Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Dalam setiap diskusi mengenai arah bangsa, kita sering terjebak pada perdebatan angka: berapa kilometer jalan yang dibangun, berapa triliun anggaran yang diserap, atau berapa persen pertumbuhan yang dicapai. Namun, jantung dialektika antara penguasa dan rakyat sebenarnya berada pada titik yang lebih dalam, yakni pada apa yang dalam ilmu politik disebut sebagai "Kontrak Sosial Baru". Inti persoalannya bukan sekedar soal apa yang dibangun, melainkan bagaimana harapan itu dikelola sementara perut rakyat tidak bisa menunggu.
Pemerintah saat ini tengah gencar menawarkan berbagai program padat karya, megaproyek infrastruktur, hingga kebijakan hilirisasi industri yang ambisius. Namun, muncul sebuah pertanyaan fundamental: apakah pemerintah telah membangun sebuah ekosistem enabling—sebuah tatanan yang benar-benar memampukan rakyat secara sosial, ekonomi, dan politik? Ataukah kita sedang terjebak dalam ambivalensi pembangunan yang hanya megah di permukaan, namun keropos di akar rumput?
Secara ekonomi, kita melihat kontras yang tajam antara "karpet merah" dan "jalan terjal". Pemerintah sering kali sangat cekatan membangun ekosistem untuk pemain besar melalui investasi asing, hilirisasi nikel dan tambang, serta Proyek Strategis Nasional (PSN). Kita dijanjikan bahwa nilai tambah dari hilirisasi akan mengalir ke bawah (trickle-down effect). Namun, bagi rakyat kecil dan pelaku sektor informal, ekosistem tersebut masih terasa samar.
Memang ada sisi terang, seperti kemudahan digital dan program padat karya yang mencoba membuka jalan. Namun, sisi gelapnya tetap menghantui: biaya logistik yang mahal serta beban "biaya siluman" akibat pungli dan korupsi yang belum tuntas. Selama ekosistem ini belum bersih, program padat karya hanya akan menjadi "proyek musiman" yang habis anggarannya begitu semen mengering, dan hilirisasi hanya akan menjadi angka ekspor yang mentereng tanpa benar-benar menjadi "tangga" bagi industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas secara mandiri. Ekosistem ekonomi baru dianggap benar-benar memampukan jika pelaku usaha kecil merasa lebih mudah berbisnis daripada sekedar mengantre bantuan tunai.
Secara sosial, kita pun berhadapan dengan persimpangan antara mobilisasi dan partisipasi. Dalam pola mobilisasi, rakyat hanya dikumpulkan untuk menjadi penonton atau pekerja kasar dalam sebuah proyek top-down. Ini bukanlah ekosistem yang memampukan, melainkan ekosistem instruksi. Sebaliknya, partisipasi sejati lahir ketika rakyat dilibatkan sejak tahap perencanaan.
Jika masyarakat desa merasa benar-benar memiliki peran dalam mengelola Koperasi Desa atau menjadi bagian dari rantai pasok industri hilirisasi di daerahnya, mereka akan memiliki sense of ownership yang kuat. Sayangnya, saat ini kecenderungan pemerintah masih lebih kental pada mobilisasi. Akibatnya, ketika proyek fisik selesai atau pabrik besar berdiri, rakyat kembali menjadi penonton pasif, bukan pemain ekonomi yang berdaya.
Kondisi ini semakin rumit karena faktor kepercayaan (trust) yang menjadi bahan bakar utama ekosistem politik. Bagaimana rakyat mau bergerak menyukseskan program nasional jika mereka disuguhi tontonan oknum-oknum di atas yang sedang "berpesta" lewat korupsi dan nepotisme? Ekosistem politik yang sehat harus memberi ruang bagi kritik dan umpan balik. Jika kritik dianggap sebagai serangan, maka kanal komunikasi akan tersumbat. Rakyat yang diam karena takut atau sinis tidak akan pernah memberikan partisipasi yang tulus.
Untuk menjembatani jurang antara janji dan realitas, pemerintah memerlukan strategi "Tiga Horison" agar roadmap pembangunannya tidak dianggap sebagai post-truth:
* Horison Pertama (Hari Ini): Jawabannya adalah "Piring Nasi". Padat karya harus memberikan upah tunai segera demi menjaga daya beli masyarakat yang sedang terhimpit.
* Horison Kedua (Tahun Depan): Jawabannya adalah "Akses". Memastikan koperasi, infrastruktur desa, dan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok hilirisasi mulai menurunkan biaya hidup dan membuka pasar yang nyata.
* Horison Ketiga (Masa Depan): Jawabannya adalah "Kemandirian". Yakni swasembada pangan dan kedaulatan industri yang membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
Sebagai simpulan reflektif, pemerintah tidak cukup hanya menjadi "Kontraktor Pembangunan" yang fokus pada benda fisik. Pemerintah harus berani bertransformasi menjadi "Enabler Pembangunan" yang membangun sistem dan kepastian hukum. Jika penguasa serius ingin memobilisasi partisipasi masyarakat, mereka harus merespons perceived needs atau kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat secara jujur.
Rakyat tidak pernah meminta kemewahan instan yang muluk-muluk. Mereka hanya butuh melihat bahwa penguasa benar-benar serius untuk take care atau peduli pada nasib mereka, bukan sekedar menjadikan mereka angka dalam statistik ekonomi atau angka pemilu. Ambivalensi pembangunan ini hanya bisa hilang jika ada teladan dari atas melalui Clean Government dan pemberdayaan di bawah melalui Citizen Empowerment. Tanpa itu, ekosistem kita akan tetap pincang: hilirisasinya mewah, infrastrukturnya megah, tetapi manusianya tetap payah.
Artikel ini ditulis sebagai pengingat bahwa pembangunan sejati tidak hanya berhenti pada beton, aspal, dan angka ekspor, melainkan pada tegaknya martabat dan kesejahteraan manusia di dalamnya. Selamat pagi Bapak Presiden. (*)
Editor : Redaksi