Surabaya,JatimUPdate.id - Pimpinan DPRD Surabaya, Arif Fathoni enggan mengomentari santernya rasisme yang berkembang di media sosial buntut dugaan persekusi nenek Elina.
Generalisasi rasisme itu diduga bermuara dari konflik parkir Franchise mie, dan Inisiatif orang dekat penguasa yang ingin menguasai parkir di toko modern.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Armada Sampah di Tengah RAPBD-P Rp12,8 Triliun
Sehingga kasus nenek Elina dijadikan momentum untuk digeneralisir menjadi rasialis.
"Soal itu (orang dekat penguasa) yang punya gagasan parkir berlangganan di toko modern saya pernah dengar," kata Fathoni, kepada Jatimupdate.id, Rabu (31/12) malam.
Fathoni menegaskan, siapapun orang dekat penguasa yang ingin menerapkan parkir berlangganan dilakukan secara kompetitif.
Pun jangan dilakukan dengan cara tidak elok apalagi menebar kebencian yang bersifat rasialis
Baca juga: SMSI Jatim Temui Imam Syafii, Bahas Peran Media di DPRD Surabaya
"Ya entah orang itu punya mimpi dan gagasan untuk menerapkan parkir berlangganan atau apapun itu, sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang kompetitif, tidak dengan menebar kebencian yang bersifat rasialis." sergah Fathoni.
Pasalnya kata Fathoni, mekanisme ilmu ekonomi pasar saat ini sifatnya soft power.
Sebab tambah legislator Partai Golkar itu, pemerintahan cuma sebagai regulator, bukan operator.
Baca juga: Komisi A Minta Layanan Perekaman IKD Diperluas ke Balai RW
"Bahwa Indonesia ini sudah bergeser menjadi mekanisme ilmu ekonomi pasar yang negara bersifat soft power hanya bertindak selaku regulator, bukan operator." jelas Fathoni.
Namun, ketika dikorek lebih jauh orang dekat penguasa tersebut, Fathoni seolah-olah tidak mengetahuinya.
"Enggak, saya gak ngerti," urai Fathoni. (RoY)
Editor : Yuris. T. Hidayat