Ketika Moral Diatur, Logika Ditinggalkan

Catatan Redaksi - Perda Hunian Layak seperti ingin menjadi jawaban atas banyak persoalan sekaligus. Tapi di situlah masalahnya terlalu banyak yang ingin diatur, terlalu sedikit yang dipikirkan dampaknya.

Ambil contoh soal kos campur. Di satu sisi, pengusaha menyebut model ini paling rasional mudah dikelola, sesuai kebutuhan pasar. 

Di sisi lain, aturan justru ingin membatasi, seolah semua persoalan sosial bisa selesai hanya dengan memisahkan laki-laki dan perempuan.

Padahal realitasnya tidak sesederhana itu.

Ketika kos satu gender didorong, muncul pertanyaan baru yang tak kalah rumit, siapa yang menjamin tidak ada penyimpangan di dalamnya? Bahkan pengusaha sendiri mengingatkan, celah itu tetap ada.

Artinya, memisahkan ini bukan berarti menyelesaikan suatu persoalan.

Hal serupa terjadi pada kos harian. Regulasi ingin menekan praktik menyimpang, tapi pendekatan yang diambil berisiko memukul rata. Padahal tidak semua kos harian bermasalah. 

Banyak yang justru menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses hotel.

Di titik ini, kebijakan mulai terlihat 

kontradiktif. Ingin menata, tapi berpotensi menghilangkan akses. Ingin menjaga moral, tapi mengabaikan realitas ekonomi.

Ini yang luput dibaca.

Pengawasan harusnya menjadi faktor utama atau kunci, bukan pelarangan yang kaku. Karena perilaku tidak ditentukan oleh papan aturan di depan bangunan, tapi oleh bagaimana kontrol itu dijalankan.

Jika logika ini diabaikan, Perda Hunian Layak berisiko berubah cuma sebagai simbol yang terlihat tegas, tapi malah rapuh di lapangan.

Dan ketika aturan tidak sejalan dengan kenyataan, biasanya yang terjadi bukan keteraturan, melainkan akal-akalan.

Editor : Redaksi