Surabaya,JatimUPdate.id Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M Faridz Afif mendesak Pemkot berkoordinasi dengan KPK, kejaksaan, dan kepolisian membahas sanksi Rp104 M ke PT Unicomindo Perdana.
Afif menyebut koordinasi itu agar sanksi tak berdampak pada kerugian uang negara.
Baca juga: Reses di Gundih, Zuhrotul Mar’ah Serap Keluhan BPJS hingga Anak Putus Sekolah
"Ini kan uang rakyat," tegas Afif, Selasa (14/4).
Afif menjelaskan, usai mendapatkan masukan dari tiga lembaga tersebut, Komisi B akan melakukan berkoordinasi kembali dengan Pemkot.
Koordinasi akan membahasa skema pembayaran RP 104 miliar,l melalui PAK maupun P-APBD.
Baca juga: Serap Aspirasi, Agoeng Prasodjo Beri Bantuan Langsung untuk Kelompok Dawis
"Kami nunggu pendapat pihak utama," papar Afif.
Afif menambahkan, Komisi B juga akan menghadirkan mantan Wali Kota Bambang DH dan Tri Rismaharini.
Baca juga: Johari Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD dan Fasilitas Belajar Anak
Kehadiran mereka untuk dimintai keterangan terkait kronologi sengketa hukum dengan PT Unicomindo Perdana.
"Akan menghadirkan di rapat kedua. Kenapa dulu kok tak dibayar dan sebagainya, biar kita juga tahu dan menjadikan referensi kami dalam memutuskan rapat," urai M Faridz Afif. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman