Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto
Baca juga: Dubes Iran Blunder?
Jakarta, JatimUPdate.id - Suatu kekuatan besar jarang runtuh karena satu kekalahan besar. Sejarah mencatat kekuasaan runtuh karena pelbagai kontradiksi terakumulasi yang tidak bisa disembunyikan.
Kemampuan mengelola dirinya sendiri menjengkelkan dan sirna ditelan keadaan. Apa yang kini diperdebatkan di kalangan intelektual Amerika Serikat (AS), bukan sekadar soal perang, tetapi soal kredibilitas dan arah peradaban Amerika sendiri di bawah kepemimpinan Donald Trump, POTUS ke-47.
Trump dinilai banyak mencabut norma-norma global yang ditanam AS. Tapi Trump dipandang sedang menata ulang norma dan kepercayaan global.
Tujuannya agar hegemoni AS yang meluruh kembali menguat. Dua pandangan ini yang mewarnai pemilu sela di AS pada November 2026. Banyak kalangan berharap, Partai Demokrat menang dan kembali menguasai DPR dan Senat.
Tujuannya untuk memakzulkan Trump. Partai Republik sendiri bertahan dengan berbagai cara. Isu berkas Epstein, kenaikan harga gas, tidak menurunnya harga-harga, kebijakan tarif, dan kebijakan perang serta tuna wismanya warga negara senior dan kalangan remaja dari orang tua Tunggal serta rasialisme merupakan bahan kampanye guna memukul Partai Republik.
Paling menarik adalah isu energi dan niatan AS memukul China di balik peperangan yang diproduksi Trump.
Konsistensi Hilang, Kepentingan Mengemuka
Di internal AS kritik keras terhadap kepemimpinan Trump terkait Perang Teluk 2026 ialah: ketiadaan konsistensi strategis. Dalam teori kepemimpinan politik, konsistensi bukan berarti kaku, jumud, atau seperti ulo mangan linggis, tetapi sebagai kemampuan menjaga garis besar tujuan jangka panjang. Menjaga garis lurus kejuangan, kira-kira begitu.
Namun, dalam Perang Teluk ini yang terlihat justru sebaliknya: keputusan fluktuatif, terkesan "mencla-mencle" (multiple suitable standard). Strategi itu kerap dipersepsikan lebih dekat pada muatan kepentingan domestik sempit, bahkan personal.
Muatan kepentingan nasional ataupun kalkulasi geopolitik jangka panjang larut karena kemunculan Jared Kushner, Eric Trump dan lingkaran inti Trump.
Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri kehilangan sifat sebagai instrumen negara, dan berubah menjadi alat negosiasi yang bersifat situasional. Ini yang mengakibatkan tudingan lahirnya strategic failure.
Maka terlihat telanjang bahwa AS ingin menang perang secara cepat di saat kesulitan mengakhiri perang yang dimulainya. Apalagi Paus Fransiskus Pope Leo XIV ikut berkomentar disebabkan Tump dan Hegseth membawa nama Tuhan untuk perang yang membunuh 165 anak-anak di Minab, Iran.
Berjalan di Tengah Kekalahan
Kritik kedua menyentuh paradoks klasik pada politik kekuatan: secara substantif, perang sudah dianggap gagal, tetapi secara politik belum diakui. Medan-medan pertempuran kecil sengaja ditebar dalam rangka desepsi alias menutupi apa yang sesungguhnya terjadi.
Fenomena ini bukan hal baru. Dalam Perang Vietnam (1955-1975) contohnya, AS pernah mengalami paradoks tersebut, tetapi AS tetap melanjutkan operasi militer kendati probabilitas kemenangan menurun.
Hal serupa diulang kembali dan agak dipaksakan pada peperangan di Afghanistan (2001-2021). Untuk hal ini, ungkapan lebih santun yang mereka gunakan untuk membela diri, kekuatan AS di Vietnam, Afghanistan dan Irak adalah menarik diri. Suatu ungkapan yang menipu diri sendiri hanya karena merasa superior di kekuatan militer.
Dalam studi kebijakan publik, ini dikenal sebagai sunk cost fallacy: semakin perang di Afghanistan menimbulkan biaya besar dan sudah dikeluarkan, maka semakin sulit untuk mundur -- bahkan ketika rasionalitas menuntut sebaliknya. Bukannya untung, malah buntung. Tapi tetap saja perang ini telah memberi laba besar bagi perusahaan dan pedagang minyak.
Negara-negara Teluk yang tidak bisa melewati Selat Hormuz yang merugi. China yang diduga akan paling terpukul karena pasokan minyak terganggu, ternyata cuma tersentak. Alhasil, perang Trump cuma menghambat laju China menjadi pesaing utamanya di bidang ekonomi, teknologi, dan pengaruh globalnya.
Perencanaan Buruk, Eksekusi Lemah, Tujuan Tak Tercapai
Kritik ketiga menyasar inti strategi yakni kegagalan perencanaan dan implementasi. Bahwa tujuan awal ---baik eksplisit maupun yang implisit--- tidak tercapai. Tidak ada perubahan rezim di Iran, tidak ada militer yang melemah, tidak ada penghentian definitif program strategis lawan, dan lain-lain.
AS bahkan dituding sebagai penyebab utama ketidak pastian iklim perekonomian dunia. Padahal yang menikmati keuntungan atas perang Trump ini hanya segelintir elit politik dan bisnis di AS.
Trump bahkan divonis sebagai penyebab naiknya biaya hidup di saat tidak terjadi penguatan daya beli kelas bawah diikuti dengan meningkatnya utang APBN-AS.
Sinis kalangan oposisi terhadap Trump makin menjadi saat Pengamanan Dalam Negeri dan Satuan Tugas Imigrasi menggunakan kekuatan militer mengakibatkan beberapa warga sipil ditangkap sehingga memicu protes keras dari warga serta Gubernur.
Demo di Mineapolis sebagai wilayah Demokrat pun melibatkan delapan juta demonstran yang tersebar. Peristiwa memicu konflik domestik makin intens bersamaan dengan menurunnya popularitas Trump. Jelas, Trump menghadapi perang yang diciptakannya sendiri di domestik dan Iran.
Dalam kerangka militer klasik ala Carl von Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Jika tujuan politik tidak tercapai, maka peperangan tersebut ---betapapun sukses secara taktis--- hakikinya tetap gagal secara strategis.
Di sini muncul istilah perang yang baik dan perdamaian yang buruk. Perang yang baik adalah perang yang menurut pendukungnya dianggap perlu untuk membela diri, mengusir pendudukan, dan guna memulihkan keadilan. Kondisi tidak terjadi di AS tapi terjadi Iran.
Warga Iran mendukung perang dan terus menjaga harkat martabat bangsanya. Sementara perdamaian yang buruk adalah damai yang tidak adil, hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, serta tidak menimbulkan keamanan.
Itulah gencatan senjata pertama ASIS dan Iran. Maka pemberitaan menyebutnya sebagai gencatan rapuh, padahal yang meminta gencatan adalah penyerangnya dengan tujuan mengakhiri dan memenangkan perang dengan cepat.
Ketidakmampuan Mengakhiri Peperangan: Kegagalan Tingkat Tinggi
Kritik paling tajam justru terletak pada poin keempat ini: jika perencanaan dan pelaksanaan sudah buruk, mengapa sulit mengakui kekalahan dan mundur pun tidak mampu dilakukan oleh AS? Sekali lagi, jika strategi gagal, mengapa tidak mundur secara terhormat? Bagi AS, perang ini memang soal harga diri dan citra kekuataan militernya. Tapi dalam pandangan global, sikap AS sendiri yang menyurutkan kepercayaan dan dukungan moral global. Sehingga tidak perlu malu mengakui salah dan kalah.
Baca juga: Iran: Pride Persia atau Misi Islam
Kenapa hal tersebut terjdi? Jawabannya terletak pada (krisis) kepemimpinan itu sendiri. Mundur membutuhkan kontrol narasi, disiplin komunikasi, dan keberanian politik.
Tanpa hal itu, penarikan diri berubah menjadi kekacauan baru. Lagi-lagi AS merasakan dampak perilakunya sendiri. Yakni kekerasan simbolik, kekerasan keuangan, kekerasan politik dan kekerasan militer memukul balik dirinya dan pukulan menghujam ini mereka tutupi.
Jelas kekuatan militer AS belum dikalahkan. Tapi tujuan politik atas perang yang diindustrialisasinya tidak tercapai.
Ungkapan lainnya, AS menutupi gelombang kebenaran yang menyusup ke dalam pikiran dan hati mereka.
Di sinilah kita melihat kegagalan tingkat lanjut (meta-failure).
Kegagalan level tinggi. Bukan hanya gagal dalam bertindak, tetapi gagal dalam mengoreksi tindakan atas kekeliruan di awal sehingga akhirnya terakumulasi menjadi big blunder dan cenderung strategis.
Dalam teori organisasi, ini disebut sebagai kegagalan refleksif, manakala sistem tidak lagi mampu atau tak ada cara untuk mengevaluasi bagi dirinya sendiri. Sistem yang bekerja dengan memberi umpan balik tidak mempunyai makna karena hati dan pikiran yang ditutupi oleh hasrat berkuasa dengan kekerasan.
Moralitas Global dan Krisis Legitimasi Terburuk
Kritik kelima kaum intelektual AS membawa kita pada dimensi yang lebih dalam: moralitas global. Apa hendak di kata. Di bawah kepemimpinan Trump, Amerika mengalami erosi legitimasi moral.
Dalam memerangi Iran, AS tidak hanya mengerahkan kekuatan militer saja, namun juga tekanan ekonomi dan instrumen keuangan global sebagai satu paket kekuatan dalam “menyerang” Iran.
Di dalamnya termasuk taktik terbaru ialah perburuan kapal-kapal berbendera Iran oleh Angkatan Laut AS di pelbagai penjuru dunia, terutama pada jalur-jalur perairan ---khususnya Selat Malaka--- yang dominan dilintasi ekspor impornya Iran-China.
Inilah preseden terburuk abad ke-21, di mana muncul fenomena superpower menjelma menjadi “bajak laut” yang merompak objek-objek tertentu yang ditarget. Dalam konteks ini, tidak ada hukum dan tatanan yang berlaku melainkan survival of the fittest, yang terkuat dari yang paling kuat yang menang. Hukum ini berlaku dalam mekanisme pasar bebas kendati di atur IMF, WTO, Bank Dunia dan BIS.
Di luar kelima kritik internal tersebut, penting untuk bersikap kritis, bahwa tesis klasik tentang military-industrial complex (kompleks militer-industri) ---yang dipopulerkan sejak 1961 oleh Dwight D. Eisenhower, Presiden AS ke-34--- tidak selalu memadai untuk menjelaskan realitas (penyebab) saat ini, meski dalam beberapa hal memang begitu adanya.
Perang jelas memicu industri militer untuk memproduksi alutsista. Untuk hal ini dibutuhkan biaya guna memutakhirkan dan mendapat peralatan baru, menerapkan hasil riset, dan memperluas pengaruh berbasis kekuatan tempur yang tersebar.
Bayangkan, hingga kini 150.000 pasukan perang tersebar di berbagai pangkalan militer AS. Berapa besar biaya untuk itu semua, dari mana saja sumber pembiayaan itu, siapa yang menikmati keuntungan atas pembiayaan itu.
Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kompleks industri keuangan juga bekerja guna mencapai tujuan: adidaya tunggal global walau dengan biaya tinggi.
Di sini pentingnya AS memaksa penggunaan dolar AS dan menerbitkan surat utangnya.
Lihat, siapa saja pemegang surat utang AS, yang antara lain City of London, Jepang dan beberapa negara lain. Ini berlangsung sejak Nixon Shock, 15 Agustus 1971.
Baca juga: Hedging Strategy Presiden Prabowo
Begitulah perubahan dunia. Yang muncul bukan sekadar kompleks militer-industri, tetapi jaringan yang lebih luas seperti finansial, teknologi, bahkan geopolitik yang saling terhubung.
Menyederhanakan semuanya ke dalam satu istilah lama justru berisiko mengaburkan kompleksitas terbaru. Maka timbul istilah anyar guna merangkum komplesitas penyebab atas munculnya kelima poin kritik tadi yaitu: financial-military industrial complex.
Gabungan antara kepentingan industri militer dan industri keuangan. Karena bukan lagi kompleksitas masalah, namun sudah (melembaga) menjadi ekosistem kekuasaan. Di sinilah AS mempertahankan pola patron-klien. Negara lemah pasti menjadi kliennya. Sementara negara kuat menjadi mitra. Tesanya, if you can’t join them, beat them. Dan negara yang melawan pasti dipukul. Itulah tema with us or against us sejak peristiwa war on terror era George W. Bush.
Luruhnya Modal Sosial Global
Hal yang paling mengkhawatirkan bukan hanya output perang, tapi dampaknya terhadap tatanan global. Ketika sebuah kekuatan besar dianggap tidak lagi konsisten, tidak kredibel, dan tidak berkomitmen pada aturan yang dibangunnya sendiri, maka yang runtuh adalah modal sosial global yaitu kepercayaan antarnegara. Padahal mereka memiliki studi tentang dampak perang di Irak dan Afghanistan.
Hanya saja studi ini dilihat dalam sudut pandang kepentingan mereka. Sehingga masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, rusaknya fasilitas dan sarana sosial, infrastruktur, dan tidak berperannya lembaga-lembaga pemerintahan di negara yang dijadikan objek perang sekadar masalah yang harus diatasi sendiri.
Jargon HAM, bantuan kemanusiaan, model Pembangunan justru menegaskan betapa AS dan Barat umumnya selalu menerapkan multiple suitable standard. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menanam ketidak percayaan, berinvestasi keburukan, dan berbagi penipuan.
Dalam hubungan internasional, kepercayaan ini adalah fondasi tak terlihat yang memungkinkan antar-entitas ataupun setiap organisme bekerja sama, mengadakan perjanjian, dan menciptakan stabilitas. Tanpa kepercayaan, sistem global niscaya bergerak penuh ketidakpastian.
Dunia Tanpa Wajah Baru
Pokok permasalahannya ialah, tatkala keruntuhan kepercayaan ini tidak diikuti munculnya tatanan baru yang jelas. Maka dunia berada dalam fase transisi: hegemoni lama melemah, tetapi tatanan pengganti belum mapan, bahkan celakanya justru belum ada.
Ini menciptakan kekosongan strategis -- ruang di mana konflik lebih mudah meletus, tapi penyelesaiannya cenderung sulit. Seperti konflik antara Rusia-Ukraina, misalnya, atau perang antara AS-Israel versus Iran, bagi kedua konflik tadi bahkan untuk mengakhirinya pun kini nyaris sulit menemukan jalannya.
Kesimpulan: Pergiliran Kekuasaan Tak Elegan
Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan global selalu berputar. Namun tidak semua transisi berlangsung mulus. Apa yang kita saksikan hari ini adalah indikasi kuat dari sebuah pergeseran tersebut -- bukan dengan kekalahan dramatis, tidak diakibatkan kejatuhan drastis, tapi melalui erosi perlahan: kehilangan arah, kehilangan legitimasi, dan kehilangan kepercayaan.
AS menyadari tapi tak mampu menahan meluruhnya kepercayaan itu. Sama seperti mereka tak mampu menahan laju kemampuan China menyaingi mereka. AS mungkin mampu menunda, seperti menunda keberlakuan mata uang BRICS. Salah satu upayanya, jangan heran, akan ada pandemi di tahun 2026 ini. Namun penundaan ini malah membangun keyakinan tentang pentingnya meminimalkan pengaruh dolar AS dan sistem pembayarannya, termasuk meninggalkan perilaku bisnis dan politiknya.
Dan jika benar ini adalah fase pergiliran kekuasaan, maka ia tidak datang dengan deklarasi, melainkan dengan gejala: kebingungan strategi, krisis moral, dan dunia yang semakin sulit mengenali siapa yang memimpin -- dan mau menuju ke mana. Di panggung global kini, Amerika seperti memainkan “jurus mabuk” di tengah kota dan publik global asyik menontonnya.
*Jkt, 230426*
*#innsy&map#*
Editor : Redaksi