Jakarta, JatimUPdate.id - Akses terhadap layanan keuangan yang inklusif dan literasi ekonomi menjadi kunci utama dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah perdesaan Indonesia.
Baca juga: Pemerintah Atur Ritel Modern, Fokus pada Penguatan Koperasi Desa
Dikutip dari Antaranews.com dan DetikIndonesia.co.id oleh Redaksi JatimUPdate.id pada Selasa (06/01/2026) menunjukkan dalam langkah strategis untuk mempercepat kemandirian ekonomi akar rumput, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menggandeng PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Senin lalu (5/1/2026) yang bertujuan membawa layanan perbankan syariah lebih dekat ke jantung desa.
Kerja sama ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah upaya konkret untuk menjawab tantangan disparitas ekonomi antara kota dan desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menekankan bahwa sinergi lintas sektor ini adalah implementasi nyata dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Di tengah dinamika ekonomi global, desa kini diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan lagi objek semata.
Menteri Yandri menyuarakan keyakinannya bahwa masuknya institusi perbankan seperti BSI ke ranah desa akan mengakselerasi kesejahteraan warga.
"Kolaborasi seperti ini akan terus kami dorong untuk mendukung Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berharap desa-desa di Indonesia dapat semakin maju, mandiri, dan sejahtera," ujar Yandri.
Fokus utama dari kemitraan ini adalah penyediaan produk dan jasa perbankan berbasis syariah yang dapat diakses oleh pelaku ekonomi desa.
Hal ini diharapkan dapat memutus rantai ketergantungan masyarakat desa pada layanan keuangan informal yang seringkali merugikan, serta membuka akses permodalan yang lebih sehat.
Lebih dari sekadar penyaluran dana, aspek krusial dari kerja sama ini adalah edukasi. Pemerintah menyadari bahwa infrastruktur keuangan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Baca juga: Mendes Dorong Pertumbuhan Kopdes, Minimarket Diminta Stop Ekspansi
Program prioritas pemerintah saat ini, seperti Koperasi Desa Merah Putih, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga program Makan Bergizi Gratis, memerlukan tata kelola keuangan yang profesional. Di sinilah peran literasi keuangan menjadi sangat vital.
"Saya menilai Bank Syariah Indonesia perlu hadir secara nyata di tengah masyarakat desa," tegas Yandri.
Menteri Desa menambahkan bahwa literasi penting untuk disampaikan, terutama terkait pengelolaan koperasi, BUMDes, dan pengembangan desa wisata.
Sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga profit, tetapi juga agen pembangunan yang memberikan pendampingan intensif kepada masyarakat desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal mereka.
Optimisme juga disuarakan terkait visi jangka panjang bangsa. Yandri Susanto menilai bahwa percepatan pembangunan desa adalah jalan pintas menuju tercapainya Indonesia Emas 2045.
Namun, ia mengingatkan bahwa beban pembangunan ini tidak bisa dipikul oleh pemerintah sendirian.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Pembangunan Desa
Potensi besar desa—mulai dari sumber daya alam hingga bonus demografi—memerlukan tangan-tangan kolaboratif dari berbagai pihak. Konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, hingga generasi muda, menjadi prasyarat mutlak.
"Apabila pembangunan desa kita lakukan secara bersama-sama, dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan, saya meyakini bahwa cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, insya Allah, dapat kita capai lebih cepat," pungkasnya.
Hingga saat ini, Kemendes PDT terus memperluas jejaring kemitraan dengan menandatangani puluhan nota kesepahaman dengan berbagai mitra strategis.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada satu pun desa yang tertinggal dalam laju pembangunan nasional.
Kolaborasi antara otoritas desa dan sektor perbankan ini diharapkan menjadi model percontohan bagaimana inklusi keuangan dapat menjadi katalisator bagi kesejahteraan sosial yang merata di seluruh pelosok tanah air. (ant/detikindonesia.co.id/dek/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat