Oleh : Ferry Is Mirza aka FIM
Baca juga: Sorot IPAL dan Pengawasan SPPG, DPRD: Banyak Warga Miskin Belum Tersentuh MBG
Jurnalis senior, narsum Syebu
Sidoarjo, JatimUPdate.id - MBG (makan bergizi gratis) untuk pelajar dan KMP (Koperasi Merah Putih) untuk di Desa adalah program populis mungkin lahir dari niat baik: membantu masyarakat, memperkuat ekonomi rakyat, serta merespons kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan gizi.
Namun, dalam kebijakan publik, niat baik dan semangat saja tidak cukup. Terlebih ketika menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar.
Kebijakan yang bertumpu pada insting dan dorongan populis pemegang otoritas berisiko gagal ketika berhadapan dengan kompleksitas implementasi di lapangan.
Setidaknya terdapat tiga kelompok variabel penting yang perlu dipertimbangkan secara serius
(lihat Scaling Up Development Impact oleh Isabel Guerrero dkk., 2010)
Pertama, akseptabilitas politik.
Sebuah program harus dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan, baik aktor negara maupun non-negara, serta yang paling penting masyarakat luas.
Baca juga: Anggaran MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat Aman dari Pemotongan
Tanpa dukungan politik yang memadai, kebijakan berpotensi terhambat, dipolitisasi, atau bahkan dihentikan sebelum mencapai tujuannya.
Kedua, kualitas teknis.
Aspek ini mencakup bagaimana kebijakan dirancang: apakah berbasis data dan bukti yang kuat (rigorously evidence-based), memiliki tujuan yang jelas, serta tahapan implementasi yang realistis.
Banyak program gagal karena desainnya lemah, tidak teruji, atau diluncurkan secara terburu-buru tanpa uji coba yang memadai.
Ketiga, kelayakan administratif.
Baca juga: Menakar Legacy Presiden Prabowo
Aspek ini kerap diabaikan, padahal sangat krusial. Ketersediaan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan dan birokrasi, serta ruang fiskal menentukan apakah program dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Tanpa dukungan administratif yang kuat, program berisiko menjadi sekadar proyek “jangka pendek” dan berantakan di tengah jalan.
Pada akhirnya, kebijakan publik atau program pembangunan yang baik bukan hanya tentang apa yang ingin dicapai, tetapi yang lebih penting, bagaimana cara mencapainya.
Niat baik harus diiringi analisis yang matang, perencanaan yang terukur, serta kesiapan implementasi. Tanpa itu, program populis berisiko menjadi sekadar simbol, atau bahkan berubah menjadi masalah baru.
fimdalimunthe55@gmail.com
ismirzaf@gmail.com
Editor : Redaksi