Oleh Ken Bimo Sultoni
Dosen Ilmu Politik dan CEO Sygma Research and Consulting (SRC)
Baca juga: Trump Buka Jalur Damai dengan Iran, Pengamat: Sinyal AS Mulai Ragu Menang
Surabaya, JatimUPdate.id - Dalam mahakarya Leviathan, Thomas Hobbes menggambarkan negara sebagai monster raksasa yang lahir dari kontrak sosial memiliki kekuatan absolut untuk menjaga ketertiban dan mencegah manusia jatuh dalam kondisi Bellum ominium contra omnes atau “perang semua melawan semua”. Dalam imajinasi modern, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kerap diposisikan sebagai Leviathan global yaitu otoritas supranasional yang diharapkan mampu menahan konflik, menegakkan norma, dan menjaga perdamaian dunia. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya Leviathan ini tampak ompong.
Di tengah eskalasi konflik global dari rivalitas Amerika Serikat-Israel dan Iran hingga perang berkepanjangan di berbagai kawasan, PBB sering hadir bukan sebagai penentu arah, melainkan sekadar penonton yang mengeluarkan pernyataan normatif.
Resolusi demi resolusi lahir, tetapi kerap tak lebih dari dokumen moral tanpa daya paksa. Ini bukan semata kegagalan institusional, melainkan konsekuensi dari desain politik global itu sendiri.
Masalah utama terletak pada struktur kekuasaan PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB. Dengan hak veto yang dimiliki oleh lima negara besar, sistem ini menciptakan paradoks: lembaga yang seharusnya menjamin keamanan kolektif justru tersandera oleh kepentingan nasional negara adidaya.
Ketika konflik melibatkan atau menyentuh kepentingan mereka, mekanisme resolusi menjadi buntu. Leviathan itu tidak kehilangan gigi, ia memang sejak awal tidak pernah diberi gigi untuk menggigit tuannya sendiri.
Baca juga: Two-State Solution: Mendobrak Jalan Buntu
Dalam perspektif realisme hubungan internasional, kondisi ini bukan anomali, melainkan keniscayaan. Negara tetap menjadi aktor utama yang rasional dan berorientasi pada kepentingan nasional.
PBB hanyalah arena, bukan pemain utama. Bahkan dalam kerangka game theory, interaksi antarnegara lebih menyerupai permainan non-kooperatif dengan payoff yang tidak simetris.
Tanpa mekanisme enforcement yang kuat, strategi dominan bagi negara besar adalah mempertahankan status quo kekuasaan, bukan tunduk pada norma global.
Namun, menyebut PBB sepenuhnya gagal juga simplifikasi yang berbahaya. Di bidang kemanusiaan, kesehatan, dan pembangunan, peran PBB tetap signifikan.
Masalahnya bukan pada eksistensi, melainkan ekspektasi. Dunia berharap PBB menjadi Leviathan global, padahal ia lebih mirip forum diplomasi multilateral dengan keterbatasan inheren.
Baca juga: Adakah Jalan Diplomasi dalam Perang AS–Israel dan Iran?
Pertanyaannya kemudian ialah apakah dunia memang siap memiliki Leviathan global yang sesungguhnya? Sebab, Leviathan ala Hobbes menuntut penyerahan sebagian kedaulatan kepada otoritas pusat.
Dalam sistem internasional yang masih anarkis, hal ini hampir mustahil. Negara-negara besar tidak akan rela melepaskan kendali strategisnya kepada entitas supranasional.
Dengan demikian, “ompongnya” PBB bukan sekadar kegagalan desain, tetapi refleksi dari realitas politik global yang belum siap untuk tunduk pada satu otoritas tunggal. PBB tetap penting, tetapi bukan sebagai monster penjaga yang ditakuti, melainkan sebagai cermin dari tarik-menarik kepentingan dunia.
Leviathan itu ada tetapi ia dibatasi, dijinakkan, dan pada akhirnya, dibuat tidak berbahaya oleh para penciptanya sendiri. (red)
Editor : Redaksi