Reses di Sejumlah Titik, Aning Rahmawati Terima Keluhan DTSEN hingga Sengketa Tanah

Surabaya,JatimUPdate.id – Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyerap berbagai aspirasi warga saat masa reses di sejumlah titik daerah pemilihan (dapil) 3 Kota Surabaya.

Beragam persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sengketa pertanahan, kesejahteraan guru TPQ, persoalan sampah, hingga kebutuhan penerangan jalan umum (PJU).

Dalam reses tersebut, persoalan DTSEN menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga. 

Masyarakat mengaku kesulitan mengakses bantuan dan program pemerintah akibat ketidakakuratan data desil penerima bantuan.

Keluhan itu datang dari berbagai wilayah, seperti Bulak terkait program rumah tidak layak huni (Rutilahu), warga Keputih soal BPJS nonaktif, hingga persoalan Rusunawa yang dinilai belum tepat sasaran.

“Ada warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan, tapi justru terkendala karena data desil DTSEN. Ini yang akan kami perjuangkan agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Aning, kepada JatimUPdate.id, Jum'at (29/5).

Selain itu, warga juga mengeluhkan dampak penggunaan DTSEN terhadap akses beasiswa dan pelaksanaan PPDB atau SPMB tingkat SD hingga SMA. 

Mereka khawatir data yang tidak akurat membuat anak-anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

Persoalan sengketa pertanahan juga mencuat dalam reses tersebut. Warga mengaku konflik tanah yang tidak kunjung selesai membuat kawasan mereka tidak bisa mengakses pembangunan dari APBD Kota Surabaya.

Menurut Aning, masalah itu banyak ditemukan di wilayah Bulak dan Siwalankerto. 

Maka dari itu, ia mendorong kelurahan dan kecamatan aktif menjadi mediator bersama stakeholder terkait agar persoalan lahan segera menemukan solusi.

“Kalau masalah tanah tidak selesai, otomatis pembangunan lingkungan juga terhambat. Kasihan warga karena wilayahnya menjadi tertinggal,” ujarnya.

Tak hanya itu, aspirasi terkait kesejahteraan guru TPQ juga menjadi perhatian. Sejumlah guru TPQ di Keputih disebut belum menerima honor jasa pelayanan (Jaspel) dari Pemerintah Kota Surabaya.

Aning menilai honor guru TPQ saat ini masih jauh dari layak. Ia akan memperjuangkan pencairan Jaspel sekaligus mendorong adanya tambahan kafalah bagi para guru TPQ.

Di sektor lingkungan, persoalan tata kelola persampahan juga dikeluhkan warga di berbagai titik reses. Mulai dari kebijakan TPS bersih tanpa gerobak sampah, keterlambatan pengangkutan sampah, hingga minimnya sarana dan prasarana persampahan di kampung-kampung.

“Warga banyak mengeluhkan gerobak dan sampah yang menumpuk karena pengangkutan tidak sebanding dengan kemampuan armada yang ada,” jelasnya.

Keluhan lain yang turut disampaikan warga terkait banjir di kawasan permukiman, minimnya dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur.

Pun pelaksanaan swakelola Pokmas yang dinilai belum siap di beberapa wilayah.

Selain itu, kebutuhan penerangan jalan umum juga menjadi aspirasi hampir di seluruh titik reses. 

Warga meminta Pemerintah Kota Surabaya menambah fasilitas PJU demi keamanan lingkungan.

Aning menilai kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian serius mengingat pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Surabaya cukup besar.

“Pendapatan dari PPJ hampir mencapai Rp700 miliar. Maka kebutuhan PJU masyarakat juga harus dipenuhi secara maksimal,” tegasnya.

Dalam reses itu, warga juga menyinggung isu pemekaran wilayah RT dan RW yang hingga kini belum terealisasi, utamanya di wilayah Keputih dan Rungkut. 

Selain itu, pelaku UMKM di Siwalankerto meminta bantuan gerobak usaha karena sudah memiliki pendapatan namun terkendala sarana berdagang.

Persoalan administrasi kependudukan turut menjadi perhatian. Warga mengeluhkan akta kelahiran yang belum diterbitkan Dispendukcapil.

Warga menyebut Dinas beralasan tidak sesuai aturan, sehingga berdampak pada anak yang tidak bisa mengakses pendidikan.

Dari seluruh aspirasi tersebut, Aning memastikan akan mengawal dan menyampaikannya kepada Pemkot serta pihak terkait agar menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027.

“Semua masukan warga ini akan kami kawal agar menjadi perhatian pemerintah dan bisa ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan ke depan,” beber Aning Rahmawati. (Roy)

Editor : Miftahul Rachman