Oleh: Catur Ambyah Budiono, S.Pd., M.Pd, Dosen Kewarganegaraan dan Master of Social science
Surabaya,JatimUPdate.id -Ketika logam-logam bernilai tinggi mengalir dari perut bumi ke pusat-pusat industri dunia, pertarungan sunyi antarkekuatan besar tengah membentuk ulang tatanan global yang selama ini kita kenal.
Baca juga: Sesudah Satu Abad Pemikiran Republik Tan Malaka dalam Indonesia Kontemporer
Di balik layar perang dagang yang ramai diperbincangkan, berlangsung pertarungan yang jauh lebih senyap namun berdampak lebih dalam: perebutan kendali atas mineral tanah jarang (rare earth elements atau REE). Tujuh belas unsur logam yang tersebar di kerak bumi ini mulai dari neodimium hingga dysprosium bukan sekadar bahan baku industri biasa.
Mereka adalah urat nadi peradaban teknologi modern: baterai kendaraan listrik, turbin angin, sistem radar militer, hingga chip semikonduktor canggih tidak bisa berfungsi tanpanya.
Ironisnya, "tanah jarang" sebetulnya tidak terlalu langka secara geologis. Yang langka adalah kemampuan mengolahnya secara ekonomis dan bertanggung jawab.
Dan di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya: Tiongkok, yang menguasai lebih dari 60 persen cadangan global sekaligus mendominasi lebih dari 85 persen kapasitas pemrosesan dunia, telah mengubah sumber daya alam ini menjadi senjata geopolitik yang ampuh. "Mineral tanah jarang bukan lagi sekadar isu pertambangan. Ini adalah soal siapa yang menentukan masa depan teknologi global dan dengan itu, siapa yang memegang kendali atas keamanan nasional negara-negara lain."
Dominasi Tiongkok atas rantai pasok mineral tanah jarang tidak terjadi secara kebetulan. Ia adalah hasil dari kebijakan industri jangka panjang yang terencana, dimulai sejak era Deng Xiaoping yang pada 1992 menyatakan bahwa "Timur Tengah punya minyak, Tiongkok punya tanah jarang."
Strategi itu kini menuai buahnya. Ketika Beijing pada 2010 menghentikan ekspor REE ke Jepang di tengah sengketa Kepulauan Senkaku, dunia menyadari dimensi baru dari kekuatan geopolitik yang selama ini tersembunyi.
"Apa yang kita saksikan adalah penggunaan sumber daya alam sebagai alat koersif dalam politik internasional sebuah bentuk 'senjata komoditas' yang jauh lebih halus dari sanksi ekonomi konvensional, namun dampaknya sama-sama melumpuhkan." PROF. MICHAEL KLARE — HAMPSHIRE COLLEGE, PENULIS THE RACE FOR WHAT'S LEFT, PAKAR GEOPOLITIK SUMBER DAYA ALAM
Larangan ekspor 2010 itu hanya berlangsung beberapa bulan, tetapi efeknya bertahan bertahun-tahun. Harga logam tanah jarang melonjak hingga sepuluh kali lipat dalam beberapa pekan.
Industri Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Eropa kalang kabut. Peristiwa itu menjadi peringatan keras bagi dunia bahwa ketergantungan pada satu pemasok tunggal untuk material strategis adalah kerentanan geopolitik yang nyata.
Paradoks abad ini terletak pada transisi energi hijau: semakin kencang negara-negara Barat mendorong dekarbonisasi, semakin dalam pula ketergantungan mereka pada Tiongkok. Sebuah turbin angin berkapasitas 3,5 megawatt memerlukan sekitar dua ton neodimium. Sebuah kendaraan listrik membutuhkan enam kali lebih banyak mineral kritis dibanding mobil konvensional.
Dan sebagian besar mineral itu diproses, dimurnikan, dan siap pakai datang dari fasilitas yang berada di bawah kendali Beijing. "Transisi energi yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada minyak Timur Tengah justru menciptakan ketergantungan baru yang terkonsentrasi secara geografis. Ini bukan kemajuan strategis; ini adalah pertukaran risiko." DR. GRACELIN BASKARAN — CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS), PENELITI KEAMANAN MINERAL KRITIS
Amerika Serikat, yang pernah menjadi produsen REE terbesar dunia melalui tambang Mountain Pass di California, kini harus mengimpor hampir seluruh kebutuhan langsungnya.
Ketika tambang itu sempat beroperasi kembali pada 2017, seluruh hasil bijih tetap dikirim ke Tiongkok untuk diproses karena tidak ada infrastruktur pemrosesan yang memadai di dalam negeri.
Ironi ini mencerminkan betapa dalam lubang ketergantungan yang telah terbentuk selama tiga dekade. Mineral kritis pada angka di tahun 2025 menunjukan bahwa Tongkok menguasai 85–90 persen kapasitas pemrosesan REE global, 60 persen cadangan kobalt dunia berada di Republik Demokratik Kongo, namun 80 persen penambangannya dikontrol perusahaan Tiongkok, satu kendaraan listrik membutuhkan ±8,9 kg litium, 13,3 kg kobalt, 40 kg nikel, AS mengimpor 100 persen kebutuhan 14 dari 35 mineral kritis yang ditetapkan pemerintah, Uni Eropa menargetkan produksi domestik 10 persen dari kebutuhan REE pada 2030 lewat Critical Raw Materials Act
Kesadaran akan kerentanan ini mendorong berbagai inisiatif tandingan. Amerika Serikat melalui Inflation Reduction Act (2022) menggelontorkan miliaran dolar untuk membangun rantai pasok mineral domestik.
Baca juga: Countercyclical Sejati VS Zombie Economy, atau Ilusi Stabilitas?
Uni Eropa mengesahkan Critical Raw Materials Act pada 2024, yang mewajibkan diversifikasi sumber impor mineral strategis. Aliansi Minerals Security Partnership yang digagas Washington menghubungkan 14 negara untuk mengembangkan cadangan alternatif di Afrika, Amerika Latin, dan Australia. "Membangun rantai pasok mineral kritis dari nol membutuhkan waktu satu hingga dua dekade dan investasi ratusan miliar dolar.
Sementara ketergantungan pada Tiongkok adalah fakta hari ini. Tidak ada solusi cepat untuk masalah struktural yang dibangun selama tiga puluh tahun." PROF. ERNEST SCHEYDER JURNALIS DAN ANALIS INDUSTRI PERTAMBANGAN, PENULIS THE WAR BELOW (2023).
Namun tantangan tidak hanya soal kapital dan teknologi. Penambangan REE menghasilkan limbah radioaktif yang signifikan. Pembukaan tambang baru di negara-negara demokrasi liberal menghadapi resistensi regulasi dan komunitas lokal yang jauh lebih kompleks dibanding di negara otoritarian.
Siklus perizinan tambang di AS rata-rata memakan waktu 10–15 tahun jauh melampaui kecepatan yang dibutuhkan pasar.
Indonesia berada di posisi yang secara strategis menguntungkan sekaligus penuh risiko. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia material kunci baterai kendaraan listrik Indonesia telah menunjukkan keberanian kebijakan dengan melarang ekspor bijih nikel mentah sejak 2020.
Langkah ini memaksa investasi masuk ke hilirisasi domestik, dan hasilnya: ekspor produk nikel olahan melonjak dari sekitar 1 miliar dolar menjadi lebih dari 33 miliar dolar dalam tiga tahun.
"Indonesia memiliki leverage yang sesungguhnya dalam geopolitik mineral global. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa menarik investasi, melainkan apakah Indonesia mampu memastikan bahwa nilai tambah dari transisi energi global benar-benar mengalir kerakyatnya bukan sekadar ke enclave industri yang dikontrol modal asing."DR. YOSE RIZAL DAMURI — KEPALA PENELITIAN CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) INDONESIA, EKONOM SUMBER DAYA DAN KEBIJAKAN INDUSTRI.
Namun kebijakan hilirisasi Indonesia juga menghadirkan ketegangan diplomatik. Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor nikel ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan memenangkan sengketa tersebut pada 2022—putusan yang hingga kini masih diperdebatkan implementasinya.
Sementara itu, dominasi investasi Tiongkok di sektor smelter nikel Indonesia menimbulkan pertanyaan kritis: siapa yang sesungguhnya mengendalikan rantai nilai ini?
Baca juga: Menata Pasokan, Memacu Hilirisasi: Nasib Tambang Indonesia Setelah Davos 2026
Lanskap geopolitik mineral tanah jarang saat ini menyerupai papan catur multidimensi yang terus bergerak.
Di satu sisi, Tiongkok mengkonsolidasikan pengaruhnya tidak hanya di Asia tetapi juga di Afrika dan Amerika Latin melalui investasi pertambangan yang terhubung dengan Belt and Road Initiative.
Di sisi lain, blok Barat berjuang membangun alternatif yang koheren namun terhambat fragmentasi kepentingan nasional anggotanya. "Kita sedang memasuki era di mana akses terhadap mineral kritis akan menentukan kapasitas militer, kemampuan industri, dan kemandirian teknologi suatu negara. Ini bukan prediksi—ini adalah dinamika yang sudah berjalan." PROF. LORA LUMPE — NEW AMERICA FOUNDATION, ANALIS KEAMANAN DAN RANTAI PASOK PERTAHANAN GLOBAL
Yang menjadikan situasi ini kompleks secara intelektual adalah: tidak ada satu pun aktor yang benar-benar bebas dari ketergantungan. Tiongkok pun membutuhkan pasar Barat untuk produk manufakturnya, teknologi semikonduktor dari Taiwan dan Korea Selatan, serta legitimasi internasional untuk proyek infrastrukturnya.
Ketergantungan mutual ini, yang oleh para ekonom disebut sebagai weaponized interdependence, menciptakan keseimbangan yang rapuh namun tidak mudah diruntuhkan. Dalam jangka panjang, tekanan geopolitik ini akan mendorong dua tren bersamaan: percepatan inovasi teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada REE tertentu (misalnya magnet motor listrik tanpa neodimium), dan regionalisasi rantai pasok yang akan membentuk ulang peta perdagangan global.
Pertanyaan yang tersisa: apakah negara-negara kaya sumber daya seperti Indonesia, Kongo, dan Chile akan mampu mengonversi kekayaan geologis mereka menjadi kekuatan geopolitik yang nyataatau sekadar menjadi medan baru bagi kompetisi kekuatan besar yang lama?
Pertarungan atas mineral tanah jarang bukan hanya soal ekonomi atau teknologi. Ia adalah cermin dari pertanyaan mendasar tentang tata dunia abad ke-21: apakah tatanan global yang lebih multipolar dan berkeadilan mungkin terwujud, atau dominasi selalu menemukan bentuknya yang baru? Mineral tanah jarang, dengan segala kerumitan geopolitik yang mengikutinya, memaksa kita untuk berpikir lebih serius tentang apa artinya kedaulatan di era interdependensi teknologi.
Negara yang paling berhasil menavigasi lanskap ini bukan yang memiliki cadangan terbanyak, melainkan yang paling cerdas membangun institusi, kemitraan, dan kapasitas manusia untuk mengolah sumber daya itu menjadi kemakmuran dan kedaulatan yang sesungguhnya.
Editor : Miftahul Rachman