Surabaya,JatimUPdate.id - Ketua Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), Izul Fiqri meminta agar juru parkir (Jukir) mendapatkan perlindungan hukum saat berkerja di lapangan.
Izul menegaskan jukir mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Baca juga: PJS Dukung Penertiban Jukir Liar, Kecam Sweeping Pihak Tak Berwenang
"Tapi perlindungan hukum belum memadai," kata Izul saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (21/4).
Ia memaparkan, tidak adanya perlindungan hukum sering dimanfaatkan kelompok tertentu memviralkan isu negatif tentang jukir.
Selian itu kata Izul mereka juga tak segan melakukan intimidasi. Sehingga ia pun menekankan agar jukir dimanusiakan
"Ini perlu mendapat atensi (perlindungan hukum)," tegas Izul.
Izul mengakui, ada jukir yang tidak baik, namun yang bekerja dengan benar diharapkan mendapat perlindungan dan kepastian hukum.
Baca juga: PAD Bondowoso Baru 15,82 Persen, Sekda Minta OPD Tak Lagi Jalan Biasa
Selain itu PJS juga meminta penataan jumlah titik parkir disesuaikan dengan jumlah jukir yang bekerja di lapangan.
"Mereka rutin memberikan retribusi harian," tegasnya
Izul keberatan jika jukir yang tergabung dalam PJS disebut jukir liar, sekaligus menegaskan tak pernah melakukan aksi kekerasan atau premanisme.
"Kami rutin melakukan pembinaan," sergahnya.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Siap Terapkan QRIS Tap di Semua Transaksi
PJS juga meminta semua pihak, termasuk pemerintah, aparat, hingga kepala daerah, lebih bijak dalam menyampaikan narasi.
Sebab, selama ini, penyebutan “jukir liar” dan “premanisme” dinilai menyakitkan, karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
"Sumber dari narasi liar dan premanisme ini bukan semata-mata karena jukirnya yang kurang baik. Tetapi, karena fasilitas dan infrastruktur yang tidak ada,"beber Izul Fiqri. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman