasa getir di negeri merdeka, sinisme publik akan makin meningkat keras dan tajam.
Beberapa sinisme yang muncul di diskusi warung-warung kopi:
Akhirnya, selamat kepada kita semua: Indonesia kini resmi punya bandara internasional yang lebih cepat dicabut izinnya ketimbang janji kampanye politisi. Ini rekor baru!
Di Morowali, rakyat lokal tetap bisa berfoto di depan gerbang IMIP sambil tersenyum lebar, karena itulah satu-satunya “internasional” yang mereka rasakan: gerbang besi bertuliskan bahasa asing, dijaga sekuriti berbahasa Indonesia tapi gaji dolar.
Tapi tenang, para komprador sudah menyiapkan narasi cadangan untuk 2026: “Kalau bandara ditutup total, nanti buruh pada ngamuk. Mending kita buka lagi, tapi kali ini namanya Bandara Rakyat Morowali International… Park. Tetap milik swasta, tentu saja.”
Lagian, siapa yang butuh kedaulatan ekonomi kalau bisa punya 80.000 lapangan kerja dengan gaji cukup buat beli mi instan rasa nikel?
Selamat tidur nyenyak, kawan. Besok pagi smelter tetap ngebul, rente tetap mengalir, dan deep state tetap tersenyum manis, karena toh kita semua sudah terlalu capek buat marah, apalagi mikir.
Morowali mengajar kita satu hal yang sangat berharga: di negara berkembang, kedaulatan itu bukan soal bendera, tapi soal siapa yang pegang remote control bandara swasta.
Salam hangat dari enklave paling sukses di republik ini, tempat “Merdeka!” hanya terdengar kalau ada kunjungan presiden. Selepas itu, kembali ke bahasa asing investor dan shift 12 jam.
Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Silakan lanjut scroll reels tari poco-poco, joged dangdut lagu sakit gigi, biar tidak terlalu sesak di dada. (roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat