Jember, JatimUPdate.id - Disertasi doktor yang disusun Dr. Anisatul Hamidah, S.Ag., S.H., M.Si., M.Kn., mengangkat isu krusial terkait penanganan fakir miskin dalam kerangka negara hukum kesejahteraan.
Baca juga: Perkuat Eksistensi Akademik, UNUJA Resmi Operasikan Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam
Dalam ujian disertasi terbuka di Fakultas Hukum Universitas Jember, Anisatul Hamidah mempertahankan karya ilmiah berjudul “Reformulasi Politik Hukum Pengaturan Penanganan Fakir Miskin Berbasis Negara Hukum Kesejahteraan.”
Disertasi tersebut dinilai memiliki kontribusi akademik yang kuat dan relevan dengan kebutuhan kebijakan publik.
Kajian tersebut menyoroti belum optimalnya implementasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Dalam pemaparannya di hadapan tim penguji, Anisatul Hamidah menyampaikan bahwa permasalahan mendasar dalam penanganan fakir miskin di Indonesia terletak pada belum terintegrasinya secara utuh prinsip keadilan sosial Pancasila ke dalam kebijakan dan regulasi.
Baca juga: Bamsoet Dorong Penguatan Regulasi Dana Desa agar Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Menurutnya, nilai keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila belum sepenuhnya terejawantahkan dalam asas-asas hukum yang mengatur penanganan fakir miskin.
Kondisi tersebut menjadikan penggalian filosofi mengenai kewajiban negara memelihara fakir miskin menjadi sangat penting.
Anisatul Hamidah juga menyinggung bahwa setiap presiden di Indonesia memiliki arah politik hukum yang berbeda dalam menangani persoalan kemiskinan.
Baca juga: Ekonomi yang Merasa Paling Benar, Ketika Ilmu yang Mengaku Netral Ikut Merusak Demokrasi
Namun demikian, seluruh kebijakan tersebut tetap bermuara pada tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Disertasi yang direncanakan untuk dibukukan itu diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus pijakan dalam perumusan kebijakan publik, khususnya di tingkat daerah.
“Semoga bisa menjadi kontribusi pemikiran untuk terbentuknya regulasi penanganan fakir miskin yang lebih baik,” ujar Anisatul Hamidah. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat