Surabaya,JatimUPdate.id Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M Faridz Afif mendesak Pemkot berkoordinasi dengan KPK, kejaksaan, dan kepolisian membahas sanksi Rp104 M ke PT Unicomindo Perdana.
Afif menyebut koordinasi itu agar sanksi tak berdampak pada kerugian uang negara.
Baca juga: Akses Jalan Wisata Pakal Belum Optimal, Komisi D DPRD Surabaya Desak Pembenahan
"Ini kan uang rakyat," tegas Afif, Selasa (14/4).
Afif menjelaskan, usai mendapatkan masukan dari tiga lembaga tersebut, Komisi B akan melakukan berkoordinasi kembali dengan Pemkot.
Koordinasi akan membahasa skema pembayaran RP 104 miliar,l melalui PAK maupun P-APBD.
Baca juga: Ais Shafiyah Dorong MPLS Surabaya Fokus Karakter dan Literasi Digital
"Kami nunggu pendapat pihak utama," papar Afif.
Afif menambahkan, Komisi B juga akan menghadirkan mantan Wali Kota Bambang DH dan Tri Rismaharini.
Kehadiran mereka untuk dimintai keterangan terkait kronologi sengketa hukum dengan PT Unicomindo Perdana.
"Akan menghadirkan di rapat kedua. Kenapa dulu kok tak dibayar dan sebagainya, biar kita juga tahu dan menjadikan referensi kami dalam memutuskan rapat," urai M Faridz Afif. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman