Oleh: Hadipras
Surabaya, JatimUPdate.id - Di panggung politik Indonesia, istilah 'endhasmu' cukup populer saat kampanye Capres-Cawapres 2024 untuk menyatakan kejengkelan. Demikian juga istilah "gratis" telah lama bermutasi dari kewajiban konstitusional menjadi mantra pemasaran politik yang paling laku dijual.
Baca juga: AI+ dan Demokrasi "Pintu Belakang"
Begitu saktinya mantra ini, sampai-sampai rakyat sering lupa bahwa dibalik istilah gratis tersebut selalu ada nota tagihan yang disembunyikan di bawah meja birokrasi yang berdebu.
Jika kita merujuk pada teks kaku UUD 1945 Pasal 31 ayat (2), negara wajib membiayai pendidikan dasar, maka pada Mei 2025 lalu, Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan no. 11/PUU-XXII/2024 bahkan mempertegas bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar sembilan tahun, tanpa memungut biaya dari masyarakat. Tidak ada kata: tapi atau nanti!
Namun, hukum di atas kertas sering kali kalah sakti dibanding hukum pragmatis di lapangan.
Di Kabupaten Ngada, NTT, kenyataan pahit menghantam kita dengan keras melalui tragedi YBS. Seorang bocah berusia 10 tahun memilih mengakhiri hidupnya konon karena beban mental, kasian melihat ibunya-seorang janda miskin ekstrim dengan 5 anak yang bekerja serabutan-tak mampu membeli buku tulis dan pena seharga kurang dari sepuluh ribu rupiah.
Sebuah nominal yang mungkin tidak cukup untuk membeli satu cup kopi di mal Jakarta, namun cukup untuk menghentikan detak jantung seorang anak di pelosok negeri.
Jika sang bocah bisa kembali sebentar saja ke dunia untuk mendengar pidato-pidato hebat tentang kemajuan bangsa, ia mungkin akan berbisik lirih kepada para pemegang kebijakan: "pendidikan gratis... endhasmu itu!"
Di sinilah letak ironi yang paling menyesakkan dada. Di saat pemerintah mengklaim "tidak ada anggaran" untuk menggratiskan alat tulis secara nasional, negara justru sangat dermawan kepada para taipan.
Kita melihat karpet merah digelar dalam bentuk 'gratis pajak' (tax holiday)- suatu fasilitas pembebasan pajak hingga puluhan tahun bagi korporasi besar yang berinvestasi di sektor-sektor strategis atau hilirisasi SDA.
Negara rela kehilangan potensi pendapatan ratusan triliun rupiah demi memanjakan investor raksasa agar mereka mau "membangun" negeri ini.
Namun, ketika diminta membebaskan biaya buku seharga sepuluh ribu perak bagi rakyat miskin ekstrem, birokrasi tiba-tiba menderita amnesia konstitusi secara masal.
Kita memberikan "libur-gratis pajak" bagi mereka yang sudah kenyang, tapi membiarkan anak-anak kita "libur-gratis sekolah" selamanya karena putus asa.
Skema ini memperlihatkan keberpihakan yang telanjang, dimana pemerintah lebih takut kehilangan muka di depan investor daripada kehilangan nyawa anak bangsa di pedalaman NTT.
Saat ini, energi nasional terkuras untuk merayakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita disuguhi data tentang 55 juta penerima manfaat, keterlibatan UMKM, hingga klaim bangkitnya ekonomi lokal.
Pemerintah tampak sangat peduli pada urusan perut; mereka ingin memastikan tidak ada anak yang stunting agar otak mereka cemerlang. Itu sich bagus!. Namun, buat apa otak yang cemerlang dan perut yang kenyang jika tangan mereka tidak mampu menggenggam pena untuk menuliskan cita-cita?
Baca juga: Mewujudkan Politik Kebangsaan yang Berkemajuan dan Berkeadaban
Kasus YBS adalah tamparan yang seharusnya meruntuhkan semua gigi retorika pemerintah. Kita sedang membangun narasi tentang "Indonesia Emas 2045", namun pondasinya dibangun di atas tanah yang becek oleh air mata kemiskinan ekstrem. MBG berjalan masif dengan anggaran triliunan, tetapi sistem pendidikan kita gagal menjamin ketersediaan alat belajar dasar.
Ini bukan sekedar masalah kemiskinan; ini adalah kegagalan sistemik di mana prioritas gizi diutamakan secara populis, sementara akses alat belajar dasar masih menjadi beban privat yang mematikan.
Mengapa pendidikan kita tidak bisa benar-benar full gratis? Jawabannya ada pada 'rantai makanan politik' kita yang tidak bisa terlepas dari eksistensi 'predator puncak'. Kita harus jujur bahwa biaya untuk berkuasa di negeri ini sangatlah mahal. Untuk duduk di kursi empuk, diperlukan modal logistik yang tak masuk akal.
Ketika kekuasaan diraih, "investor" politik harus segera dipuaskan melalui tradisi kompensasi proyek dan konsesi SDA.
Anggaran pendidikan yang secara konstitusional dipatok 20�ri APBN itu sering kali dipereteli secara halus. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering kali habis untuk proyek-proyek fisik yang "basah" atau seminar birokrasi yang isinya hanya basa-basi teknis.
Akhirnya 'gratis' dalam kamus pemerintah seringkali menyempit hanya mencakup SPP, sementara biaya "perintilan" seperti buku, seragam, dan transportasi tetap menjadi hantu.
Di daerah pedesaan miskin, pendidikan dasar gratis hanyalah fatamorgana yang dikejar oleh orang-orang yang kelaparan akan keadilan.
Baca juga: Ekonomi Politik Predatori
Sangat mudah bagi seorang pemimpin untuk mengeluarkan celetukan "endhasmu" saat merasa jengkel ditagih janji atau dikritik. Namun, kata itu sebenarnya lebih pantas diucapkan oleh rakyat yang lelah dijadikan komoditas setiap lima tahun sekali tanpa perbaikan nasib.
Rakyat berhak merasa jengkel ketika melihat negara mampu memberi fasilitas mewah pada korporasi besar lewat tax holiday, namun gagal melindungi martabat seorang anak kelas IV SD yang terhimpit kebutuhan alat tulis.
Kita memberi mereka makan, semua murid anak orang mampu dan orang miskn, tapi kita mematahkan pensil mereka. Kita memberi mereka harapan lewat layar televisi, tapi kita menutup pintu kelas lewat tagihan-tagihan tersembunyi dengan alasan sumbangan sukarela yang memaksa.
Konstitusi kita tidak pernah menuliskan bahwa pendidikan wajib dibayar dengan nyawa.
Jika 'gratis' masih menuntut nyawa sebagai bayarannya, maka mari kita akui dengan jujur: di negeri ini, yang benar-benar gratis hanyalah janji-janji manis politisi di baliho, sementara masa depan anak-anak seperti YBS masih harus dicicil dengan air mata dan rasa malu yang tak tertanggungkan.
Sudah saatnya negara berhenti beretorika dan mulai bekerja dengan tulus dan penuh empati. Sebab jika tidak, seluruh pencapaian gizi itu, hilirisasi SDA, berantas kemiskinan, pengangguran, 19 juta lapangan kerja, dan masih banyak lagi, hanyalah retorika kosong belaka.
Mungkin rakyat menengah bawah hanya berkomentar dengan kata sinis dan lugas: 'endhasmu', sambil terus berjalan dengan wajah kesal. (*)
Editor : Redaksi